Gubernur Khofifah Resmikan Gedung Majapahit dan GOR BPBD Jatim, Perkuat Sistem Logistik dan Kesiapsiagaan Bencana
Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Gerha Majapahit yang difungsikan sebagai gudang logistik serta Gedung Olahraga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur pada Kamis, 9 April 2026. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem kesiapsiagaan bencana di wilayah Jawa Timur yang memiliki tingkat kerentanan geografis tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto menyampaikan laporan pembangunan sekaligus fungsi strategis dari kedua fasilitas tersebut. Ia mengawali dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh undangan dan pihak yang telah mendukung terlaksananya pembangunan hingga peresmian. Gatot menjelaskan bahwa Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga BPBD Jatim dibangun sebagai sarana penunjang operasional, koordinasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana. Gedung tersebut merupakan hasil desain Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yang pembangunannya berlangsung selama 180 hari, mulai Juni hingga Desember 2025, dengan pendanaan dari APBD Jawa Timur senilai Rp29,6 miliar. “Selama proses pembangunan, kami juga mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi sehingga pelaksanaan berjalan lancar. Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut,” ujar Gatot. Ia menambahkan, Gedung Gerha Majapahit akan difungsikan sebagai pusat pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan. Fasilitas ini memiliki peran vital dalam mendukung penyimpanan, pemeliharaan, hingga pendistribusian berbagai kebutuhan dasar dan peralatan tanggap darurat. Sebelumnya, BPBD Jatim masih harus menyewa gudang untuk menyimpan logistik. Dengan hadirnya gedung baru yang terdiri dari empat lantai ini, proses penyimpanan hingga distribusi bantuan kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. “Dengan adanya gedung ini, kami tidak lagi menyewa gudang di luar. Semua logistik bisa terpusat di sini sehingga distribusi saat terjadi bencana bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya. Selain gudang logistik, Gedung Olahraga BPBD juga menjadi fasilitas penting yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan fisik, pelatihan, serta peningkatan kebugaran personel. Diharapkan, keberadaan sarana ini mampu meningkatkan kesiapan dan ketangguhan personel BPBD dalam menghadapi situasi darurat.Gatot juga menyampaikan bahwa peresmian gedung ini menjadi hadiah istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun BPBD Jawa Timur ke-17 yang jatuh pada 27 April 2026. Dalam rangkaian acara, turut ditayangkan video profil pembangunan Gedung Gerha Majapahit yang menggambarkan perjalanan panjang serta konsep modern yang diusung. Gedung logistik ini dibangun dengan luas 19 x 24 meter dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti elevator, ground water tank untuk ketahanan pasokan air, serta panel surya sebagai sumber energi alternatif. Salah satu keunggulan utama gedung ini adalah penerapan sistem pergudangan berbasis zonasi komoditas. Melalui sistem ini, logistik dikelompokkan secara terstruktur mulai dari bahan pangan, perlengkapan pengungsian, hingga peralatan teknis evakuasi. Seluruhnya dikelola dengan standar operasional prosedur yang ketat serta didukung integrasi data yang memudahkan akses dan pemantauan. Dengan sistem tersebut, distribusi bantuan diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat ke seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Lebih dari sekadar bangunan fisik, Gedung Gerha Majapahit menjadi simbol komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Keberadaannya mencerminkan upaya serius dalam memastikan setiap bantuan kemanusiaan dapat tersedia dan tersalurkan tepat waktu kepada masyarakat terdampak. “Penanggulangan bencana bukan hanya soal keberanian di lapangan, tetapi juga manajemen logistik di balik layar. Bagaimana bantuan bisa sampai sebelum terlambat,” sebagaimana tergambar dalam tayangan video profil.
BPN Jatim dan UAC Jalin Kerja Sama, KH Asep Saifuddin Chalim Sampaikan Pentingnya Kesepakatan Batas Tanah dalam Sertifikasi
Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menjalin perjanjian kerja sama dengan Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Pacet Mojokerto, sekaligus menyerahkan sertipikat wakaf dan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya, Kamis (9/4/2026). Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, dalam kesempatan nya menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam proses sertifikasi tanah, khususnya terkait penetapan batas lahan. Ia menegaskan bahwa proses pemasangan patok batas tanah tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemilik lahan yang berbatasan langsung. “Kita hanya membantu dalam pelaksanaan di lapangan, seperti pemasangan patok. Itu harus dilakukan bersama-sama dengan pemilik tanah dan pihak terkait agar semuanya kondusif,” ujarnya. Menurutnya, setiap bidang tanah memiliki keterkaitan dengan batas lahan milik pihak lain, sehingga diperlukan persetujuan bersama sebelum proses sertifikasi dapat dilakukan. “Semua harus rela dan menyetujui, kemudian dibukukan persetujuannya. Setelah itu baru bisa diterbitkan sertifikatnya,” jelasnya. Ia juga menuturkan pengalamannya dalam mengelola sejumlah lahan yang tersebar di beberapa desa. Lahan-lahan tersebut, kata dia, awalnya diperoleh dari masyarakat yang menawarkan tanahnya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. “Tanah-tanah itu tidak saya jadikan milik pribadi, tetapi saya wakafkan untuk pendidikan, untuk sekolah dan pesantren,” ungkapnya. Lebih lanjut, KH Asep Saifuddin Chalim menekankan bahwa ketersediaan lahan yang luas sangat penting untuk pengembangan lembaga pendidikan yang berkualitas. Ia mengklaim bahwa lembaga pendidikan yang dikelolanya telah menunjukkan capaian akademik yang unggul di tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pesantren mampu bersaing bahkan melampaui sekolah umum dalam hal prestasi. Ia menambahkan, pihaknya juga tengah mengembangkan pendidikan tinggi dengan membuka sejumlah fakultas, seperti teknik, pertanian, kesehatan, hingga kedokteran. Namun, pengembangan tersebut dilakukan secara terencana dengan orientasi yang jelas. “Kita tidak asal mendirikan, tetapi ingin melakukan transformasi orientasi. Dulu pesantren berorientasi pada Indonesia merdeka, sekarang harus menuju Indonesia maju, adil, dan makmur,” tegasnya. Ia pun menutup dengan menekankan pentingnya melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, tidak hanya berhenti pada kemerdekaan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Sedangkan Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antara dunia akademik dan otoritas pertanahan. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut penting untuk memastikan tata kelola pertanahan dan aset negara berjalan secara transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum yang kuat. “Esensi dari kerja sama ini adalah simbol sinergitas. Dunia akademik dan otoritas pertanahan harus berjalan beriringan agar pengelolaan aset di Jawa Timur semakin baik dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat wakaf untuk berbagai tempat ibadah. Menurut Asep, sertifikasi wakaf merupakan bentuk perlindungan negara terhadap niat suci para wakif, sehingga aset keagamaan memiliki legalitas hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Ia merinci, dalam kesempatan tersebut diserahkan total 574 sertifikat wakaf yang berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 12 hari. Rinciannya meliputi 301 aset wakaf Nahdlatul Ulama (NU), 20 wakaf Muslimat, 14 wakaf Muhammadiyah, 22 wakaf milik Amanatul Ummah, serta 144 wakaf dari yayasan Islam lainnya maupun perorangan. Selain itu, turut diserahkan sebanyak 30 sertifikat hak pakai atas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan total luasan sekitar 101 ribu meter persegi. Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan berpotensi menembus angka triliunan rupiah tergantung nilai tanah per meter. “Ini capaian luar biasa. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ratusan sertifikat berhasil diselesaikan. Ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, juga dibentuk tim relawan bertajuk “Laskar Karomah Wakaf” yang akan berperan membantu percepatan sertifikasi aset wakaf dan aset pemerintah. Tim ini melibatkan berbagai unsur, termasuk santri dan mahasiswa. Sebanyak sekitar 7.500 santri dan mahasiswa direncanakan akan mengikuti pelatihan di Pacet untuk mendukung program tersebut. Mereka akan dibekali kemampuan administratif, mulai dari membantu pengisian berkas permohonan hingga pendampingan masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Asep menambahkan, pihaknya menargetkan program sertifikasi wakaf di Jawa Timur dapat mencapai 40.000 bidang. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.Tak hanya itu, BPN Jatim juga berkomitmen mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk pengadaan tanah untuk akses jalan di Kabupaten Malang yang ditargetkan rampung lebih cepat, yakni pada Juli 2026. “Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak. Ini adalah tugas mulia dalam rangka memberikan kepastian hukum atas aset umat dan pemerintah,” pungkasnya. Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan aset wakaf dan aset pemerintah di Jawa Timur semakin tertata, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.