Seminar AMA Surabaya, Gigih Prihantono Ajak Pelaku Usaha Tetap Optimistis Hadapi 2026
SURABAYA – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, S.E., M.SE, menegaskan bahwa secara fundamental perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai tantangan ekonomi global yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Gigih Prihantono saat menjadi narasumber dalam Seminar Check Point Ekonomi 2026: Strategi Bisnis Jatim di Tengah Dinamika Global yang diselenggarakan AMA Surabaya bekerja sama dengan Bank Sinarmas dan PT Sinarmas Asset Management, Kamis (13/8/2026) di Surabaya. Menurut Gigih, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas nasional. Oleh karena itu, keseimbangan antara belanja negara dan keberlanjutan fiskal harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara sehat. “Secara fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Namun kita tetap perlu berhati-hati dan waspada, terutama dalam melihat kekuatan fiskal untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah,” ujarnya. Gigih juga menyoroti tantangan yang saat ini dihadapi dunia usaha, yakni melemahnya ekspektasi konsumen dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Kondisi tersebut menuntut pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam mengembangkan produk dan strategi bisnis. “Ketika daya beli masyarakat mengalami tekanan, pelaku usaha harus semakin kreatif. Produk harus tetap berkualitas, tetapi mampu dijangkau oleh konsumen,” katanya. Sebagai akademisi yang aktif mengamati perkembangan ekonomi nasional, Gigih memberikan sejumlah rekomendasi kepada para pelaku usaha agar mampu bertahan sekaligus berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki sistem kerja yang belum optimal. Kedua, pelaku usaha harus mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) ke dalam proses bisnis mereka. “AI jangan dianggap sebagai ancaman. Justru AI dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan,” tegasnya. Ia menambahkan, bagi perusahaan yang memiliki aktivitas ekspor maupun impor, pengelolaan arus kas dan strategi lindung nilai (hedging) menjadi hal yang sangat penting untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar. Tidak hanya menyampaikan pandangan bagi dunia usaha, Gigih juga memberikan pesan kepada generasi muda dan para pencari kerja. Menurutnya, perkembangan AI harus dijadikan peluang untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan, bukan sesuatu yang ditakuti. “Siapa pun yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja harus mulai belajar dan beradaptasi dengan AI. Teknologi ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas diri dan kemampuan profesional,” jelasnya. Terkait kondisi perekonomian Jawa Timur, Gigih menilai provinsi ini masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Namun tantangan terbesar yang harus dijawab adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih luas melalui penguatan sektor industri dan investasi. Menurutnya, pertumbuhan industri yang sehat akan memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai kebijakan yang mendukung investasi perlu terus diperkuat. Gigih juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah berbagai dinamika yang terjadi. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup baik dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Ke depan, pemberian insentif kepada investor dan kemudahan berusaha perlu terus ditingkatkan agar investasi semakin berkembang,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Gigih turut mengapresiasi peran AMA Surabaya sebagai organisasi yang aktif mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat jaringan antar pelaku usaha. Menurutnya, program-program yang dilakukan AMA seperti upskilling, transfer pengetahuan, dan penguatan kolaborasi bisnis menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam jangka panjang. “AMA telah menjalankan peran yang sangat baik dalam membangun networking, meningkatkan kompetensi pelaku usaha, dan menciptakan optimisme ekonomi. Ini menjadi kekuatan sosial yang penting untuk menjaga iklim usaha Jawa Timur tetap kondusif dan kompetitif,” pungkas Gigih Prihantono.
Golkar Jatim Dirikan Posko untuk Sambut Muktamirin Muktamar NU ke-35 di Jombang
SURABAYA – Menyambut pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, DPD Partai Golkar Jawa Timur menyiapkan posko pelayanan bagi para muktamirin dan tamu yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si, mengatakan bahwa penunjukan Jawa Timur sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 NU merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Karena itu, Golkar Jatim ingin turut berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan muktamar melalui pelayanan kepada para tamu yang hadir. “Jawa Timur diberikan kehormatan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama di Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Ali Mufthi. pada Kamis 13 Agustus 2026. Menurut Ali Mufthi, ribuan muktamirin dan delegasi dari berbagai penjuru tanah air diperkirakan akan hadir di Jombang untuk mengikuti rangkaian kegiatan Muktamar NU. Sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu tersebut, Golkar Jawa Timur membentuk posko pelayanan yang berfokus pada penyambutan dan pelayanan bagi para peserta muktamar. Ia menjelaskan, posko yang disiapkan akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung kenyamanan para muktamirin. Salah satunya adalah dapur umum gratis yang menyediakan makanan dan minuman bagi para peserta yang datang ke Jombang. Selain itu, posko juga akan menyediakan layanan kesehatan serta area istirahat bagi para delegasi dan rombongan yang membutuhkan tempat untuk melepas lelah selama mengikuti kegiatan muktamar. “Di posko tersebut akan ada dapur umum gratis untuk menjamu para muktamirin. Kami juga menyediakan layanan kesehatan dan tempat singgah bagi para tamu untuk beristirahat sejenak sambil menikmati kopi atau teh,” katanya. Ali Mufthi menegaskan bahwa keberadaan posko tersebut tidak memiliki tujuan politik. Menurutnya, langkah yang dilakukan Golkar Jatim murni sebagai bentuk partisipasi dan penghormatan kepada para tamu yang datang ke Jawa Timur dalam rangka mengikuti Muktamar NU ke-35. “Ini tidak bertujuan politis. Semata-mata Golkar Jawa Timur sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah. Karena itu kami ingin memuliakan para tamu yang datang ke Kabupaten Jombang,” tegasnya. Saat ini Golkar Jatim menyiapkan satu posko utama yang akan menjadi pusat pelayanan bagi para muktamirin. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembangan sesuai kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan muktamar berlangsung. Melalui keberadaan posko tersebut, Golkar Jatim berharap para muktamirin, delegasi, dan rombongan yang hadir dari berbagai daerah dapat merasakan kenyamanan, keramahan, dan pelayanan terbaik selama berada di Jawa Timur. “Harapan kami, seluruh muktamirin dan delegasi yang hadir merasa dihormati dan dimuliakan selama berada di Jawa Timur untuk mengikuti Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama,” pungkas Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si.
Rakornis Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Jatim Bahas Penataan Aset dan Penguatan Bantuan Hukum
SURABAYA – Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini diikuti pengurus bidang hukum dan HAM dari kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan tingkat kehadiran mencapai lebih dari 75 persen peserta yang diundang. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Jawa Timur, Julianto P.H. Simanjuntak, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakornis menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyamakan langkah dalam menjalankan program kerja bidang hukum dan HAM di seluruh Jawa Timur. Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang dibahas dalam Rakornis kali ini. Pertama, pembahasan mengenai Peraturan Organisasi Nomor 8 (PO-8) yang berkaitan dengan aset partai. Materi tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Sudin Tandra secara daring melalui Zoom karena berhalangan hadir langsung akibat tugas kedewanan di Senayan. Agenda kedua adalah sosialisasi pembentukan badan advokasi hukum dan HAM yang telah dibentuk di tingkat pusat dan diharapkan segera direalisasikan hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara agenda ketiga adalah penyampaian laporan dari pengurus bidang hukum dan HAM kabupaten/kota mengenai berbagai program kerja, hambatan, serta persoalan yang dihadapi di daerah. Julianto menjelaskan bahwa bidang hukum dan HAM memiliki peran strategis bagi Partai Golkar. Selama ini partai politik sering kali fokus pada penguatan elektoral, namun bidang hukum dan HAM dapat menjadi jembatan pengabdian nyata kepada masyarakat melalui layanan konsultasi dan pendampingan hukum. “Bidang hukum dan HAM ini merupakan bidang yang sangat penting. Jika dikelola dengan baik, dapat menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat melalui konsultasi hukum gratis dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Julianto juga menyoroti persoalan aset partai yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Partai Golkar di berbagai daerah. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar aset berupa kantor dan tanah partai di kabupaten/kota masih belum bersertifikat atas nama Partai Golkar. “Banyak aset partai yang belum memiliki legalitas yang kuat. Hampir 95 persen aset masih memerlukan penataan dan sertifikasi. Ini menjadi perhatian serius agar ke depan seluruh aset partai memiliki kepastian hukum,” tegasnya. Selain persoalan aset, penguatan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Bakumham) juga menjadi fokus utama dalam Rakornis. Menurut Julianto, keberadaan Bakumham tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur organisasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat eksistensi Partai Golkar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPD Partai Golkar Jawa Timur akan menggarap bidang hukum dan HAM secara lebih serius dengan memperluas layanan konsultasi hukum gratis dan advokasi masyarakat. Program tersebut sebelumnya telah diuji coba di beberapa daerah dan mendapat respons positif dari masyarakat. “Kami ingin bidang hukum dan HAM menjadi pembeda Partai Golkar dengan partai lain. Banyak persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dan membutuhkan pendampingan. Kehadiran kita harus bisa memberikan solusi,” katanya. Julianto juga menyampaikan bahwa jajaran pengurus provinsi akan lebih intensif turun ke daerah untuk memperkuat koordinasi serta memastikan program bantuan hukum dapat berjalan secara efektif hingga tingkat kabupaten/kota. Melalui Rakornis ini, DPD Partai Golkar Jawa Timur berharap mampu merapikan tata kelola organisasi, memperkuat legalitas aset partai, serta mengoptimalkan peran bidang hukum dan HAM sebagai instrumen pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. “Rakornis ini menjadi langkah awal untuk merapikan barisan, memperkuat organisasi, dan membangun sistem bantuan hukum yang lebih terstruktur dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” pungkas Julianto.