Tim Dinas PU Bina Marga Jatim Masuk Kelompok Top 20 POIN 2026, Usung Digitalisasi Manajemen Jalan
SURABAYA – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengusulkan gagasan inovasi kebijakan bertajuk DIGIMAN (Digitalisasi Manajemen Jalan) dalam ajang Kompetisi Policy Innovation (POIN) 2026 yang diselenggarakan oleh BRIDA Jatim. Inovasi yang dipresentasikan oleh tim kelompok Apriana, M. Harun Al Hikam, dan Agnes Hanandita tersebut menawarkan sistem pengelolaan aset jalan berbasis digital untuk memperkuat perencanaan, menentukan prioritas penanganan, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Dalam presentasinya di hadapan dewan juri, Apriana menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2025, panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar 1.667 kilometer. Besarnya jaringan jalan tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi agar pemeliharaan dan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur. Namun, pengelolaan jalan provinsi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penurunan tingkat kemantapan jalan dari 89,25 persen pada 2023 menjadi 86,51 persen pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laju kerusakan jalan belum sebanding dengan kecepatan penanganannya. Apriana menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya refocusing anggaran, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over loading (ODOL), serta pengaruh cuaca. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menuntut adanya dasar penilaian yang lebih objektif dalam menentukan ruas jalan yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Selama ini, kebutuhan untuk menghimpun data riwayat penanganan, lokasi pekerjaan, hingga besaran biaya penanganan menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Tanpa basis data yang terintegrasi, penentuan prioritas berpotensi menimbulkan persoalan, terutama ketika terdapat sejumlah ruas jalan yang sama-sama membutuhkan penanganan. “Diperlukan suatu sistem basis data agar penanganan jalan lebih terukur dan menghindari terbentuknya persepsi masyarakat bahwa pemerintah lambat dalam memberikan pelayanan,” jelas Apriana. DIGIMAN hadirkan sistem pengelolaan jalan terpadu Sebagai solusi, tim Dinas PU Bina Marga Jatim merekomendasikan pengembangan sistem JTM Road Asset sebagai bagian dari inovasi DIGIMAN. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi aset jalan, tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta potensi ekonomi di sekitar ruas jalan. Sejumlah fitur yang ditawarkan antara lain Road Asset untuk menampilkan data aset jalan daerah dan potensi wilayah, serta Road Priority Index (RPI) yang digunakan untuk menentukan tingkat prioritas penanganan berdasarkan indikator dan penilaian yang lebih objektif. Selain itu, tersedia fitur peta infrastruktur dan informasi potensi daerah di sekitar ruas jalan. Melalui fitur tersebut, kondisi jaringan jalan dapat dikaitkan dengan kebutuhan konektivitas menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Apriana juga memaparkan rancangan aplikasi yang dilengkapi dashboard dan peta terpadu. Peta tersebut diharapkan membantu masyarakat membedakan status jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, laporan atau aduan kerusakan jalan dapat lebih tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing pemerintah. Fitur lain yang diperkenalkan adalah ruang simulasi penanganan. Melalui fasilitas ini, kebutuhan anggaran dan pilihan ruas yang menjadi prioritas dapat dihitung berdasarkan data. Apriana mencontohkan pentingnya mekanisme tersebut ketika pemerintah harus menyesuaikan alokasi anggaran akibat efisiensi belanja. Dalam presentasinya, ia menyebut alokasi anggaran pada perubahan APBD yang dibahas saat itu sekitar Rp900 miliar, dengan adanya efisiensi sekitar 25 persen. Melalui DIGIMAN, penyesuaian anggaran diharapkan dapat dilakukan dengan dasar perhitungan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim juga menyiapkan fitur asisten berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Fitur tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi seputar kondisi jalan maupun pengetahuan terkait pengelolaan jalan. Sementara itu, aplikasi Jati Merut Aset diperkenalkan sebagai aplikasi berbasis smartphone untuk menunjang kegiatan survei jalan. Aplikasi ini juga direncanakan dapat diakses masyarakat guna memperoleh informasi kondisi jalan dan menyampaikan aduan apabila ditemukan kerusakan. Enam tahapan implementasi Dalam rancangan pelaksanaannya, DIGIMAN akan dikembangkan melalui enam tahapan. Tahap awal meliputi persiapan dan pengumpulan data melalui survei, studi literatur, serta konsultasi. Tahap berikutnya adalah desain inovasi, termasuk pembuatan aplikasi, penyusunan rancangan RPI, dan perancangan skema penilaian prioritas. Tahap ketiga mengusung konsep One Route One Data, yakni membangun satu basis data jalan yang memuat informasi seperti STA, nomor ruas, nama jalan, kondisi jalan, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya, konsep One Route One Map mengintegrasikan data jalan dengan berbagai informasi pendukung dalam satu peta terpadu. Tahap kelima adalah One Route One Decision, yaitu penggunaan data dan penilaian berbasis RPI sebagai dasar pengambilan keputusan penanganan jalan. Tahap terakhir berupa implementasi melalui uji coba sistem DIGIMAN, validasi data jalan, serta penerapan RPI untuk menentukan ruas yang menjadi prioritas penanganan. Apriana menjelaskan, inovasi tersebut diharapkan memberikan tujuh manfaat utama. Di antaranya menentukan prioritas ruas jalan berdasarkan skor RPI, mengoptimalkan alokasi biaya pemeliharaan, menyatukan data jalan dalam satu basis digital, serta mendukung konektivitas menuju pusat produksi dan distribusi. DIGIMAN juga dirancang untuk mempertimbangkan risiko bencana dan cuaca ekstrem, membuka informasi mengenai prioritas serta status penanganan jalan, dan mengurangi kerusakan berulang melalui perencanaan yang memperhatikan riwayat penanganan sebelumnya. Melalui inovasi DIGIMAN, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur mendorong pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan transparan. Sistem tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang lebih tepat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan infrastruktur jalan bagi masyarakat Jawa Timur.
Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya, Kembangkan IPAL Komunal di Pucang Sewu, Air Limbah Diolah untuk Urban Farming
lSURABAYA – Upaya mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat sekaligus meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat terus dilakukan melalui inovasi teknologi pengolahan air limbah domestik. Salah satunya melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal di RW 08, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, tahun 2026. Program tersebut merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan tim dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Surabaya. Tim dipimpin Winarko, SKM, M.Kes., sebagai ketua, didampingi Rusmiati, SKM, M.Si., dan Imam Thohari, ST, M.Mkes., sebagai anggota. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Winarko, SKM, M.Kes., menyampaikan bahwa pembangunan IPAL Domestik Komunal ini merupakan salah satu upaya menghadirkan solusi pengelolaan air limbah rumah tangga yang lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Paripurna. Menurut Winarko, pengelolaan air limbah domestik menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. Air limbah yang berasal dari aktivitas sehari-hari masyarakat dan berkaitan dengan penggunaan air perlu mendapatkan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan maupun dimanfaatkan kembali. Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. Dalam Pasal 2 ayat (1), regulasi tersebut mengatur kewajiban pengolahan air limbah domestik bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah sebelum dilepas ke lingkungan atau dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Melalui pembangunan IPAL Domestik Komunal ini, kami ingin mendorong pengelolaan air limbah rumah tangga agar tidak langsung mencemari lingkungan. Air limbah terlebih dahulu diolah melalui sistem yang dirancang secara bertahap, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan penyiraman tanaman,” demikian penjelasan program yang disampaikan Winarko bersama tim. Air Limbah Diolah untuk Mendukung Urban Farming Winarko menjelaskan, salah satu tujuan utama pembangunan IPAL komunal di RW 08 Pucang Sewu adalah menghubungkan air limbah domestik warga dengan instalasi pengolahan menggunakan sistem aerobik dan teknologi pengolahan lanjutan. Hasil pengolahan tersebut diarahkan untuk memenuhi persyaratan kualitas air yang akan digunakan sebagai sumber penyiraman tanaman pada Kelompok Tani (Poktan) Pucang Asri, Kelurahan Pucang Sewu. Dengan konsep tersebut, pengelolaan limbah domestik tidak hanya berorientasi pada pencegahan pencemaran, tetapi juga memiliki nilai manfaat ekonomi dan lingkungan melalui pemanfaatan kembali air hasil olahan untuk pertanian perkotaan atau urban farming. Program ini menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi kesehatan lingkungan yang mengintegrasikan kebutuhan sanitasi masyarakat dengan kegiatan produktif warga. Menggunakan Sistem Aerobik dan Teknologi Bioball Reactor Dalam pembangunan IPAL Domestik Komunal tersebut, tim Poltekkes Kemenkes Surabaya menerapkan sistem aerobik dengan menggunakan bioball reactor sebagai media pertumbuhan bakteri aerob. Teknologi ini berfungsi membantu proses penguraian bahan organik yang terkandung dalam air limbah melalui aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya, air limbah menjalani beberapa tahapan pengolahan lanjutan, meliputi desinfeksi, adsorpsi, dan filtrasi. Winarko bersama tim merancang instalasi dengan sejumlah komponen yang saling terhubung untuk memastikan proses pengolahan berlangsung secara bertahap. Proses diawali dari masuknya air limbah ke tabung galeri, kemudian dialirkan menggunakan pompa menuju unit filter dan tangki aerasi atau shower. Setelah itu, air melewati tangki bioball untuk menjalani proses penguraian bahan organik secara biologis. Berikutnya, air dialirkan menuju tangki pengendap sebelum memasuki proses desinfeksi menggunakan chlorine diffuser. Tahapan selanjutnya dilakukan melalui filter lima lapis, filter berukuran 3 mikron dan 1 mikron, serta tabung arang aktif. Setelah seluruh tahapan pengolahan selesai, air ditampung dalam tangki penyimpanan hasil akhir untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Penerapan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas air hasil pengolahan sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian perkotaan di lingkungan RW 08 Pucang Sewu. Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Kandungan E. coli Turun Tidak Terdeteksi Kinerja IPAL Domestik Komunal yang dikembangkan tim Winarko juga telah diperiksa oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dengan nomor pemeriksaan P26003955/213T/Mikro/V/2026. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penurunan sejumlah parameter pencemar setelah air limbah melalui proses pengolahan. Pada parameter mikrobiologi, kandungan MPN E. coli yang semula mencapai 1,6 × 10⁶ MPN/100 ml berhasil diturunkan menjadi kurang dari 1,8 MPN/100 ml atau tidak terdeteksi berdasarkan hasil pemeriksaan. Sementara itu, kandungan Total Suspended Solid (TSS) mengalami penurunan dari 155,1 mg/L menjadi 7 mg/L. Adapun kadar amoniak (NH2-N) juga berhasil diturunkan dari 1,561 mg/L menjadi 0,76 mg/L. Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan sistem aerobik yang dikombinasikan dengan pengolahan lanjutan dalam menurunkan sejumlah parameter pencemar air limbah domestik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tim menyimpulkan bahwa IPAL Domestik Komunal dengan sistem aerobik dan pengolahan lanjutan mampu mengolah air limbah domestik menjadi air yang dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman, dengan tetap memperhatikan persyaratan kualitas air sesuai peruntukannya. Sistem ini juga berpotensi diterapkan untuk mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan usaha maupun rumah tangga, dengan penyesuaian terhadap karakteristik limbah yang dihasilkan. Winarko Serahkan IPAL Komunal kepada Lurah Pucang Sewu Sebagai bagian dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, Winarko selaku Ketua Tim juga melaksanakan edukasi dan serah terima IPAL Domestik Komunal kepada Lurah Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat serta pemerintah setempat. Acara edukasi dan serah terima dihadiri Camat Gubeng, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Pucang Sewu, Kapolsek, unsur Koramil, para ketua RW dan RT, Tim Penggerak PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta mahasiswa. Melalui kegiatan tersebut, tim memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik, mekanisme kerja instalasi, serta manfaat keberadaan IPAL bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan permukiman. Penyerahan fasilitas kepada pemerintah kelurahan juga diharapkan memperkuat koordinasi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan operasional IPAL. Workshop Operasional dan Pemeliharaan bagi Operator Kelompok Tani Tidak hanya membangun fasilitas, tim pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya juga memberikan pembekalan kepada operator Kelompok Tani Pucang Asri melalui workshop operasional dan pemeliharaan IPAL Domestik Komunal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan operator dalam menjalankan instalasi, memahami fungsi setiap komponen pengolahan, serta melakukan pemeliharaan secara rutin. Menurut konsep program yang dikembangkan Winarko bersama tim, keberhasilan pembangunan IPAL tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan dan merawat fasilitas tersebut. Karena itu, keterlibatan kelompok tani sebagai penerima manfaat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Air hasil pengolahan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peruntukannya dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman sehingga mendukung
Tembus Top 20 POIN 2026, ASN DKP Prov Jatim Angkat Persoalan Tata Kelola Gili Ketapang
SURABAYA — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur melalui Rusmawanto memaparkan gagasan inovasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dalam Kompetisi Policy Innovation (POIN) 2026 yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Dalam seleksi tahap kedua Top 20 POIN 2026 yang berlangsung di Kantor BRIDA Jatim pada 28–29 Oktober 2026, Rusmawanto mempresentasikan policy brief berjudul “Gili Ketapang Jangan Berhenti di Atas Peta: Menuntaskan Kesenjangan Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah Jawa Timur.” Dalam paparannya, Rusmawanto menyoroti belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan Gili Ketapang yang telah ditetapkan sejak 2020. Menurutnya, meskipun kawasan tersebut sudah memiliki dasar penetapan resmi, hingga Oktober 2026 masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama belum terbentuknya satuan unit pengelola, belum tersedianya anggaran khusus, serta belum adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan kawasan tersebut. Ia menjelaskan, Gili Ketapang merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur. Kawasan seluas 476 hektare tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020. Dari total luasan itu, terdapat sejumlah zona pemanfaatan, antara lain sekitar 421 hektare untuk perikanan budidaya, 25 hektare untuk pariwisata, 15 hektare sebagai zona inti, serta 14 hektare untuk kegiatan rehabilitasi, termasuk pemulihan mangrove dan terumbu karang. Namun, menurut Rusmawanto, penetapan kawasan secara administratif belum diikuti dengan sistem pengelolaan yang memadai. Selama enam tahun sejak penetapannya, Gili Ketapang belum memiliki satuan unit pengelola (SUOP/SUOP) yang ditetapkan melalui keputusan gubernur maupun keputusan kepala dinas. Akibatnya, belum terdapat kelembagaan yang secara khusus bertanggung jawab mengelola perencanaan, anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi. Persoalan berikutnya adalah belum tersedianya alokasi anggaran spesifik untuk pengelolaan Gili Ketapang sejak 2020 hingga 2026. Sementara itu, kegiatan penelitian, rehabilitasi, dan pemanfaatan kawasan masih berjalan secara terbatas dan belum terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan. Rusmawanto juga menyoroti belum adanya kontribusi PAD dari kawasan tersebut. Ia membandingkan kondisi Gili Ketapang dengan kawasan konservasi di daerah lain, termasuk Nusa Penida, yang menurut paparannya mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp2,5 miliar per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi kawasan konservasi yang belum dikelola secara optimal untuk memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat setempat. Dalam analisisnya, Rusmawanto turut memaparkan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahun 2025. Gili Ketapang memperoleh nilai 66, yang menurut pemaparannya merupakan batas minimal untuk pengelolaan optimal. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dengan hasil atau dampak konservasi yang diharapkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rusmawanto menawarkan alternatif kebijakan pembentukan satuan unit pengelola melalui analisis Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). Dari beberapa alternatif yang dikaji, ia merekomendasikan pemanfaatan unit atau cabang dinas yang sudah ada sebagai satuan unit pengelola Gili Ketapang. Secara khusus, ia mengusulkan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo sebagai pengelola kawasan tersebut. Menurutnya, apabila ke depan jumlah kawasan konservasi perairan di Jawa Timur semakin bertambah, pemerintah provinsi dapat mempertimbangkan pembentukan UPTD Konservasi tersendiri agar pengelolaan kawasan lebih terarah dan profesional. Selain pembentukan kelembagaan, Rusmawanto memperkenalkan inovasi kebijakan bertajuk “Satu Gili”. Inovasi ini mengusung empat prinsip utama, yakni satu pengelola, satu rencana dan anggaran, satu layanan dan data, serta satu model replikasi. Melalui konsep tersebut, pengelolaan Gili Ketapang diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi mulai dari kelembagaan, perencanaan program, penganggaran, pelayanan, hingga pengawasan kawasan. Rusmawanto juga menekankan pentingnya membangun sistem pemanfaatan kawasan yang memiliki dasar hukum jelas, termasuk pengaturan objek layanan, penetapan tarif resmi melalui regulasi yang berlaku, serta mekanisme pembayaran yang tercatat dan masuk ke kas daerah sesuai ketentuan. Dengan demikian, aktivitas wisata dan pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi Provinsi Jawa Timur tanpa mengabaikan fungsi utama konservasi. Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kawasan dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung pengawasan zonasi, monitoring ekologi, rehabilitasi lingkungan, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Gili Ketapang. Ia menilai pengembangan kawasan konservasi tidak harus selalu dimulai dengan proyek besar. Langkah awal yang paling mendesak justru memastikan adanya keputusan kelembagaan yang memberikan kepastian siapa yang bertanggung jawab mengelola kawasan tersebut. “Yang dibutuhkan bukan hanya proyek besar, tetapi satu keputusan awal, yaitu menetapkan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo sebagai pengelola kawasan Gili Ketapang,” tegasnya. Melalui gagasan tersebut, Rusmawanto berharap Gili Ketapang tidak sekadar menjadi kawasan konservasi yang tercantum dalam peta dan dokumen penetapan, tetapi benar-benar dikelola secara aktif, terukur, dan berkelanjutan. Inovasi “Satu Gili” diharapkan menjadi model pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah yang mampu menjaga kelestarian ekosistem laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus membuka peluang kontribusi pendapatan bagi Provinsi Jawa Timur.
Pemprov Jatim Resmikan Jalan dan Jembatan Di Pacitan, Tingkatkan Akses Jalan dan Keselamatan Warga
PACITAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga menuntaskan pembangunan dan penanganan empat infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pacitan. Infrastruktur tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja, Rabu (21/10/2026). Empat infrastruktur yang diresmikan meliputi perbaikan jalan napak tilas gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, pelebaran jalan ruas Arjosari–Purwantoro hingga batas Provinsi Jawa Tengah, pembangunan kembali Jembatan Kaligoro II di Kecamatan Sudimoro, serta pembangunan talud pengaman jalan Karanggede–Jatimalang di Kecamatan Arjosari. Seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui program Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur oleh UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Pacitan Tahun Anggaran 2026. Khusus penanganan darurat Jembatan Kaligoro II dan talud pengaman jalan Karanggede–Jatimalang, pembiayaan bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah mengatakan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. “Jalan yang semakin baik pasti nantinya memudahkan mobilitas masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi warga. Mudah-mudahan yang kita resmikan ada empat infrastruktur hari ini, semua manfaat barakah,” ujar Khofifah. Menurutnya, infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, barang kebutuhan pokok, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Salah satu pekerjaan yang diresmikan adalah perbaikan jalan napak tilas gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo. Jalan sepanjang 2,25 kilometer tersebut merupakan bagian dari jalur bersejarah perjuangan Jenderal Sudirman saat melakukan gerilya. Penanganan jalan tersebut dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp2,855 miliar. Sebelum diperbaiki, kondisi jalan memiliki lebar sekitar dua meter, berbatu, dan sejumlah bagian mengalami kerusakan sehingga menyulitkan mobilitas warga. Melalui pekerjaan peningkatan struktur jalan, lebarnya kini menjadi sekitar 2,5 hingga 3 meter. Perbaikan ini diharapkan memberikan akses yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat, khususnya untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti perjalanan menuju pasar dan sekolah. Selain meningkatkan aksesibilitas, perbaikan jalan tersebut juga memiliki nilai historis karena menjadi bagian dari jalur perjuangan Jenderal Sudirman yang perlu dijaga keberadaan dan kebermanfaatannya. Selanjutnya, Pemprov Jatim melalui Dinas PU Bina Marga juga menyelesaikan pelebaran jalan ruas Arjosari–Purwantoro hingga batas Provinsi Jawa Tengah di Kecamatan Nawangan. Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp13 miliar tersebut dilaksanakan mulai 25 Maret hingga 2 Oktober 2026. Pelebaran dilakukan untuk meningkatkan kapasitas jalan sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang antardaerah. Peningkatan kualitas ruas tersebut juga diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Pacitan dengan daerah di Jawa Tengah, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur penghubung tersebut. Sementara itu, untuk pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana alam, Pemprov Jatim juga menyelesaikan penanganan darurat Jembatan Kaligoro II di Desa Sumberejo, Kecamatan Sudimoro. Jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir tersebut dibangun kembali menggunakan konstruksi Bailey dengan panjang 30 meter dan lebar 3,1 meter. Pekerjaan ini menelan anggaran sebesar Rp4,47 miliar yang bersumber dari BTT Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Pembangunan kembali jembatan menjadi langkah penting untuk memulihkan akses masyarakat yang sebelumnya terganggu akibat kerusakan infrastruktur. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, warga diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas dan mobilitas secara lebih aman. Penanganan darurat lainnya dilakukan pada talud pengaman jalan Karanggede–Jatimalang di Desa Karangrejo, Kecamatan Arjosari. Infrastruktur tersebut dibangun menggunakan konstruksi bronjong untuk menangani kerusakan lereng akibat longsor. Pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp1,51 miliar tersebut bertujuan menjaga kestabilan lereng sekaligus melindungi badan jalan dari risiko kerusakan lebih lanjut. Keberadaan talud pengaman diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Khofifah menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. “Ada juga penyelesaian penanganan darurat akibat bencana alam yang ditangani menggunakan anggaran BTT tahun 2026. Karena akses ini cukup vital bagi warga setempat, maka kami upayakan secepatnya untuk dilakukan perbaikan,” ungkapnya. Ia juga mengapresiasi penyelesaian pekerjaan infrastruktur tersebut karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam memulihkan akses transportasi yang sebelumnya terganggu akibat bencana. “Alhamdulillah, dengan selesainya jembatan Bailey dan dinding penahan jalan ini, masyarakat kini bisa kembali beraktivitas dengan aman dan tenang. Saya berpesan agar infrastruktur ini dirawat bersama dan masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana alam,” tutur Khofifah. Gubernur berharap seluruh infrastruktur yang telah dibangun dan diperbaiki dapat dimanfaatkan secara optimal serta dijaga bersama agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Manfaat peningkatan infrastruktur tersebut juga dirasakan langsung masyarakat Desa Kasihan. Salah seorang warga, Nurani, mengaku bersyukur atas perbaikan jalan yang selama ini menjadi akses penting bagi aktivitas warga. “Terima kasih sudah membangun jalan ini sebagus mungkin. Dulu kalau hujan tidak bisa lewat, kondisinya rusak parah dan sekarang jalannya mulus. Alhamdulillah warga sekarang bisa dengan mudah pergi ke pasar, ke sekolah lancar dan aman,” ujarnya. Dengan tuntasnya empat pekerjaan infrastruktur tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas PU Bina Marga terus memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur diharapkan menjadi bagian dari pemerataan pembangunan Jawa Timur, sehingga masyarakat di wilayah pedesaan maupun perbatasan antardaerah dapat menikmati akses transportasi yang semakin baik, aman, dan berkelanjutan.