RAPAT KOORDINASI PROGRAM 1 JUTA RUMAH PERKOTAAN DI JAWA TIMUR: KEMENTERIAN PKP TEKANKAN SINKRONISASI DATA, KOLABORASI DAERAH, DAN PERCEPATAN BACKLOG
SURABAYA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinergi Program 1 Juta Rumah Perkotaan Provinsi Jawa Timur, Senin (17/11/2025) di Hotwl Morazen Kayoon Surabaya. Dalam forum ini, Noviza Tumenggung, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, menyampaikan paparan komprehensif terkait tantangan, kebutuhan data, dan strategi percepatan pembangunan rumah layak bagi masyarakat perkotaan. Acara yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPS, Kementerian Sosial, asosiasi pengembang, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas instansi. Sinkronisasi Data Jadi Pekerjaan Utama Dalam paparannya, Noviza menegaskan pentingnya sinkronisasi data penerima bantuan. Ia menyebut, Kementerian PKP terus melakukan koordinasi intensif dengan BPN dan BPS agar seluruh proses pendataan lebih akurat. “Bapak-Ibu, tugas kita sekarang adalah satu data. Kami bolak-balik ke BPN untuk memastikan status lahan penerima bantuan. Banyak lokasi yang hanya memiliki surat keterangan kepala daerah, dan kami perlu memastikan apakah itu sah atau tidak,” jelasnya. Ia juga meminta dukungan BPN untuk memverifikasi legalitas alas hak masyarakat, karena hal tersebut menjadi syarat utama dalam program peningkatan kualitas perumahan seperti BSPS. Backlog Jatim Tertinggi Kedua di Indonesia Noviza mengungkap bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan backlog perumahan tertinggi kedua secara nasional, sehingga konsolidasi program menjadi sangat strategis. Dari catatan kementerian, terdapat 9 kota prioritas di Jawa Timur yang menjadi fokus percepatan. Ketersediaan lahan, akurasi data penerima, kapasitas pembiayaan daerah, dan pola kolaborasi lintas sektor menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan bersama. Akurasi Usulan dari Kementerian Sosial Masih Lemah Noviza juga menyoroti data usulan penerima dari Kementerian Sosial yang dinilai masih belum memenuhi kriteria. “Sebagian besar data usulan yang kami terima belum memenuhi indikator utama BPS. Ada yang berasal dari sekolah rakyat, ada yang tidak memiliki alas hak, sehingga harus kami verifikasi ulang,” tegasnya. Kementerian PKP meminta dukungan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta aparat desa untuk memastikan data rumah tidak layak huni (RTLH) akurat dan sesuai kondisi lapangan. Kolaborasi Daerah Mutlak Diperlukan Noviza menekankan bahwa penyelesaian perumahan perkotaan tidak bisa hanya dilakukan satu instansi. Kepala daerah menjadi aktor penting dalam orkestrasi penganggaran, prioritas pembangunan, dan pemanfaatan lahan. “Penganggaran, skema pembiayaan, kreativitas kolaborasi—semuanya harus dipimpin kepala daerah. Tidak bisa hanya mengandalkan kementerian atau dinas perumahan,” ujarnya. Kementerian juga meminta daerah mulai memetakan aset lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema Pembiayaan Beragam: Dari APBN, Swadaya, CSR hingga Developer Dalam presentasinya, Noviza memaparkan target penyediaan rumah perkotaan tahun berjalan yang berasal dari berbagai sumber: Total target nasional yang dikoordinasikan Kementerian PKP mencapai 1.029.000 unit. Program “3 Bintang Rumah” yang mencakup pembangunan rumah desa, perkotaan, dan kawasan khusus juga menjadi prioritas baru Kementerian PKP. Dashboard MyPKP Jadi Alat Pemantau Kinerja Noviza menjelaskan bahwa seluruh daerah wajib mengaktifkan pemutakhiran data melalui aplikasi MyPKP, yang memuat perkembangan setiap program di kabupaten/kota. Melalui dashboard ini, pemerintah pusat dapat melihat komitmen daerah, progres lapangan, hingga penyerapan anggaran secara real-time. “Data ini akan ditanyakan langsung oleh Presiden. Jadi komitmen dan progres harus tercatat jelas di dashboard,” tegasnya. Fokus BSPS 2025: Perubahan Prioritas & Pengetatan Syarat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2025 mengalami perubahan signifikan: Noviza menegaskan bahwa meski BSPS fokus pada peningkatan kualitas rumah, pembangunan baru belum dianggarkan untuk tahun ini. CSR dan Swadaya Masyarakat Berkontribusi Besar di Jatim Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan realisasi CSR perumahan terbesar. Dari total 29.286 unit yang dikomitmenkan perusahaan secara nasional, Jawa Timur menyumbang 3.002 unit, dengan lebih dari separuhnya telah selesai. Kementerian PKP mengajak pemerintah daerah terus memperluas potensi CSR, terutama dari perusahaan besar dan BUMN. Penutup: Percepatan Backlog Butuh Kerja Bersama Di akhir paparannya, Noviza menekankan bahwa percepatan penyediaan rumah layak di perkotaan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi erat lintas kementerian, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, hingga tokoh masyarakat. “Rumah adalah kebutuhan dasar. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Data harus akurat, koordinasi harus kuat, dan setiap kota harus punya komitmen,” ujarnya. Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menurunkan backlog dan mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Timur.