BP3KP Jawa IV Pastikan Kesiapan Penuh Dukung Program 3 Juta Rumah di Jawa Timur
SURABAYA — Dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergi Satu Juta Rumah Perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berlangsung Senin–Selasa (17–18 November 2025), Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, Mustofa Otfan, ST, MM, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk menyukseskan program nasional 3 Juta Rumah di wilayah Jawa Timur. Acara yang digelar oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR tersebut dihadiri para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang perumahan. Suasana rapat terlihat formal dan dinamis, dengan peserta memenuhi ruangan pertemuan yang dilengkapi layar besar berisi agenda rapat. Komitmen dan Kesiapan Pelaksanaan Program Mustofa menyampaikan bahwa BP3KP Jawa IV sebagai perwakilan Kementerian PUPR di daerah siap menjalankan seluruh program strategis perumahan di Jawa Timur.“Artinya kami siap mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah di Jawa Timur. Baik pelaksanaan PSPS, rumah susun, rumah khusus, program sanitasi, maupun penanganan kawasan kumuh,” ujarnya. Ia menyebut beberapa capaian yang sedang berjalan, di antaranya: Penyerapan FLPP Capai Rp 1,7 Triliun Mustofa juga melaporkan perkembangan penyaluran pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).“Untuk FLPP di Jawa Timur, sudah pada angka 14.428 unit dengan nilai sekitar Rp 1,7 triliun,” jelasnya. Program tersebut melibatkan: Minim Kendala, Sinkronisasi Jadi Fokus Terkait hambatan, Mustofa menegaskan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan program. Meski demikian, ia menilai pentingnya meningkatkan koordinasi lintas lembaga.“Kendala sementara ini belum ada, hanya perlu sinkronisasi antara pusat dan daerah agar pelaksanaan lebih optimal,” katanya. Dorong Percepatan Akses Hunian Layak di Jawa Timur Dengan capaian tersebut, BP3KP Jawa IV optimistis bahwa target peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur dapat tercapai. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dinilai menjadi kunci mempercepat penyediaan perumahan layak dan terjangkau di provinsi dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia ini.
UNICEF Harap Program Makan Bergizi Gratis Jadi Contoh Dunia, Jawa Timur Diminta Jadi Pelopor
SURABAYA — Perwakilan UNICEF, Ari, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan pemerintah bukanlah kebijakan baru, melainkan kelanjutan dari berbagai intervensi gizi yang telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Menurutnya, sejak tahun 1990-an pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah. Pada 1997, program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) diperkenalkan sebagai langkah awal memastikan pemenuhan gizi bagi peserta didik. “Sejak 2016 hingga 2022, UNICEF bersama pemerintah juga menjalankan program Aksi Bergizi, termasuk pemberian tablet tambah darah, sarapan bergizi, serta mikronutrien lainnya. Semua ini dilakukan agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat,” ujar Ari dalam sesi pelatihan yang diikuti berbagai pemangku kepentingan. Ia menambahkan, banyak negara membutuhkan waktu hingga 100 tahun untuk membangun sistem makan bergizi bagi anak sekolah. Karena itu, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang lebih cepat karena terbuka terhadap pembelajaran dari berbagai negara maupun kota lain. Ari juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor. “Semua komponen harus terlibat: air bersih dan sanitasi, lingkungan, perlindungan anak, pendidikan, sosial, hingga komunikasi perubahan perilaku,” tegasnya. Terkait pelaksanaan di daerah, Ari berharap Jawa Timur dapat menjadi provinsi terdepan dalam implementasi program makan bergizi gratis. “Harapannya Jawa Timur menjadi yang terbaik dan menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya. Ari hadir mewakili UNICEF sebagai pendukung program sekaligus mitra Badan Gizi Nasional.
Arus Peti Kemas Internasional TPS Surabaya Terus Tumbuh pada Oktober 2025
SURABAYA — PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mencatat pertumbuhan positif arus peti kemas internasional pada Oktober 2025. TPS melaporkan kenaikan volume sebesar 8,5% secara month-to-month, dari 127 ribu TEUs pada September menjadi 138 ribu TEUs pada Oktober 2025. Capaian ini menjadi throughput bulanan tertinggi TPS sepanjang tahun 2025. Secara year-on-year, arus peti kemas internasional periode Januari–Oktober 2025 mencapai 1,25 juta TEUs, meningkat 0,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,24 juta TEUs. Meski demikian, total arus peti kemas—domestik dan internasional—terkoreksi tipis 0,24% dari 1,31 juta TEUs pada 2024 menjadi 1,30 juta TEUs. TPS menjelaskan bahwa koreksi throughput dipicu kondisi unbalancing antara volume cargo dan ketersediaan kapal. Sebagai operator terminal, TPS kini mengelola dermaga internasional sepanjang 1.000 meter dan dermaga domestik 450 meter, diperkuat 12 unit e-CC untuk mendukung efisiensi bongkar muat. Dari sisi perdagangan luar negeri, kinerja ekspor pada Januari–Oktober 2025 tumbuh 0,88% atau dari 615 ribu TEUs menjadi 620 ribu TEUs. Untuk impor, angka yang sama tercatat sebesar 51% atau 633 ribu TEUs, meski persentasenya tidak berubah dibanding tahun 2024. Total arus impor periode tersebut mencapai 630 ribu TEUs. Jumlah kunjungan kapal di TPS pada sepuluh bulan pertama 2025 juga meningkat 3,93%, dari 1.018 kunjungan tahun lalu menjadi 1.058 kunjungan. Peningkatan Kepercayaan Pengguna dan Inovasi Layanan Sekretaris Perusahaan TPS, Erika Astiti Palupi, menegaskan bahwa pertumbuhan arus peti kemas internasional menunjukkan meningkatnya kepercayaan pengguna jasa terhadap konsistensi dan kualitas layanan TPS. Apresiasi juga datang dari Wakil Ketua Umum ALFI Jatim, Husni, yang menilai perbaikan layanan TPS telah memberi dampak positif bagi kelancaran logistik. Ia menyoroti peningkatan penanganan kargo, receiving, dan delivery yang kini dinilai lebih tertata. Husni juga berharap percepatan pelayanan pada pos receiving dan delivery terus ditingkatkan, termasuk pemaksimalan sistem IT dan layanan pemeriksaan karantina berbasis Single Submission untuk mengurangi biaya logistik. SVP Komersial dan Pengembangan Bisnis TPS, Bayu Setyadi, mengungkapkan bahwa TPS tengah menyelesaikan proses elektrifikasi 22 unit RTG serta akan menambah tiga unit Reach Stacker untuk meningkatkan kapasitas layanan di Lapangan Penumpukan. Selain itu, TPS menyiapkan tambahan jalur receiving dan delivery agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Dari sisi produktivitas, TPS membukukan kinerja rata-rata bongkar muat kapal sebesar 52 box/ship/hour pada Januari–Oktober 2025. Angka ini melampaui standar minimum Kementerian Perhubungan melalui KSOP Utama Tanjung Perak yang ditetapkan pada 48 box/ship/hour. TPS juga mempertahankan dominasinya di pasar peti kemas internasional dengan 83% pangsa pasar di Pelabuhan Tanjung Perak.
Pelatihan ToT Regional Digelar di Surabaya, Perkuat Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan masyarakat
SURABAYA — Upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi generasi muda kembali diperkuat melalui Pelatihan bagi Pelatih atau Training of Trainers (ToT) tingkat regional yang digelar di Surabaya pada 17–19 November 2025. Kegiatan ini diikuti 36 peserta dari berbagai provinsi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil tema “Memenuhi Gizi Seimbang, Menjaga Keamanan Pangan, Mewujudkan Generasi Sehat dan Cerdas melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kapasitas fasilitator tingkat provinsi dalam memahami standar gizi dan keamanan pangan siap saji bagi para penjamah pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekaligus memperkuat edukasi gizi dan implementasi Program MBG di satuan pendidikan. Kegiatan berlokasi di Best Western Papilio, Surabaya, dan dihadiri para tamu undangan termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Gizi Nasional, serta UNICEF Wilayah Jawa di Surabaya. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan gizi pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga remaja. Data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka stunting balita mencapai 19,8 persen, wasting 7,4 persen, dengan prevalensi obesitas balita sebesar 3,4 persen. Masalah lain seperti anemia pada anak usia 5–14 tahun juga masih tinggi. Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Pada tahun 2025, program ini menargetkan menjangkau 82,9 juta jiwa termasuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta siswa mulai jenjang PAUD hingga SMA. Pelaksanaan program ini berpusat pada pembentukan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur penyedia makanan siap saji berskala besar. ToT ini dirancang untuk memastikan para fasilitator memiliki pemahaman yang komprehensif dan terstandar mengenai standar gizi, keamanan pangan, teknik pengolahan makanan bergizi, hingga sanitasi lingkungan kerja. Selain itu, fasilitator juga dibekali keterampilan pedagogis agar mampu mengajarkan materi tersebut kepada penjamah pangan di SPPG, guru dan tenaga kependidikan di daerah masing-masing. Materi pelatihan juga menekankan pentingnya peran sekolah dalam menjamin distribusi makanan MBG yang aman, berkualitas, dan tepat waktu. Guru dan tenaga UKS dibekali kemampuan mengawasi penyajian makanan, memberi edukasi gizi, hingga memotivasi siswa untuk mengonsumsi makanan secara bijak tanpa menyisakan makanan. Kegiatan ToT ini memiliki beberapa tujuan utama, yakni: 1. Meningkatkan kapasitas fasilitator regional dalam melakukan pelatihan terintegrasi bagi penyelenggara SPPG dan pendidik di kabupaten/kota. Melalui pelatihan ini, pemerintah berharap implementasi Program MBG dapat berjalan lebih efektif, seragam, dan sesuai standar nasional. Dengan kapasitas fasilitator yang semakin kuat, SPPG dan sekolah sebagai lini depan pelaksanaan MBG diharapkan mampu menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, serta edukasi gizi yang menunjang tumbuh kembang generasi muda Indonesia.