KPPG Jatim Gelar Rakornis, Ketua DPD Ali Mufthi Beri Pesan Kaderisasi dan Kemenangan 2029
Surabaya-Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Selasa (29/4/2026). Dalam sambutannya, Ali Mufthi menyampaikan pentingnya konsistensi dalam membangun kekuatan organisasi, khususnya peran perempuan di tubuh Partai Golkar. Ia menyebut kegiatan Rakornis ini menjadi momentum strategis untuk menerjemahkan hasil Rakerda menjadi langkah konkret di lapangan. “Rakornis ini adalah panduan teknis dari hasil Rakerda sebelumnya. Kita harus jelas apa yang ingin diproduksi dari forum ini, terutama dalam memperkuat kaderisasi dan kesiapan organisasi,” ujarnya. Ali Mufthi juga menegaskan target peningkatan keterwakilan perempuan dalam struktur politik. Ia mendorong agar minimal 30 persen kursi di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur, diisi oleh perempuan. Bahkan, ia menyebut komposisi calon legislatif ke depan idealnya bisa mencapai 50 persen perempuan, mengingat jumlah populasi perempuan yang lebih besar. Menurutnya, KPPG memiliki peran penting dalam menyiapkan kader perempuan yang tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi benar-benar siap bertarung dalam kontestasi politik, khususnya Pemilu 2029. Ia mengingatkan agar proses rekrutmen dan pembinaan kader dilakukan sejak dini dan terencana, bukan secara mendadak. “Jangan sampai mendekati waktu pencalonan kita tidak siap, lalu asal mengambil kandidat. Ini soal manajemen organisasi yang harus kita tata dengan baik mulai sekarang,” tegasnya. Lebih lanjut, Ali Mufthi menyampaikan bahwa target Partai Golkar Jawa Timur adalah menambah sekitar 150 kursi di tingkat kabupaten/kota. Target tersebut, kata dia, merupakan komitmen bersama para ketua DPD kabupaten/kota yang harus dikawal secara serius.Ia juga mengungkapkan bahwa rangkaian konsolidasi akan terus dilakukan, mulai dari rakornis kaderisasi, organisasi, hingga pemenangan. Bahkan, pihaknya menargetkan seluruh struktur organisasi sudah dalam kondisi siap pada Juli 2026. “Kita ingin memastikan saat tahapan politik dimulai, kita sudah siap sepenuhnya. Tidak ada lagi keteteran, semua sudah terorganisir dengan baik,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pentingnya kesiapan menghadapi dinamika sistem politik ke depan, termasuk kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Hal tersebut, menurutnya, menuntut Partai Golkar untuk memperkuat posisi di parlemen.Menutup sambutannya, Ali Mufthi mengajak seluruh kader untuk menjaga soliditas dan konsistensi antara apa yang direncanakan, diucapkan, dan dijalankan. “Kalau kita solid dan bekerja maksimal, saya yakin hasilnya juga akan maksimal. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rakornis KPPG Jawa Timur resmi dimulai,” pungkasnya.
Persiapan Peringatan Hari Buruh di Jawa Timur Dimatangkan, Disnakertrans Antisipasi Berbagai Skenario
Surabaya- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei. Berbagai aspek teknis hingga substansi tuntutan buruh kini tengah difinalisasi guna memastikan peringatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Jatim, Tri Widodo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar sejumlah rapat koordinasi, termasuk rapat finalisasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya final dan menunggu arahan lanjutan. Salah satu perhatian utama adalah potensi pelaksanaan ibadah salat Jumat yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei. Jika massa buruh melaksanakan salat Jumat di sekitar lokasi aksi, maka pemerintah perlu menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat ibadah sementara, terpal, hingga pengaturan waktu kegiatan. “Kalau itu terjadi, kita harus siap dari sisi fasilitas. Mulai dari tempat duduk, terpal, sampai estimasi durasi kegiatan agar semuanya tetap berjalan tertib,” ujar Tri Widodo pada Selasa, 28 April 2026 Selain itu, Disnakertrans juga berupaya merumuskan narasi tuntutan buruh, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Tuntutan tersebut nantinya akan diformalkan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk kementerian terkait hingga Presiden. Di sisi pengamanan, koordinasi dengan aparat kepolisian juga terus dilakukan, khususnya dalam pengaturan jalur pergerakan massa dan pemasangan barikade. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi gangguan selama aksi berlangsung. Tri Widodo menambahkan, sebagian serikat pekerja seperti SPSI juga akan mengalihkan pergerakan ke Jakarta untuk mengikuti peringatan May Day secara nasional di Monas. Kondisi ini diperkirakan akan mengurangi konsentrasi massa di Surabaya, khususnya di depan Kantor Gubernur Jawa Timur. “Kalau melihat tren, jumlah massa di tingkat provinsi kemungkinan tidak sampai separuh dari tahun lalu. Tapi tetap kita antisipasi karena berapa pun jumlahnya, potensi kerawanan tetap ada,” jelasnya. Di tingkat kabupaten/kota, peringatan May Day juga akan digelar secara mandiri di sejumlah daerah seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Jombang. Hal ini diharapkan dapat menyebar konsentrasi massa dan mengurangi penumpukan di satu titik. Secara konsep, peringatan tahun ini masih mengusung pola serupa dengan tahun sebelumnya, yakni mengedepankan nuansa kebersamaan melalui kegiatan tasyakuran seperti tumpengan, serta penyampaian aspirasi dalam bentuk rekomendasi resmi. Meski demikian, sejumlah isu strategis diperkirakan tetap menjadi sorotan, seperti persoalan outsourcing, pengupahan, hingga kebijakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, isu afirmasi kesejahteraan buruh seperti akses pendidikan bagi anak pekerja dan program perumahan juga menjadi perhatian. Terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), Disnakertrans menegaskan komitmennya untuk mencegah terjadinya PHK massal. Pemerintah terus mendorong dialog antara perusahaan dan pekerja agar solusi terbaik dapat dicapai tanpa harus melakukan PHK. “Kalau memang tidak bisa dihindari, maka yang paling penting adalah hak-hak pekerja harus tetap dipenuhi sesuai ketentuan,” tegas Tri Widodo. Dengan berbagai persiapan tersebut, dirinya berharap peringatan Hari Buruh 2026 dapat berjalan lancar, aman, serta tetap menjadi momentum positif dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.