Reses di Gebang Putih, Yordan Batara Goa Serap Keluhan Warga soal Tarikan Sekolah hingga Drainase
SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Jalan Asem Payung I, Kelurahan Gebang Putih, Surabaya pada Jumat 31 Juli 2026. Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mencuat mulai dari dunia pendidikan, pengelolaan sampah, drainase lingkungan, hingga layanan kesehatan. Yordan mengungkapkan bahwa salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan adanya tarikan biaya di sekolah negeri, khususnya terkait seragam sekolah dan peran komite sekolah yang dinilai sebagian masyarakat masih membebani orang tua siswa. Menurutnya, banyak warga yang belum memahami aturan yang berlaku sehingga muncul kesalahpahaman terkait kewajiban pembelian seragam sekolah. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menjual maupun memaksa orang tua membeli seragam dari pihak tertentu. “Ketentuannya sebenarnya sudah jelas. Sekolah tidak boleh memaksa orang tua membeli seragam di sekolah. Orang tua memiliki hak untuk membeli seragam di luar sekolah, memanfaatkan seragam bekas kakak kelas, atau memilih tempat pembelian lain yang lebih terjangkau,” ujarnya. Yordan menilai persoalan tersebut lebih banyak disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama menjelang masa penerimaan peserta didik baru. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan pihak sekolah untuk lebih masif memberikan informasi kepada calon siswa dan orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Selain pendidikan, warga juga menyampaikan kebutuhan penambahan sekolah menengah kejuruan (SMK), khususnya SMK teknik, di kawasan Gebang Putih dan wilayah Surabaya Timur. Menurut warga, keberadaan SMK teknik masih terbatas sehingga daya tampung siswa dan akses pendidikan vokasi perlu ditingkatkan. Menanggapi hal tersebut, Yordan menyatakan akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan fasilitas pendidikan di masa mendatang. Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Warga mengeluhkan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pemilahan sampah. Kondisi tersebut membuat upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum berjalan optimal. Yordan menilai program pemilahan sampah memerlukan dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah kota, kelurahan, maupun masyarakat. Menurutnya, penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu pengurus kampung dalam menjalankan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan. “Kami melihat semangat masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sudah ada. Tinggal bagaimana dukungan sarana dan tempat yang memadai bisa disiapkan agar program ini berjalan lebih efektif,” katanya. Di bidang infrastruktur, warga meminta adanya normalisasi atau pengerukan saluran air yang dinilai mulai mengalami hambatan aliran. Mereka mengkhawatirkan kondisi tersebut dapat memicu genangan saat musim hujan. Yordan menjelaskan bahwa perubahan kondisi lingkungan akibat pembangunan kawasan perumahan baru di wilayah timur Surabaya diduga turut memengaruhi kelancaran aliran air. Karena itu, aspirasi terkait perbaikan drainase akan diteruskan kepada instansi terkait agar mendapat perhatian lebih lanjut. Keluhan lain yang turut disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Seorang warga mengaku pernah mengalami kondisi belum sepenuhnya pulih saat diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Aduan tersebut menjadi perhatian Yordan karena menyangkut kualitas layanan kepada pasien. Ia berjanji akan menelusuri lebih lanjut peristiwa tersebut guna mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selain itu, ia juga akan menyampaikan masukan masyarakat kepada pihak rumah sakit, khususnya rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Yordan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan kendala dalam pelayanan publik. Menurutnya, komunikasi yang cepat antara warga dan wakil rakyat dapat membantu penyelesaian masalah secara lebih efektif. “Jika ada persoalan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat, segera laporkan kepada kami. Dengan begitu kami bisa ikut mengawal dan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.
Dinsos Jatim Matangkan Persiapan MPLS Sekolah Rakyat, 270 Siswa Siap Masuk Asrama
SURABAYA – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur terus melakukan pendampingan dan pemantauan persiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 2 Surabaya. Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana, Dinsos Jatim juga menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para calon peserta didik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kepala Dinsos Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, MM melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Muchamad Arif Ardiansyah, S.STP., M.Si.,, menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam memastikan kondisi kesehatan para siswa yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Jatim serta Dinsos Kota Surabaya “Hari ini untuk SRT 2 Surabaya kami melaksanakan cek kesehatan gratis. Kegiatan ini diawali untuk jenjang SMA, kemudian besok dilanjutkan untuk jenjang SD dan SMP. Untuk petugas kesehatannya kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya serta fasilitas kesehatan terdekat,” ujar Arif saat meninjau pelaksanaan kegiatan, Jumat (31/7/2026). Menurutnya, pelaksanaan MPLS yang semula dijadwalkan pada akhir Juli harus mengalami penyesuaian karena proses penyelesaian beberapa fasilitas pendukung masih berlangsung. Oleh sebab itu, launching MPLS dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 4 Agustus 2026. Arif menjelaskan, sebelum MPLS dimulai, para siswa akan mengikuti tes kesamaptaan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya pada Senin (3/8/2026). “Insyaallah launching MPLS akan dilaksanakan pada Selasa, 4 Agustus. Sebelumnya, pada hari Senin anak-anak akan mengikuti tes kesamaptaan bersama Akademi Angkatan Laut yang ada di Surabaya. Kami berharap pada saat launching nanti Wali Kota Surabaya juga dapat hadir untuk memberikan semangat kepada para siswa,” katanya. Dari sisi infrastruktur, Arif memastikan bahwa kesiapan gedung, ruang kelas, serta asrama telah mencapai 100 persen. Meski demikian, beberapa pekerjaan penyempurnaan masih dilakukan pada fasilitas penunjang untuk tenaga pendidik dan pengasuh asrama. “Saat ini untuk asrama dan ruang kelas sudah siap seratus persen. Memang masih ada beberapa pekerjaan finishing untuk fasilitas pendukung lainnya, tetapi secara umum sudah siap digunakan untuk kegiatan belajar dan tinggal para siswa,” jelasnya. SRT 2 Surabaya akan menampung siswa dari tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Untuk jenjang SMA terdapat 120 siswa, sedangkan SMP juga berjumlah 120 siswa yang terbagi dalam empat rombongan belajar masing-masing. Sementara itu, jenjang SD akan diisi oleh 30 siswa. Selain menerima siswa baru, Dinsos Jatim juga melakukan pemindahan peserta didik dari Sekolah Rakyat Perintisan yang sebelumnya berada di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Sebanyak 98 siswa akan dipindahkan ke lokasi permanen SRT 2 Surabaya agar seluruh kegiatan pendidikan dapat terpusat di satu kawasan. “Anak-anak dari Sekolah Rakyat Perintisan di UNESA akan kami tarik ke sini. Jumlahnya sekitar 98 siswa. Karena sifatnya dulu hanya perintisan, maka sekarang seluruh aktivitas pendidikan akan dipusatkan di lokasi permanen SRT 2 Surabaya,” terang Arif. Dalam pelaksanaan CKG hari ini, sebanyak 35 siswa dari program Sekolah Rakyat Perintisan turut membantu dan berpartisipasi. Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian dari proses adaptasi menuju lingkungan sekolah yang baru. Arif menegaskan bahwa seluruh kuota penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran perdana telah terpenuhi. Dengan kesiapan fasilitas, tenaga pendukung, serta program kesehatan yang telah berjalan, Dinsos Jatim optimistis pelaksanaan MPLS dan operasional Sekolah Rakyat Terpadu Surabaya dapat berlangsung lancar. “Kami bersyukur seluruh kuota siswa sudah terpenuhi. Sekarang fokus kami memastikan seluruh proses transisi berjalan baik sehingga anak-anak dapat memulai pendidikan dengan nyaman dan mendapatkan layanan yang optimal sejak hari pertama,” pungkasnya. Sedangkan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat menyampaikan bahwa, pemeriksaan kesehatan sejak awal menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi fisik siswa dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan optimal. “Pada hari ini saya melihat langsung pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat. Salah satu yang sangat baik adalah adanya Cek Kesehatan Gratis bagi anak-anak. Dengan pemeriksaan kesehatan sejak awal, kita bisa memastikan tumbuh kembang mereka berjalan dengan baik sehingga nantinya dapat menerima pembelajaran dengan tenang dan maksimal,” ujar Rasiyo. Ia menilai konsep Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter peserta didik. Hal itu terlihat dari berbagai aktivitas yang dijalankan siswa setiap hari, termasuk olahraga pagi dan pembiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. “Lingkungannya sangat mendukung. Anak-anak sejak pagi sudah diajak berolahraga dan menjalani aktivitas yang positif. Ini menjadi modal penting untuk membentuk generasi yang sehat, disiplin, dan siap belajar,” katanya. Selain itu, Rasiyo juga mengapresiasi fasilitas yang disediakan bagi para siswa. Sistem pendidikan berasrama dinilai mampu memberikan dukungan yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan peserta didik. Di lingkungan sekolah, siswa mendapatkan tempat tinggal, ruang belajar, tempat tidur, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya yang menunjang proses pendidikan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. “Anak-anak ditampung di asrama yang cukup baik. Ada tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar ingin memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi mereka,” ungkapnya. Rasiyo berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta proses pendidikan yang terintegrasi, ia optimistis para siswa mampu berkembang menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi. “Harapan kita, cita-cita Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat sangat miskin dapat terlaksana dengan baik. Kita ingin mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara,” tegasnya. Lebih lanjut, Rasiyo juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat. Menurutnya, meskipun pengelolaan sarana, prasarana, dan peserta didik berada dalam lingkup Dinas Sosial, aspek kurikulum tetap harus diselaraskan dengan kewenangan sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum perlu melibatkan Dinas Pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Untuk tingkat SD dan SMP, koordinasi dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK perlu melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Guru dan kepala sekolah tentu sudah memiliki tugas masing-masing dalam mengelola pembelajaran. Namun untuk kurikulum harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena kewenangan pendidikan ada di sana. Dinas Sosial lebih fokus pada penyediaan sarana, prasarana, serta pembinaan sosial peserta
Rasiyo Pantau Langsung MPLS Sekolah Rakyat, Pastikan Siswa Dapat Layanan Terbaik
SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat yang berada di Kota Surabaya Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar dapat berjalan sesuai harapan. Dalam peninjauannya, Rasiyo melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dijalani para siswa sejak hari pertama mengikuti MPLS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak awal menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi fisik siswa dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan optimal. “Pada hari ini saya melihat langsung pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat. Salah satu yang sangat baik adalah adanya Cek Kesehatan Gratis bagi anak-anak. Dengan pemeriksaan kesehatan sejak awal, kita bisa memastikan tumbuh kembang mereka berjalan dengan baik sehingga nantinya dapat menerima pembelajaran dengan tenang dan maksimal,” ujar Rasiyo. Ia menilai konsep Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter peserta didik. Hal itu terlihat dari berbagai aktivitas yang dijalankan siswa setiap hari, termasuk olahraga pagi dan pembiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. “Lingkungannya sangat mendukung. Anak-anak sejak pagi sudah diajak berolahraga dan menjalani aktivitas yang positif. Ini menjadi modal penting untuk membentuk generasi yang sehat, disiplin, dan siap belajar,” katanya. Selain itu, Rasiyo juga mengapresiasi fasilitas yang disediakan bagi para siswa. Sistem pendidikan berasrama dinilai mampu memberikan dukungan yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan peserta didik. Di lingkungan sekolah, siswa mendapatkan tempat tinggal, ruang belajar, tempat tidur, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya yang menunjang proses pendidikan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. “Anak-anak ditampung di asrama yang cukup baik. Ada tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar ingin memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi mereka,” ungkapnya. Rasiyo berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta proses pendidikan yang terintegrasi, ia optimistis para siswa mampu berkembang menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi. “Harapan kita, cita-cita Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat sangat miskin dapat terlaksana dengan baik. Kita ingin mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara,” tegasnya. Lebih lanjut, Rasiyo juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat. Menurutnya, meskipun pengelolaan sarana, prasarana, dan peserta didik berada dalam lingkup Dinas Sosial, aspek kurikulum tetap harus diselaraskan dengan kewenangan sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum perlu melibatkan Dinas Pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Untuk tingkat SD dan SMP, koordinasi dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK perlu melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Guru dan kepala sekolah tentu sudah memiliki tugas masing-masing dalam mengelola pembelajaran. Namun untuk kurikulum harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena kewenangan pendidikan ada di sana. Dinas Sosial lebih fokus pada penyediaan sarana, prasarana, serta pembinaan sosial peserta didik,” jelasnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Rasiyo optimistis Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Bapenda Jatim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai 1 Agustus 2026, Guru Dapat Diskon Tunggakan 20 Persen
Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur resmi meluncurkan program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (31/7/2026) sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur, Kresna Bimasakti, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Menurutnya, program pemutihan pajak akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur yang mengatur berbagai bentuk keringanan pajak kendaraan bermotor. “Kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Kresna. Dalam program tersebut, Pemprov Jatim memberikan sejumlah fasilitas, antara lain pembebasan sanksi administratif keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta bebas Pajak Progresif bagi kendaraan yang memenuhi ketentuan. Selain itu, tunggakan pokok PKB untuk tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan keringanan. Wajib pajak cukup membayar kewajiban pajak tahun berjalan 2026, sedangkan tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku dalam program pemutihan. Kresna mengungkapkan, terdapat kebijakan baru yang menjadi perhatian khusus pada tahun ini, yakni pemberian diskon sebesar 20 persen terhadap tunggakan pajak kendaraan bagi guru. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan kalangan pendidik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Sesuai arahan Ibu Gubernur, khusus untuk profesi guru diberikan pengurangan atau diskon sebesar 20 persen terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada para pendidik,” jelasnya. Bapenda Jatim memperkirakan program pemutihan ini akan dimanfaatkan oleh sekitar 962 ribu objek pajak dari berbagai kategori kendaraan. Nilai pembebasan pajak yang diberikan diperkirakan mencapai Rp17,2 miliar. Meski memberikan berbagai keringanan, pemerintah optimistis program tersebut tetap mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan PT Jasa Raharja Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemprov Jatim yang dinilai dapat membantu masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pihak Jasa Raharja juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Dana yang terkumpul dari sektor pajak kendaraan akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Selain itu, Jasa Raharja mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 pihaknya telah menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat Jawa Timur dengan nilai mencapai lebih dari Rp440 miliar. Santunan tersebut diberikan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 ini, Pemprov Jatim berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan. Pemerintah optimistis kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan Jawa Timur yang lebih maju.