Antisipasi THR Tak Dibayar, Disnakertrans Jatim Buka Posko Pengaduan
Surabaya- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur membuka layanan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri mulai 26 Februari 2026 lalu. Posko ini disiapkan untuk memfasilitasi pekerja yang mengalami permasalahan terkait pembayaran THR oleh perusahaan. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans Jawa Timur, Tri Widodo, mengatakan posko pengaduan tersebut tersebar di 54 titik di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan posko induk berada di Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, posko tersebut dibuka setiap hari kerja pada jam operasional kantor. Selain layanan langsung, Disnakertrans Jatim juga menyediakan layanan pengaduan secara online yang aktif selama 24 jam untuk memudahkan pekerja menyampaikan laporan. “Posko ini dijaga oleh mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan. Mereka bertugas menerima serta menindaklanjuti pengaduan yang masuk dari para pekerja,” ujar Tri Widodo. Ia menjelaskan, pengawas ketenagakerjaan akan menangani laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan, termasuk jika perusahaan tidak membayarkan THR sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran, pihaknya akan mengeluarkan nota pemeriksaan kepada perusahaan dengan batas waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti. Jika dalam waktu tersebut perusahaan tidak mengindahkan peringatan, Disnakertrans Jatim dapat memberikan rekomendasi sanksi, termasuk pencabutan izin usaha, baik sebagian maupun seluruhnya, yang selanjutnya diproses oleh dinas teknis terkait. Tri Widodo menegaskan, pemerintah telah menginstruksikan agar perusahaan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya, bahkan dianjurkan sudah dibayarkan 14 hari sebelumnya agar pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran. Selain membuka posko pengaduan, Disnakertrans Jatim juga aktif memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Salah satunya terkait aksi unjuk rasa pekerja di salah satu perusahaan di Sidoarjo, yang saat ini tengah difasilitasi penyelesaiannya. Ia juga menyebut sejumlah kasus lain di beberapa daerah, termasuk di Gresik, telah berhasil diselesaikan melalui mediasi sehingga pekerja yang sempat terancam pemutusan hubungan kerja dapat kembali bekerja dan memperoleh haknya. Pada tahun sebelumnya, Disnakertrans Jatim menerima lebih dari 200 laporan pengaduan perusahaan terkait persoalan ketenagakerjaan. Sebagian besar kasus berhasil diselesaikan setelah dilakukan verifikasi dan mediasi antara pekerja dan perusahaan. “Pada prinsipnya, selama perusahaan dan alamatnya jelas, kami akan memfasilitasi dan berupaya menyelesaikan setiap laporan yang masuk,” katanya.
Silobis HIPKA Jatim Digelar di Surabaya, dr Agung: Saatnya Pengusaha Berkolaborasi
SURABAYA – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Jawa Timur menggelar kegiatan buka puasa bersama dan Silaturrahim Obrolan Bisnis (Silobis) di Santika Premiere Hotel, Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Minggu (8/3).
Erma Susanti Dorong Operasi Pasar untuk Stabilkan Harga Bahan Pokok Menjelang Lebaran
Surabaya- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap harga bahan pokok di pasar. Ia menilai lonjakan harga menjelang Lebaran memang kerap terjadi karena meningkatnya konsumsi masyarakat, terutama pada komoditas seperti cabai, bawang putih, bawang merah, beras, telur, dan daging. Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius oleh Satgas Pangan dengan melakukan pemantauan harga setiap hari. Hal ini penting agar pemerintah memiliki data yang akurat dan dapat segera mengambil langkah jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Erma menjelaskan, apabila tidak segera dilakukan normalisasi harga, misalnya melalui operasi pasar, maka kenaikan harga akan semakin tinggi dan berdampak luas. Tidak hanya membebani masyarakat, kondisi tersebut juga akan menyulitkan pemerintah ketika harus menurunkan harga yang sudah terlanjur melonjak. Karena itu, Komisi B DPRD Jawa Timur terus mendorong langkah cepat dari Satgas Pangan dan instansi terkait. Pengawasan juga dilakukan melalui inspeksi mendadak serta pemantauan terhadap pelaksanaan operasi pasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menambahkan, Komisi B juga melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satgas Pangan untuk meminta data perkembangan harga di pasar. Dari data tersebut dapat diketahui komoditas mana yang mengalami inflasi serta langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga. “Jika ada harga yang tidak normal, kami akan segera memanggil Satgas Pangan untuk menanyakan penyebabnya dan langkah yang harus dilakukan agar harga bisa kembali stabil,” ujarnya. Erma mencontohkan harga cabai yang terkadang melonjak sangat tinggi. Menurutnya, kenaikan dari kisaran Rp30 ribu hingga Rp40 ribu menjadi Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram merupakan kondisi yang tidak wajar dan perlu ditelusuri penyebabnya, apakah karena produksi menurun atau adanya masalah dalam distribusi. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang memainkan harga di pasaran. Oleh sebab itu, pengawasan harus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan jaringan pemantauan harga di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga terus melakukan rapat rutin dan melaporkan perkembangan inflasi daerah kepada pemerintah pusat melalui koordinasi secara daring. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya menjelang momentum besar seperti Hari Raya Idul Fitri.
DPD PDI Perjuangan Jatim Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H, Santuni 500 Anak Yatim
Surabaya – Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar peringatan Nuzulul Qur’an 1447 H/2026 Kamis (5/3/2026). Ketua panitia sekaligus Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur KH. Abdul Wahab Yahya dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Ramadan yang diselenggarakan oleh DPD PDI Perjuangan Jatim. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar selama bulan suci Ramadan dapat membawa keberkahan, kelancaran, serta diterima oleh Allah SWT. “Kami berharap seluruh aktivitas di bulan Ramadan ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah SWT serta seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima,” ujarnya. KH Abdul Wahab Yahya menjelaskan, rangkaian kegiatan Ramadan di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur telah dimulai sejak 20 Februari 2026 dengan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Salah satunya pembagian takjil kepada masyarakat sebanyak kurang lebih 500 paket setiap hari. Selain itu, juga digelar kegiatan tadarus Al-Qur’an, salat tarawih berjamaah, serta kuliah tujuh menit (kultum) yang menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai organisasi dan perwakilan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat nilai religius sekaligus menghadirkan suasana yang harmonis di lingkungan partai yang dikenal berhaluan nasionalis. “Melalui kegiatan tadarus dan kultum ini kami berharap dapat memberikan nuansa religius sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di lingkungan PDI Perjuangan,” katanya. Pada kesempatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga memberikan santunan kepada sekitar 500 anak yatim, 50 janda, serta puluhan rekan media sebagai bagian dari kegiatan sosial Ramadan. Kegiatan ini disebut sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus implementasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di akhir sambutannya, KH Abdul Wahab Yahya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat kekurangan, serta berharap seluruh rangkaian acara Ramadan yang digelar dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. “Semoga seluruh kegiatan yang kami selenggarakan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang kebaikan bagi kita semua,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH. Said Abdullah dalam kesempatannya menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan seperti peringatan Nuzulul Qur’an merupakan bagian dari tradisi yang terus dijaga oleh PDI Perjuangan dalam menghormati keberagaman agama di Indonesia. Menurutnya, setiap perayaan keagamaan, baik Islam, Kristen, Katolik maupun agama lainnya selalu mendapat perhatian dan partisipasi dari kader partai. “Setiap ada perayaan keagamaan besar, baik itu Natal maupun kegiatan keagamaan lainnya, kami selalu hadir bersama. Begitu pula dalam tradisi Islam, karena sedang bulan Ramadan, maka kami mengadakan peringatan Nuzulul Qur’an,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat nilai keagamaan di internal partai, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Selain kegiatan keagamaan, PDI Perjuangan Jawa Timur juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat selama bulan Ramadan. Said Abdullah menyebutkan bahwa sejak awal Ramadan telah disalurkan ratusan ribu paket sembako kepada masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur. “Mulai awal Ramadan kemarin kami sudah menyalurkan sekitar 360 ribu paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, dan gula kepada masyarakat di Jawa Timur,” jelasnya. Said Abdullah juga menegaskan bahwa kegiatan sosial dan keagamaan tersebut merupakan bagian dari komitmen PDI Perjuangan untuk terus hadir di tengah masyarakat serta menghidupkan nilai-nilai kebersamaan dan kemanusiaan.