Pemprov Jatim Gelar Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan 2025 Bersama Ibu Gubernur di Jember
Jember- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan (Disnak) Jatim menggelar Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) Bersama Ibu Gubernur Jawa Timur Tahun 2025, Senin (24/11/2025), di City Forest, Jl. Koptu Berlian, Jambutan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kegiatan ini menjadi puncak pelaksanaan IB serentak yang diikuti seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indiyah Aryani, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang turut hadir, mulai dari asosiasi peternak, tenaga kesehatan hewan, hingga kelompok tani ternak. Ia juga menyoroti kontribusi berbagai asosiasi seperti Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI), Asosiasi Obat Hewan Indonesia, serta para pelaku usaha pakan ternak dan susu. Indiyah melaporkan bahwa kegiatan tahun ini diikuti 865 peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terdiri dari dinas teknis, petugas lapangan, para peternak, hingga anak-anak sekolah yang turut dalam kegiatan Gerakan Minum Susu Bersama Ibu Gubernur. Dalam kesempatan tersebut, Disnak Jatim menampilkan sejumlah capaian pelayanan peternakan, antara lain: Pelayanan Inseminasi Buatan Serentak yang diwakili 38 kabupaten/kota dan dicatatkan pada Rekor MURI sebagai pelaksanaan IB terbanyak dalam satu tahun. Jawa Timur saat ini memiliki 1.417 petugas IB yang tersebar di seluruh daerah. Pemeriksaan kebuntingan (PKB) oleh 750 petugas teknis. Vaksinasi PMK serentak oleh 950 dokter hewan dan 1.500 paramedis. Pengawasan mutu dan kesehatan ternak oleh puluhan pengawas IB, pengawas obat hewan, dan pengawas mutu pakan. Pada acara ini juga ditampilkan pedet hasil IB serta sapi jantan hasil IB dengan bobot ekstrem lebih dari 1 ton, yang menjadi bukti keberhasilan penerapan teknologi reproduksi di Jawa Timur. Selain itu, Ibu Gubernur dijadwalkan menyerahkan berbagai bentuk penghargaan dan bantuan, di antaranya: Penghargaan kepada petugas berprestasi tingkat Jawa Timur. Sertifikat bagi masyarakat perintis higienisasi di kawasan RPU Sido Bungung, Gresik. Bantuan obat, vaksin, pakan, alsintan berupa motor roda tiga pengangkut pakan, serta bantuan kambing bagi HKTI di seluruh Jawa Timur. Indiyah juga menyampaikan bahwa Ibu Gubernur akan memimpin pembacaan komitmen bersama profesi peternakan dan HKTI untuk menjadikan Jawa Timur sebagai gudang ternak nasional, sekaligus menerima piagam MURI atas capaian inseminasi buatan terbanyak dalam satu tahun. Acara kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Minum Susu Bersama anak-anak sekolah dan pelaksanaan IB, vaksinasi, serta pemeriksaan kebuntingan serentak oleh petugas dari 38 kabupaten/kota. Di akhir laporannya, Indiyah menyampaikan rasa terima kasih mewakili seluruh insan peternakan Jawa Timur atas dukungan penuh Ibu Gubernur, terutama ketika Jawa Timur menghadapi masa sulit menghadapi wabah PMK. Menurutnya, keberhasilan Jatim dalam melewati wabah tersebut merupakan bukti kuatnya kepemimpinan dan komitmen pemerintah provinsi terhadap sektor peternakan.
Wagub Emil Dardak Dorong Penguatan Evidence Based Policy di Penganugerahan IKK dan POIN 2025
Wagub Emil Dardak Dorong Penguatan Evidence Based Policy di Penganugerahan IKK dan POIN 2025 Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri acara Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Policy Innovation (POIN) Tahun 2025 yang digelar di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa 25 November 2025. Dalam sambutannya, Emil menegaskan bahwa kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola kebijakan. Emil mengatakan raihan keberhasilan BPSDM Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir kembali menempati peringkat terbaik nasional. Hal ini, ujarnya, menjadi bukti komitmen Jatim dalam membangun BPSDM sebagai corporate university yang kuat. “Mentorship ini penting agar para pejabat tidak hanya memegang jabatan, tetapi juga mendapat arah dan bimbingan yang tepat. Widya Iswara adalah pilar yang menjaga kualitas itu,” ujar Emil. Dalam pidatonya, Emil menekankan pentingnya penggunaan evidence based policy melalui pemanfaatan Big Data. Ia menegaskan bahwa Big Data bukan sekadar proyek teknologi, tetapi kemampuan untuk membaca, mengolah, dan memanen data yang relevan bagi kebijakan publik. “Kita sering salah paham bahwa Big Data itu soal server dan software. Padahal kuncinya ada pada data science rule—bagaimana menangkap data di sekitar kita dan menjadikannya rumusan kebijakan,” jelas Emil. Ia mencontohkan bagaimana Pemprov Jatim menggunakan Google Mobility saat masa pandemi Covid-19 untuk memantau mobilitas masyarakat dalam mendukung kebijakan pembatasan aktivitas. Emil juga menyampaikan tantangan desentralisasi fiskal yang ia sebut kerap mengalami perubahan signifikan. Salah satunya adalah perubahan skema pembagian pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi sumber penting pendapatan daerah. “Perubahan ini membuat pendapatan provinsi berkurang lebih dari Rp4,2 triliun, dan di tahun mendatang akan berkurang lagi sekitar Rp2,1 hingga Rp2,8 triliun. Totalnya kita kehilangan hingga Rp7,6 triliun,” ungkap Emil. Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan provinsi dalam menjalankan fungsi redistribusi fiskal, terutama bagi daerah agraris yang ekonominya belum sekuat wilayah perkotaan. Emil juga mengapresiasi peran LAN RI dalam mendampingi proyek-proyek perubahan, salah satunya TransJatim, yang lahir dari inovasi Kepala Dinas Perhubungan saat mengikuti program LAT-RI. Inovasi ini kemudian disempurnakan dan terus dikembangkan hingga menjadi salah satu layanan yang paling disukai masyarakat Jawa Timur. “TransJatim adalah bukti bahwa sinergi kita dengan LAN RI memberikan hasil nyata untuk masyarakat,” ujar Emil. Di akhir sambutannya, Emil menegaskan komitmen Pemprov Jawa Timur untuk terus memperkuat harmonisasi kebijakan antara daerah dan pusat, meningkatkan kualitas aparatur melalui BPSDM, dan mendorong inovasi yang berbasis data sebagai pondasi kebijakan yang responsif.