Anggota DPRD Jatim Adam Rusydi: Kepastian Tata Ruang Jadi Penentu Masuknya Investasi ke Jawa Timur
SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Adam Rusydi S.Pd., M.Pd. menghadiri High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6). Dalam forum tersebut, Adam Rusydi mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang masih menunjukkan kinerja positif di tingkat nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini berada di angka sekitar 5,96 persen atau berada di atas rata-rata nasional. “Sejauh ini kondisi investasi di Jawa Timur cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya. Meski demikian, Adam mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan guna mendorong peningkatan investasi yang lebih signifikan. Salah satunya terkait kebijakan tata ruang dan pengaturan lahan yang bersumber dari regulasi terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menurutnya, aturan mengenai persentase lahan yang harus dipertahankan sebagai kawasan tertentu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketentuan tersebut dinilai cukup berat bagi sejumlah daerah yang tingkat urbanisasinya tinggi seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. “Yang menjadi pembahasan tadi adalah bagaimana implementasi aturan tersebut. Apakah ketentuan itu diterapkan per kabupaten/kota atau dihitung secara keseluruhan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi perhatian karena beberapa kepala daerah menyampaikan keberatan jika diterapkan secara kaku pada masing-masing wilayah,” jelasnya. Adam menilai, daerah-daerah perkotaan tentu memiliki keterbatasan ruang dibandingkan daerah lain yang masih memiliki kawasan hijau yang luas. Karena itu diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menghambat iklim investasi. Ia menyebut, ketidakpastian terkait regulasi lahan menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian investor memilih menunda realisasi investasinya di Jawa Timur. “Tren investasi memang masih mengalami peningkatan, tetapi belum menunjukkan lonjakan yang sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah adanya persoalan tata ruang dan lahan yang masih menunggu kepastian regulasi,” katanya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adam mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam HLM tersebut juga dihadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian ATR/BPN, TP2ED, hingga TPAKD untuk mencari solusi bersama. “Yang dilakukan pemerintah provinsi sudah tepat, yaitu membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Ini bukan pekerjaan pemerintah provinsi saja, tetapi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya. Adam berharap hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menghasilkan kepastian kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan tata ruang di Jawa Timur. Dengan kepastian regulasi dan sinergi antarlembaga, Jawa Timur diyakini mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.
Erlangga Satriagung: Pembenahan Tata Kelola Jadi Kunci Kebangkitan BUMD Jawa Timur
Surabaya – Direktur Utama Waura Jatim Group, Erlangga Satriagung, menilai diskusi publik bertajuk “Restorasi Tatakelola BUMD Jatim: DPRD Bisa Apa?” menjadi forum penting untuk menghimpun gagasan dan masukan konstruktif dari masyarakat dalam upaya memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur. Menurut Erlangga, persoalan yang dihadapi BUMD saat ini bukan semata menjadi tanggung jawab direksi perusahaan, pemerintah daerah, maupun DPRD. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat perlu ikut memberikan masukan yang konstruktif demi terciptanya tata kelola BUMD yang lebih baik. “Masalah BUMD bukan hanya masalah direksi, bukan hanya masalah eksekutif atau legislatif. Ini adalah persoalan bersama. Karena itu kelompok-kelompok masyarakat juga perlu memberikan masukan yang konstruktif kepada gubernur maupun DPRD untuk membangun BUMD yang lebih baik ke depan,” ujarnya usai mengikuti diskusi publik di Suites Hotel Surabaya, Kamis (25/6/2026). Ia mengapresiasi berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut, termasuk rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur terkait evaluasi kinerja sejumlah BUMD. Menurutnya, Pansus telah menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberikan berbagai catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Saya melihat Pansus sudah berupaya maksimal memberikan masukan kepada gubernur. Tentu seluruh rekomendasi itu nantinya akan dikaji lebih lanjut berdasarkan data dan validitas yang ada,” katanya. Meski demikian, Erlangga mengingatkan agar penilaian terhadap BUMD dilakukan secara objektif. Ia menilai tidak semua BUMD berada dalam kondisi yang sama. Ada perusahaan daerah yang memiliki kinerja baik, ada yang perlu pembenahan, dan ada pula yang menghadapi berbagai tantangan serius. “Jangan kemudian semua BUMD digeneralisasi buruk. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, dan ada yang memang perlu perbaikan. Karena itu evaluasinya harus objektif,” tegasnya. Terkait isu penyertaan modal daerah yang kerap menjadi sorotan publik, Erlangga menilai modal merupakan syarat utama bagi sebuah perusahaan untuk berkembang. Menurutnya, tidak mungkin sebuah badan usaha dibebani target bisnis yang besar tanpa dukungan modal yang memadai. “Bisnis itu prasyarat utamanya adalah modal. Tidak mungkin perusahaan diminta berkembang tanpa dukungan modal yang cukup. Setelah kebutuhan modal terpenuhi, baru tata kelola dan profesionalisme pengurus menjadi faktor penentu keberhasilan perusahaan,” jelasnya. Ia mencontohkan, dalam dunia usaha, ekspansi bisnis selalu membutuhkan tambahan sumber daya dan investasi. Begitu pula dengan BUMD yang ingin memperluas pasar dan meningkatkan kontribusinya terhadap daerah. “Kalau ingin meningkatkan pangsa pasar, memperluas usaha, atau mengejar target yang lebih besar, tentu konsekuensinya membutuhkan modal yang lebih besar pula. Itu berlaku di semua sektor usaha,” katanya. Meski demikian, Erlangga menegaskan bahwa fokus utama yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki tata kelola perusahaan. Menurutnya, perusahaan hanya dapat berkembang apabila terlebih dahulu berada dalam kondisi sehat dan stabil. “Kami fokus pada tata kelola terlebih dahulu. Perusahaan harus sehat dulu, stabil dulu. Setelah itu baru bicara ekspansi, target bisnis, atau pengembangan usaha ke depan,” ujarnya. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang saham bersama DPRD dapat terus memberikan dukungan terhadap BUMD dan anak-anak perusahaannya. Menurutnya, ketika terdapat perusahaan daerah yang mengalami penurunan kinerja, yang diperlukan bukan hanya kritik, melainkan juga solusi dan dukungan agar perusahaan tersebut kembali sehat. “Kalau ada BUMD atau anak perusahaan yang dulu untung kemudian sekarang rugi, harus dicari penyebabnya dan dibantu untuk bangkit kembali. Karena pemiliknya adalah pemerintah daerah, maka dukungan dari Pemprov dan DPRD sangat diperlukan,” katanya. Erlangga menekankan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, direksi, dewan pengawas, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan BUMD yang sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah. “Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan. Tujuannya sama, yaitu menjadikan BUMD sebagai perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Gubernur Khofifah Ikuti Pendataan Sensus Ekonomi 2026, Ajak Masyarakat Mensukseskan Dan Berikan Data Akurat Demi Perencanaan Pembangunan yang Tepat Sasaran
SURABAYA, 25 JUNI 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan mengikuti pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur di kediamannya di Jemursari, Surabaya, Rabu (24/6). Pendataan tersebut dipantau langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati bersama jajaran. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengikuti seluruh tahapan wawancara sesuai mekanisme yang ditetapkan BPS sebagai bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Khofifah mengatakan, keikutsertaannya dalam sensus merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah menghadirkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. “Ini menjadi contoh bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Data yang kita berikan hari ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya. Khofifah mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat usaha. “Mari kita berikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, semakin baik pula manfaat yang dapat dihasilkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya. Khofifah menjelaskan, Sensus Ekonomi yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali memiliki arti strategis karena mampu menggambarkan kondisi riil aktivitas ekonomi masyarakat. Data tersebut menjadi pijakan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Sensus ekonomi ini kan 10 tahun sekali untuk melihat bagaimana peta ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Data yang valid dan akurat adalah kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Ini menjadi sangat penting untuk menghasilkan potret terkini kondisi perekonomian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya. Lebih lanjut, Khofifah menegaskan bahwa data berkualitas juga berperan penting dalam meningkatkan ketepatan berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. “Kalau kita ingin bahwa setiap Bansos itu valid datanya, tidak ada inclusion error, exclusion error, maka salah satu pintu masuknya melalui Sensus Ekonomi ini. Selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh tim teknis sehingga kualitas data semakin baik,” katanya. Sebagaimana diketahui, Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan melalui metode pendataan dari rumah ke rumah (door to door) sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan menyasar seluruh aktivitas usaha nonpertanian di Indonesia guna menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan perkembangan perekonomian nasional. “Ini kan dimulai tanggal 15 Juni yang lalu, sebetulnya sudah dilakukan secara online. Bagi semua masyarakat Jawa Timur saya mohon semua bisa mendukung dan memberikan penjelasan sesuai dengan yang disampaikan Tim Sensus dari BPS,” imbau Khofifah. Sementara itu, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur Ibu Gubernur sangat mendukung sekali, di tengah kesibukannya, beliau berkenan menerima kedatangan petugas. Ini memberikan semangat bagi kami dalam menjalankan tugas di lapangan. Kami optimis seluruh masyarakat nanti akan memberikan data dengan jujur dan lengkap untuk suksesnya Sensus Ekonomi di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya. Herum menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Timur melibatkan 41.538 petugas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, dengan jumlah petugas terbanyak berada di Kabupaten Malang. Sementara di Kota Surabaya, pendataan dilakukan oleh 1.980 petugas. Hingga saat ini, sekitar 10 persen target pendataan di Jawa Timur telah berhasil diselesaikan. BPS optimistis seluruh proses pendataan dapat dirampungkan sesuai target pada akhir Agustus 2026 dengan dukungan aktif seluruh masyarakat Jawa Timur. “Ini kesempatan kerja yang bekerja selama dua bulan setengah. Sejak tanggal 15 Juni hingga hari ini, sekitar 10 persen yang sudah kami data untuk total se-Provinsi Jatim, InsyaAllah sampai dengan akhir Agustus nanti bisa kita selesaikan,” pungkasnya. Kepala Biro Adm. Pimpinan Pulung Chausar