DPRD Jatim Soroti Polemik Jembatan Lahor, M. Arbayanto Dorong Mediasi Warga dan Pengelola
Polemik terkait pengelolaan Jembatan Lahor di Kabupaten Malang terus menuai perhatian berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, S.H., M.H., angkat bicara dan mendorong adanya solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan warga lokal maupun pihak pengelola. Dalam keterangannya, Arbayanto menegaskan pentingnya mencari titik temu di tengah konflik yang terjadi. Ia memahami bahwa keberadaan pintu masuk kawasan Lahor memiliki nilai ekonomis sebagai sumber pemasukan daerah. Namun di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi warga sekitar yang setiap hari harus melintasi akses tersebut untuk menjalankan aktivitas. “Harus ada titik temu terbaik antara warga lokal dengan pihak operator. Di satu sisi, ini memang menjadi pemasukan yang baik bagi daerah. Tapi di sisi lain, warga juga tidak mungkin terus dibebani, karena itu akses utama mereka untuk pulang, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari,” ujarnya. Menurutnya, warga yang telah lama tinggal di kawasan tersebut memiliki hak yang patut diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat lokal. Arbayanto juga menyinggung adanya insiden pengerusakan fasilitas yang sempat terjadi dalam polemik tersebut. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan semua pihak dapat menahan diri demi terciptanya suasana kondusif. Terkait upaya penyelesaian, ia menilai peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memfasilitasi dialog. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang merupakan pihak yang paling tepat untuk memediasi konflik tersebut. “Pemerintah Kabupaten Malang harus hadir sebagai mediator. Karena ini wilayah kerja mereka, sehingga diharapkan bisa bijak mempertemukan kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan yang adil serta tidak merugikan siapa pun,” tegasnya. Lebih lanjut, ia berharap instansi terkait di tingkat lokal dapat mengambil langkah aktif untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pengelola, sehingga polemik Jembatan Lahor dapat segera menemukan solusi yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan bersama.
Wagub Emil Tinjau Ketersediaan BBM dan LPG di Surabaya, Pastikan Stok Aman dan Imbau Warga Tidak Panic Buying
Surabaya — Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, melakukan peninjauan langsung terhadap ketersediaan energi, khususnya LPG, di sebuah pangkalan LPG yang berlokasi di kediaman warga milik Muh Nur Komari, Jalan Jemursari II No. 74, Surabaya, Senin (6/4/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kekhawatiran masyarakat terkait isu kelangkaan LPG di sejumlah daerah di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Dalam keterangannya, Emil menjelaskan bahwa fenomena kelangkaan yang sempat terjadi, seperti di Banyuwangi, bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan lonjakan konsumsi secara tiba-tiba akibat kepanikan masyarakat. “Di Banyuwangi kemarin sempat terjadi panic buying karena tiba-tiba pola penggunaan meningkat pesat dalam satu waktu. Akhirnya stok harus ditambah hingga 73 persen dari kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan saat itu,” ujarnya. Ia menambahkan, setelah kondisi kembali normal dan masyarakat memahami bahwa stok sebenarnya tersedia, distribusi LPG pun kembali lancar dan tidak ditemukan masalah serupa di daerah lain. Emil menegaskan bahwa distribusi LPG subsidi oleh Pertamina dilakukan melalui pangkalan resmi yang jumlahnya mencapai sekitar 36 ribu titik di seluruh Jawa Timur. Di pangkalan tersebut, harga LPG dipastikan sesuai ketentuan pemerintah. “Kalau di pangkalan, stok dijamin selalu ada dan harga sesuai, sekitar Rp18.000. Kalau ada pengecer menjual lebih mahal, itu perlu dicek. Pengecer boleh menjual, tapi tidak boleh merugikan masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, ketahanan stok LPG dalam kondisi aman. Berdasarkan data, konsumsi LPG di Jawa Timur mencapai sekitar 6.000 metrik ton per hari, sementara total stok nasional berada pada level lebih dari 20 hari. Namun, Emil mengakui bahwa sering terjadi kesalahpahaman dalam membaca data stok, khususnya antara stok yang tersedia langsung di depo dan stok yang masih dalam perjalanan atau berada di kapal tanker. “Stok yang siap didistribusikan saat ini sekitar 4,4 hari. Tapi kalau ditotal dengan yang ada di kapal dan dalam perjalanan, jumlahnya mencapai lebih dari 20 hari. Jadi jangan hanya melihat satu angka saja,” jelasnya. Menurutnya, sistem distribusi energi memang dirancang dinamis sesuai kebutuhan, bukan dengan menyimpan stok berlebihan. Hal ini untuk menghindari risiko penyusutan maupun potensi bahaya, mengingat LPG merupakan bahan yang mudah terbakar. Dalam kesempatan tersebut, Emil juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak tanpa terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar. “Kita tidak perlu mengubah pola hidup secara drastis. Gunakan energi seperti biasa, tapi tetap bijak. Jangan karena isu global lalu langsung panik dan membeli berlebihan,” pesannya. Ia menegaskan bahwa panic buying justru dapat memicu kelangkaan semu di tingkat lokal. Jika terjadi secara masif dalam satu wilayah, kondisi ini bisa mengganggu distribusi yang sebenarnya sudah berjalan normal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pertamina, lanjut Emil, akan terus memastikan distribusi energi berjalan lancar serta melakukan pemantauan langsung di lapangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bagi masyarakat.