Perkuat Kesiapsiagaan, BPBD Jatim Gelar Simulasi Evakuasi Tsunami di Tiga Daerah
Pigoranewsjatim.com. Hallo #SobatTangguhJatim Masih ingat warning BMKG tentang ancaman potensi megathrust yang berdampak tsunami di wilayah Selatan Jatim tahun lalu? Guna merespon potensi ancaman bencana itu, di sela gebyar pelaksanaan Gelar Peralatan di Kebon Raya Purwodadi, Pasuruan, BPBD Jatim juga menggelar Pelatihan Evakuasi Mandiri Tsunami yang dilaksanakan di tiga lokasi pantai selatan Jatim, yakni, Pantai Balekambang Kabupaten Malang, Pantai Gemah Kabupaten Tulungagung dan Pantai Watukurung Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (21/7) hingga Kamis (24/7) ini, dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan BMKG, BPBD setempat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jatim dan Pemerintah desa serta warga sekitar. Sebagai rangkaian awal kegiatan, dilangsungkan pengecatan jalan dengan warna biru di lokasi titik aman tsunami di masing-masing area yang biasa disebut dengan Blue Zone. Selanjutnya, dilaksanakan sosialisasi pelatihan evakuasi mandiri yang diikuti 100 peserta dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa setempat, pelaku usaha sekitar pantai, kalangan pemuda, hingga kelompok rentan, seperti, lansia dan penyandang disabilitas. Hadir sebagai pemateri, Plt Kabid PK BPBD Jatim Dadang Iqwandy, perwakilan BMKG, BPBD di tiga daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jatim dan Kades setempat. Sementara, kegiatan simulasi evakuasi mandiri bencana tsunami dilaksanakan di hari ketiga dengan skenario evakuasi menuju ke titik Blue Zone. “Salah satu target yang kami inginkan dari kegiatan ini adalah mengenalkan kepada masyarakat tentang adanya Blue Zone dan menghitung waktu evakuasi dari pesisir pantai hingga ke titik aman,” ujar Plt. Kabid PK BPBD Jatim, Dadang Iqwandy di Tulungagung, Kamis (24/7/2029). Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Malang, Ma’muri, yang turut hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi atas terlaksananya simulasi evakuasi tsunami yang digelar BPBD Jatim di tiga daerah ini. Ia berharap, apa yang dilakukan BPBD Jatim ini bisa melahirkan kesiapsiagaan dan kemandirian masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat menggelar kegiatan yang sama tanpa menunggu dari kabupaten maupun provinsi. “Dengan begitu, pesan peringatan dini yang kami sampaikan bisa benar-benar diterima oleh masyarakat pesisir pantai,” harapnya. Kalaksa BPBD Kabupaten Tulungagung Robinson Parsaoran Nadeak juga menyampaikan apresiasi yang sama atas fasilitasi yang diberikan BPBD Jatim. Baginya, simulasi evakuasi mandiri bencana tsunami ini menjadi proses edukasi bagi masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana. “Kami berharap, kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir ini bisa semakin meningkat, sehingga masyarakat juga semakin sigap saat terjadi gempa dan tsunami,” harapnya. Sementara, Kusnadi, salah satu peserta dari warga Desa Keboireng Kec. Besuki Tulungagung mengaku sangat senang dengan kegiatan simulasi ini. “Istimewa.. sangat mengedukasi. Semoga kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan lagi di masa-masa mendatang, harapnya. (*)
Unair Gagas Aksi Tanam Pohon di Sumber Brantas
Batu – Pigoranewsjatim.com. Batu- Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan krisis air bersih dan perubahan iklim, Universitas Airlangga (UNAIR) menggandeng empat PTN-BH di Jawa Timur (Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Negeri Surabaya, dan Univeritas Negeri Malang) melakukan penanaman pohon di Arboretum Sumber Brantas, Kota Batu, Sabtu (26/07). Kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat (pengmas) yang diinisiasi oleh UNAIR dan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Jasa Tirta, dan PDAM Surya Sembada. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNAIR, Prof Dr Gadis Meinar Sari dr MKes mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal pengabdian masyarakat dalam menyasar pelestarian lingkungan, khususnya konservasi sumber air yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Jawa Timur. “Jawa Timur masih punya banyak permasalahan yang butuh diselesaikan bersama, salah satunya adalah pengelolaan Sungai Brantas, dari hulu hingga hilir,” ujarnya. Menurutnya, pengmas ini merupakan program jangka panjang dan berkelanjutan 5 PTN-BH di Jatim. Ia mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan dalam merawat dan menyelesaikan permasalahan lingkungan. “Keberhasilan itu tidak bisa kita nikmati, jika tidak semua elemen dilibatkan. Semoga kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita miliki. Sedekah paling besar adalah air,” ungkapnya. Ia berharap, kegiatan ini bisa berkelanjutan. Tidak hanya penanaman pohon, ada banyak aspek yang bisa digarap, seperti sosial humaniora, teknologi, ekonomi, hingga kesehatan. Tentunya dibutuhkan kolaborasi yang lebih intens dan terintegrasi dari berbagai stakeholder. Sementara itu, Kepada Devisi Perum Jasa Tirta I, Agung Nugroho menegaskan bahwa wilayah Arboritum di Bumiaji merupakan hulu strategis Sungai Brantas yang memiliki fungsi vital. Menurutnya, Air dari Sungai Brantas digunakan untuk PLTA, air minum hingga industri. Namun air itu tidak serta merta ada. Ia berharap kegiatan penanaman pohon bisa menampung air pada saat musim hujan dan banjir serta bisa dimanfaatkan sebagai baku air. “Kawasan ini digunakan khusus untuk kegiatan konservasi dan tidak dibuka untuk umum atau wisata. Harapannya bisa menjaga kawasan arboritum. Jika ada yg mau penelitian disini juga diperbolehkan,” harapnya. Selain itu, Direktur Operasi Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Nanang Widyatmoko ST menjelaskan betapa pentingnya peran Brantas bagi Kota Surabaya. “Sejumlah 93 persen pasokan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas. Jika terjadi kerusakan atau gangguan, maka Surabaya bisa lumpuh. Apalagi dengan adanya perubahan iklim, pola hujan berubah, bendungan-bendungan mulai kekurangan stok air, dan kualitas air pun terancam karena limbah,” paparnya. Ia menekankan kolaborasi seperti ini harus terus diperluas. “Kami sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan PTN, apalagi untuk membantu PDAM kecil di daerah. Pengabdian masyarakat bisa diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan nyata. Air adalah shodaqoh terbaik. Dengan gotong royong, kita bisa memastikan air tetap mengalir untuk semua,” tegasnya. Sebagai upaya berkelanjutan, kegiatan ini merupakan awal kolaborasi pengabdian masyarakat antar PTNBH. Kegiatan akan berlanjut di wilayah hilir Sungai Brantas pada bulan September mendatang di Kota Surabaya. Perlu diketahui, dalam hal ini UNAIR diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Sustainable Development Goals Center (SDGs Center).
Ada 40 Jemaah Haji Masih Dirawat di Saudi, Ini Nomor KUH yang Bisa Dihubungi Keluarga
Pigoranewsjatim.com. Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H selesai pada 11 Juli 2025 seiring kepulangan kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia yang terakhir dari Madinah ke Indonesia. Meski demikian, ada sejumlah jemaah yang masih menjalani perawatan pada sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Konsul Haji pada Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI di Jeddah, Nasrullah Jasam memastikan pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada jemaah haji yang menjalani perawatan. “Tahun ini, pasca operasional haji, ada 40 jemaah yang dirawat di RSAS Arab Sudi. Enam jemaah dirawat di rumah sakit yang ada di Makkah, enam jemaah di rumah sakit yang ada di Jeddah, satu jemaah di rumah sakit Riyad, dan 27 jemaah dirawat di rumah sakit yang ada di Madinah,” terang Nasrullah Jasam di Jeddah, Senin (14/7/2025). “Jemaah ini nanti akan kita pantau terus keadaannya. Jika sudah mendapatkan medif atau surat keterangan layak terbang akan dipulangkan, baik dalam posisi duduk atau berbaring dengana dibantu pendamping dari KUH Jeddah,” sambungnya. Menurut Nasrullah, jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi ini berasal dari sejumlah embarkasi. Ada satu jemaah dari Embakasi Banjarmasin (BDJ) dan Kertajati (KJT); dua jemaah dari Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG), Embarkasi Lombok (LOP), dan Embarkasi Padang (PDG); tiga jemaah dari Embarkasi Makassar (UPG); empat jemaah dari Embarkasi Batam (BTH); serta lima jemaah dari Embarkasi Aceh (BTJ), Embarkasi Palembang (PLM), Jakarta – Bekasi (JKS), Embarkasi Solo (SOC), dan Embarkasi Surabaya (SUB) “Bagi keluarga yang ingin mengetahui keadaan jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi, kami sudah siapkan tim penghubung yang bisa dihubungi, baik di Madinah, Makkah, maupun Jedaah,” tegas Nasrullah. “Saat ini, ada juga lima perawat Indonesia yang ada di Saudi dan kita rekruit untuk membantu memantau perkenbangan kondisi kesehatan jemaah haji,” lanjutnya. Berikut daftar nama dan nomor kontak tim penghubung KUH dan Tim Perawat: 1. Ahmad Hasidin (Tim KUH di Madinah): +966 50 300 6176 2. Hesti (Perawat di Madinah): 0535132495 3. Dwi (Perawat di Madinah): 0535495392 4. Misbah Baharun (Tim KUH di Makkah): +966 56 155 2687 5. Fitri (Perawat di Makkah): 0534992418 6. Meyka (Peeawat di Makkah): 0506393462 7. Azzam Mahfudz (Tim KUH di Jeddah): +62 535 161741 8. Devi Kania (Perawat di Jeddah): 0538639658 Humas
Bentuk Tim Khusus dan Siapkan Regulasi, Gubernur Khofifah: Sound Horeg Harus Ditata Demi Ketertiban dan Kesehatan Publik
Pigoranewsjatim.com. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan tim khusus guna merumuskan regulasi yang akan menjadi jalan tengah dari fenomena dan kegiatan sound horeg di Jatim. Penyiapan tim dan regulasi ini disiapkan sebagai hasil dari rapat koordinasi yang digelar Gubernur Khofifah dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak bersama Karo Ops Polda Jatim Jimmy Agustinus Anes, Kabidkum serta Intelkam Polda Jatim, Sekretaris MUI Jatim M. Hasan Ubaidillah beserta Kepala OPD Jatim di Gedung Negara Grahadi, Kamis (24/7) malam. Dalam rapat ini, dilakukan pembahasan penyusunan aturan mengenai penggunaan sound horeg yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan pembentukan tim khusus untuk mencari jalan tengah agar bisa merumuskan kebijakan terbaik untuk semua pihak. “Malam ini kami mendengarkan paparan tentang sound horeg dari berbagai sudut pandang, menghadirkan MUI Jatim, Polda Jatim dan Perangkat Daerah lainnya,” kata Gubernur Khofifah. “Kami melihat tinjauan aspek agama, lingkungan, budaya, hukum bahkan kesehatan untuk mencari jalan tengah supaya bisa memberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” imbuhnya. Khofifah menyebut sound horeg banyak tersebar di Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan , Jember , Malang dan lainnya. Menurutnya, Pemerintah membutuhkan payung regulasi baik Pergub, Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama. “Kita butuh payung regulasi nanti silahkan diidentifikasi bentuknya apa tapi harus segera kita putuskan payung regulasinya” tegasnya. “Apakah nanti itu bentuknya Pergub, Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama, konsiderannya harus dibuat yang komplit. Jadi kalau komplit, kita tidak sebut horeg kalau tidak tinggi skala desibelnya,” imbuhnya. Sound horeg ditegaskan Khofifah berbeda dengan sound system. Rata-rata dalam kegiatan sound horeg memperdengarkan suara diatas 85 atau bahkan diatas 100 desibel. Sedangkan, tidak mungkin orang hanya mendengarkan hanya 15 menit kalau sebuah perhelatan pasti di atas satu jam. Secara ketentuan baik WHO, efek lingkungan maupun kesehatan ada alat pengukurnya. “Sehingga kualifikasi seperti itu harus dicantumkan di dalam regulasi yang akan kita putuskan bersama. Ini mendesak karena bertepatan dengan bulan Agustus adalah bulan HUT Kemerdekaan, maka diharapkan 1 Agustus ini sudah harus final,” terangnya. Ia menambahkan, payung regulasi yang akan dikeluarkan memang ditunggu oleh Kabupaten Kota. Pertimbangan-pertimbangan hasil pendalam jajaran POLRI, bahtsul masail MUI , masukan berbagai elemen masyarakat menjadi penting karena praktek tersebut menimbulkan dampak sosial, ekonomi, juga kesehatan. Tim khusus yang dibuat Pemprov Jatim melibatkan berbagai lembaga baik Polda Jatim, MUI Jatim, Kanwil Hukum, Dokter dan lainnya. Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menuturkan Gubernur Khofifah secara langsung mengawal rapat koordinasi sound horeg agar bisa memberikan kebijakan berupa aturan atau panduan khusus. “Arahan Gubernur yang mengawal dari awal sampai akhir rapat, beliau secara tegas sudah memutuskan bahwa tim ini akan menerbitkan suatu panduan apakah itu peraturan atau surat edaran, ini yang nanti dipastikan oleh tim yang bekerja intensif dengan Polda,” kata Emil. “Intinya masyarakat butuh kepastian, jadi ini diatur. Sound system itu boleh, terminologi horeg itu masih ada perbedaan pandangan satu sama lain mengenai apa yang disebut horeg. Maka kita kembali kepada aturan dan regulasi, apa yang diperkenankan dalam konteks tersebut,” pungkasnya. Kepala Biro Adm. Pimpinan Pulung Chausar