SURABAYA – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Adam Rusydi S.Pd., M.Pd. menghadiri High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (25/6).
Dalam forum tersebut, Adam Rusydi mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang masih menunjukkan kinerja positif di tingkat nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur saat ini berada di angka sekitar 5,96 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
“Sejauh ini kondisi investasi di Jawa Timur cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya.
Meski demikian, Adam mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan guna mendorong peningkatan investasi yang lebih signifikan. Salah satunya terkait kebijakan tata ruang dan pengaturan lahan yang bersumber dari regulasi terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, aturan mengenai persentase lahan yang harus dipertahankan sebagai kawasan tertentu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketentuan tersebut dinilai cukup berat bagi sejumlah daerah yang tingkat urbanisasinya tinggi seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.
“Yang menjadi pembahasan tadi adalah bagaimana implementasi aturan tersebut. Apakah ketentuan itu diterapkan per kabupaten/kota atau dihitung secara keseluruhan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini menjadi perhatian karena beberapa kepala daerah menyampaikan keberatan jika diterapkan secara kaku pada masing-masing wilayah,” jelasnya.
Adam menilai, daerah-daerah perkotaan tentu memiliki keterbatasan ruang dibandingkan daerah lain yang masih memiliki kawasan hijau yang luas. Karena itu diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak menghambat iklim investasi.
Ia menyebut, ketidakpastian terkait regulasi lahan menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian investor memilih menunda realisasi investasinya di Jawa Timur.
“Tren investasi memang masih mengalami peningkatan, tetapi belum menunjukkan lonjakan yang sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah adanya persoalan tata ruang dan lahan yang masih menunggu kepastian regulasi,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adam mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dalam HLM tersebut juga dihadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian ATR/BPN, TP2ED, hingga TPAKD untuk mencari solusi bersama.
“Yang dilakukan pemerintah provinsi sudah tepat, yaitu membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Ini bukan pekerjaan pemerintah provinsi saja, tetapi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.
Adam berharap hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menghasilkan kepastian kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan tata ruang di Jawa Timur.
Dengan kepastian regulasi dan sinergi antarlembaga, Jawa Timur diyakini mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.
