Wagub Emil Dardak Dorong Penguatan Evidence Based Policy di Penganugerahan IKK dan POIN 2025
Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menghadiri acara Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Policy Innovation (POIN) Tahun 2025 yang digelar di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Selasa 25 November 2025.
Dalam sambutannya, Emil menegaskan bahwa kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menjadi pilar penting dalam peningkatan kualitas aparatur dan tata kelola kebijakan.
Emil mengatakan raihan keberhasilan BPSDM Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir kembali menempati peringkat terbaik nasional. Hal ini, ujarnya, menjadi bukti komitmen Jatim dalam membangun BPSDM sebagai corporate university yang kuat.
“Mentorship ini penting agar para pejabat tidak hanya memegang jabatan, tetapi juga mendapat arah dan bimbingan yang tepat. Widya Iswara adalah pilar yang menjaga kualitas itu,” ujar Emil.
Dalam pidatonya, Emil menekankan pentingnya penggunaan evidence based policy melalui pemanfaatan Big Data. Ia menegaskan bahwa Big Data bukan sekadar proyek teknologi, tetapi kemampuan untuk membaca, mengolah, dan memanen data yang relevan bagi kebijakan publik.
“Kita sering salah paham bahwa Big Data itu soal server dan software. Padahal kuncinya ada pada data science rule—bagaimana menangkap data di sekitar kita dan menjadikannya rumusan kebijakan,” jelas Emil.
Ia mencontohkan bagaimana Pemprov Jatim menggunakan Google Mobility saat masa pandemi Covid-19 untuk memantau mobilitas masyarakat dalam mendukung kebijakan pembatasan aktivitas.
Emil juga menyampaikan tantangan desentralisasi fiskal yang ia sebut kerap mengalami perubahan signifikan. Salah satunya adalah perubahan skema pembagian pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi sumber penting pendapatan daerah.
“Perubahan ini membuat pendapatan provinsi berkurang lebih dari Rp4,2 triliun, dan di tahun mendatang akan berkurang lagi sekitar Rp2,1 hingga Rp2,8 triliun. Totalnya kita kehilangan hingga Rp7,6 triliun,” ungkap Emil.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan provinsi dalam menjalankan fungsi redistribusi fiskal, terutama bagi daerah agraris yang ekonominya belum sekuat wilayah perkotaan.
Emil juga mengapresiasi peran LAN RI dalam mendampingi proyek-proyek perubahan, salah satunya TransJatim, yang lahir dari inovasi Kepala Dinas Perhubungan saat mengikuti program LAT-RI. Inovasi ini kemudian disempurnakan dan terus dikembangkan hingga menjadi salah satu layanan yang paling disukai masyarakat Jawa Timur.
“TransJatim adalah bukti bahwa sinergi kita dengan LAN RI memberikan hasil nyata untuk masyarakat,” ujar Emil.
Di akhir sambutannya, Emil menegaskan komitmen Pemprov Jawa Timur untuk terus memperkuat harmonisasi kebijakan antara daerah dan pusat, meningkatkan kualitas aparatur melalui BPSDM, dan mendorong inovasi yang berbasis data sebagai pondasi kebijakan yang responsif.
