Pemprov Jatim Raih Opini WTP Sebelas Kali Berturut-Turut, Gubernur Khofifah: Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 86,20 Persen Di Atas Rata-Rata Nasional 75 Persen
SURABAYA, 9 Juni 2026 – Pemprov Jatim kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian ini, Pemprov Jatim berhasil mempertahankan opini WTP selama sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2015. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. BPK mencatat kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Pemprov Jatim. Hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Jatim telah menindaklanjuti 1.681 rekomendasi dari total 1.956 rekomendasi atau sebesar 86,20 persen melampaui rekomendasi BPK rata-rata secara nasional sebesar sebesar 75 persen. Secara khusus, opini WTP tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (9/6). “Alhamdulillah, Jawa Timur kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemprov Jawa Timur dan dukungan DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang baik,” ujarnya. Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. “Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu, dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya. Gubernur Khofifah menambahkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Timur. Ia pun berkomitmen bahwa capaian ini akan terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang lebih efektif di seluruh perangkat daerah. “Ke depan, kami akan terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. Pada kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional, independen, objektif, dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. LHP ini merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Khofifah menjelaskan, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan strategis bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Selain itu, berbagai indikator pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, hingga perluasan kesempatan kerja. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kami akan senantiasa menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara serius dan berkelanjutan. Hingga Semester II Tahun 2025, capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencapai 86,20 persen,” ungkapnya. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, Khofifah menekankan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Masih terdapat ruang perbaikan yang harus terus disempurnakan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Untuk itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI akan kami jadikan pedoman untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperbaiki tata kelola aset dan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Jawa Timur atas sinergi yang telah terjalin selama ini dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara konstruktif. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan. Ke depan, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. “Dengan tata kelola yang semakin baik, kami optimistis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus meningkat dan pembangunan Jawa Timur dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” harapnya. Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat mengatakan, bahwa BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Untuk itu, Pemprov Jatim berhasil meraih opini WTP Sebelas kali berturut – turut sejak Tahun 2015. Pihaknya mengatakan, pemeriksaan BPK atas LKPD yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. BPK juga mencatat kinerja tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Pemprov Jatim. Hingga Semester II Tahun 2025, Pemprov Jawa Timur telah menindaklanjuti 1.681 rekomendasi dari total 1.956 rekomendasi atau sebesar 86,20 persen melampaui rekomendasi BPK secara nasional. “Capaian Tindak Lanjut LHP Jatim sebesar 86,20 persen ini melampaui laporan rekomendasi BPK rata rata secara nasional sebesar 75 Persen. Kami berharap ini menjadi langkah lebih baik dan berdampak bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Expo Konstruksi Jatim 2026 Jadi Ajang Kolaborasi Percepatan Infrastruktur dan Inovasi Konstruksi
SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama para pemangku kepentingan sektor konstruksi menggelar Expo Konstruksi Jatim 2026 di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Ketua Panitia Expo Konstruksi Jatim 2026, Dr. Ir. Gentur Prihantono Sandjoyo Putro, S.H., M.T., M.H., IPU, ASEAN Eng.., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran berbagai unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi konstruksi, serta para pemangku kepentingan yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Expo Konstruksi Jatim 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran teknologi dan produk konstruksi, tetapi juga forum untuk mempertemukan berbagai gagasan, inovasi, dan solusi guna menjawab tantangan pembangunan infrastruktur di masa depan. “Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi profesi agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Gentur menambahkan bahwa sektor konstruksi memiliki peran penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penyelenggaraan expo ini, berbagai inovasi teknologi konstruksi, material bangunan, serta sistem pembangunan berkelanjutan dapat diperkenalkan kepada masyarakat dan para pelaku industri. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Berbagai seminar, diskusi, dan forum ilmiah yang digelar selama expo diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain diikuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Expo Konstruksi Jatim 2026 juga menghadirkan perwakilan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi jasa konstruksi, perguruan tinggi, perusahaan produsen material bangunan, konsultan, kontraktor, serta organisasi profesi teknik dan keinsinyuran. Melalui kegiatan ini, Jawa Timur diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pembangunan infrastruktur nasional yang mengedepankan kualitas, keselamatan konstruksi, inovasi teknologi, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Expo Konstruksi Jatim 2026 berlangsung selama beberapa hari dengan menghadirkan berbagai pameran produk konstruksi, teknologi bangunan, forum bisnis, seminar teknis, serta kegiatan edukatif yang terbuka bagi masyarakat umum dan pelaku industri konstruksi.
Dekopinwil Jatim Gelar Diklat Jurnalistik
Surabaya,- Dekopinwil Jatim melaksanakan kegiatan Perkoperasian Peningkatan Kapasitas Personil Pusat Informasi Perkoperasian (PIP), dilaksanakan tanggal 8-10 Juni 2026, bertempat di Hotel Elmi Jl.Panglima Sudirman no 42-44 Surabaya. (Selasa, 9/6/2026) Dalam rangka peningkatan sumber daya Perkoperasian, Dekopnwill Jatim menggelar acara Dilklat Jurnalistik Perkoperasian yang langsung dibuka oleh Ketua Dekopinwil Jatim Bpk.Slamet Sutanto SE,MM turut hadir dalam kegiatan Bapak Teguh Eko Prastyono (Waketum Dekopin Bid.Komunikasi Publik), Ibu Feby Siti permanasari S.Sos Dewan Pelindung Sekjen PIP Dekopin dan Pimred Majalah PIP, Ibu Nurlaela Jatim Time network, serta Bapak Sucipto Ketua PIP Jatim serta bapak Sarjono Hamzah (Wakil Ketua Umum Bidang Diklat Dekopin Pusat) sekaligus sebagai Narasumber Kegiatan, dengan susunan acara: Pembukaan, doa, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi, Sambutan Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi Dekopin, Pembukaan Diklat oleh Ketua Dekopinwil Jatim dilanjutkan acara Foto bersama. Acara dikemas secara humoris dan kekeluargaan sangat efektif untuk memecah kebekuan (ice-breaking), Pendekatan ini memastikan penyampaian materi lebih santai, mengurangi stres atau kecemasan peserta, serta mempercepat proses penyerapan informasi baru dalam jangka panjang. Kapten Hendro Pimpinan Dewan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih Dekopinda Kota Surabaya yang juga merupakan bagian dari peserta Diklat menyampaikan kepada awak Media bahwa Pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian penting upaya Dekopin untuk memperkuat pemahaman dan peran aktif anggota dalam tata kelola koperasi, guna mewujudkan koperasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Koperasi menurut Ketua Dekopinwil Jatim bapak Slamet ‘Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolektif bagi anggotanya dalam mencapai kesejahteraan bersama, berharap kegiatan Diklat PIP dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut” pungkas Ketua Dekopinwil Jatim. (hen brw)