SURABAYA — Dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergi Satu Juta Rumah Perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berlangsung Senin–Selasa (17–18 November 2025), Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV, Mustofa Otfan, ST, MM, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk menyukseskan program nasional 3 Juta Rumah di wilayah Jawa Timur.
Acara yang digelar oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Permukiman Perkotaan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR tersebut dihadiri para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang perumahan. Suasana rapat terlihat formal dan dinamis, dengan peserta memenuhi ruangan pertemuan yang dilengkapi layar besar berisi agenda rapat.
Komitmen dan Kesiapan Pelaksanaan Program
Mustofa menyampaikan bahwa BP3KP Jawa IV sebagai perwakilan Kementerian PUPR di daerah siap menjalankan seluruh program strategis perumahan di Jawa Timur.
“Artinya kami siap mendukung pelaksanaan program 3 Juta Rumah di Jawa Timur. Baik pelaksanaan PSPS, rumah susun, rumah khusus, program sanitasi, maupun penanganan kawasan kumuh,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa capaian yang sedang berjalan, di antaranya:
- Program sanitasi: progres pembangunan 26 unit di Kabupaten Jember.
- PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas): dilaksanakan di dua perumahan, masing-masing di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.
- Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) : terdapat 4.165 unit penerima bantuan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Penyerapan FLPP Capai Rp 1,7 Triliun
Mustofa juga melaporkan perkembangan penyaluran pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Untuk FLPP di Jawa Timur, sudah pada angka 14.428 unit dengan nilai sekitar Rp 1,7 triliun,” jelasnya.
Program tersebut melibatkan:
- 9 bank penyalur,
- 607 pengembang,
- 963 lokasi perumahan,
- mencakup 32 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Minim Kendala, Sinkronisasi Jadi Fokus
Terkait hambatan, Mustofa menegaskan bahwa sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan program. Meski demikian, ia menilai pentingnya meningkatkan koordinasi lintas lembaga.
“Kendala sementara ini belum ada, hanya perlu sinkronisasi antara pusat dan daerah agar pelaksanaan lebih optimal,” katanya.
Dorong Percepatan Akses Hunian Layak di Jawa Timur
Dengan capaian tersebut, BP3KP Jawa IV optimistis bahwa target peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur dapat tercapai. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang dinilai menjadi kunci mempercepat penyediaan perumahan layak dan terjangkau di provinsi dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia ini.
