KSP Nasari Gandeng Koperasi Desa Merah Putih Lewat Inovasi Aplikasi Digital
Surabaya- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari terus memperkuat transformasi digital koperasi nasional. Hal itu ditunjukkan dalam gelaran Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-27 Tahun Buku 2025 yang digelar di Surabaya, Rabu (13/5/2026). Dalam momentum tersebut, KSP Nasari meluncurkan aplikasi mobile berbasis white label yang diproyeksikan menjadi sistem digital bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah di Indonesia. Ketua KSP Nasari, Frans Meroga Panggabean, MBA mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program prioritas nasional penguatan koperasi desa dan kelurahan yang tengah didorong pemerintah pusat. Menurut Frans, KSP Nasari yang berkantor pusat di Semarang saat ini telah beroperasi di 28 provinsi di Indonesia. Sementara Jawa Timur menjadi salah satu wilayah strategis dengan tujuh kantor cabang yang tersebar di Surabaya, Jember, Kediri, Malang, Madiun, Bojonegoro dan Pamekasan. “Anggota kami di Jawa Timur hampir mencapai 6 ribu orang dari total sekitar 65 ribu anggota secara nasional. Jadi Jawa Timur memiliki kontribusi sekitar 10 persen terhadap keseluruhan anggota Nasari,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Frans menjelaskan bahwa KSP Nasari resmi ditunjuk Kementerian Koperasi sejak November 2025 sebagai salah satu dari 12 koperasi percontohan nasional atau role model untuk mendukung program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Karena itu, Nasari mulai menyiapkan berbagai sistem dan infrastruktur digital yang dapat langsung dimanfaatkan koperasi desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia. “Aplikasi ini berbentuk white label. Jadi nantinya koperasi desa atau kelurahan tinggal menggunakan nama masing-masing. Misalnya koperasi kelurahan tertentu di Surabaya, maka aplikasinya langsung bisa memakai identitas koperasi tersebut,” jelasnya. Frans menerangkan, aplikasi digital tersebut memiliki sejumlah fitur utama yang dirancang untuk memperkuat operasional koperasi modern berbasis teknologi. Salah satunya adalah fitur pendidikan perkoperasian yang berisi materi edukasi, pembuatan kartu anggota secara online hingga pelaksanaan RAT digital. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi fitur payment gateway dan e-money sehingga anggota koperasi dapat melakukan berbagai transaksi pembayaran secara digital. “Semua bisa bayar di koperasi. Jadi sistem pembayaran digital juga kita siapkan,” katanya. Tidak hanya itu, Nasari juga menghadirkan fitur pasar desa atau pasar kelurahan yang konsepnya menyerupai marketplace digital seperti Tokopedia maupun Shopee. Melalui fitur tersebut, masyarakat desa dan kelurahan dapat menjual berbagai produk unggulan daerah secara online. Menurut Frans, fitur itu nantinya akan diperkuat dengan layanan pengantaran dan logistik sehingga koperasi benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. “Bahasa sederhananya kita ingin membuat Shopee atau GoFood di tingkat desa dan kelurahan. Semua warga bisa berjualan sesuai potensi daerahnya masing-masing,” ujarnya. Selain marketplace, aplikasi tersebut juga menyediakan fitur tabungan koperasi, layanan pembiayaan atau pinjaman, hingga pelatihan manajemen koperasi berbasis e-learning. Frans menegaskan, digitalisasi koperasi menjadi langkah penting agar koperasi mampu bersaing di era ekonomi modern dan semakin diminati generasi muda. Meski menggunakan pendekatan teknologi modern, kata dia, target utama program tersebut tetap seluruh masyarakat desa dan kelurahan. “Kita ingin koperasi semakin dekat dengan masyarakat dan bisa diakses lebih mudah lewat teknologi,” katanya. Aplikasi yang diluncurkan itu sebenarnya merupakan pengembangan dari platform Nasari Digital atau “Nadi” yang selama ini telah digunakan oleh puluhan ribu anggota KSP Nasari di berbagai daerah. “Barangnya sudah ada dan sudah dipakai anggota kami. Sekarang kami ingin mewakafkan sistem ini untuk teman-teman Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih,” ungkap Frans. Sementara itu, pendiri KSP Nasari dalam kesempatan tersebut turut menceritakan perjalanan awal berdirinya Nasari yang lahir pada masa krisis moneter 1998. Saat itu, kondisi ekonomi nasional sedang terpuruk dan sektor perbankan menghentikan banyak penyaluran kredit. Di tengah situasi tersebut, Nasari hadir memberikan akses pembiayaan kepada para pensiunan ASN, TNI dan Polri yang menerima pembayaran pensiun melalui APBN. Ia mengaku sempat menjual aset pribadi demi mempertahankan operasional koperasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. “Waktu itu semua perbankan berhenti. Tidak ada yang berani memberi kredit. Saya jual mobil dan aset untuk membantu para pensiunan,” tuturnya. Menurutnya, koperasi harus terus berkembang dan melakukan regenerasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi digital. Ia juga menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk konglomerasi ekonomi rakyat yang sesungguhnya karena dimiliki oleh anggota dan masyarakat luas. “Kooperasi itu konglomerat sejati karena dimiliki rakyat. Kalau anggotanya besar, kekuatan ekonomi rakyat juga besar,” tegasnya. Selain koperasi konvensional, Nasari saat ini juga mulai mengembangkan koperasi berbasis syariah sebagai bagian dari penguatan sektor keuangan koperasi di Indonesia. Melalui RAT ke-27 tersebut, KSP Nasari berharap transformasi digital koperasi dapat semakin memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Bank Indonesia Luncurkan GPIPS 2026 di Jatim, Perkuat Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi
Sidoarjo – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar Grand Launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa Tahun 2026 di kawasan Kantor Perum Bulog Cabang Surabaya, Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, perwakilan Komisi XI DPR RI, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, jajaran kementerian dan lembaga, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa peluncuran GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini telah berjalan secara nasional.Menurutnya, perubahan dinamika global, tantangan distribusi pangan, hingga kebutuhan menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama perlunya penguatan strategi pengendalian inflasi pangan.“Kalau tiga tahun lalu kita mengenal GNPIP, maka sekarang kita perkuat menjadi GPIPS, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Fokusnya bukan hanya menjaga inflasi, tetapi juga memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani,” ujar Aida.Ia menjelaskan, GPIPS tetap mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun dalam implementasinya, program tersebut diperkuat pada aspek pasokan dan distribusi pangan guna menghadapi tantangan perubahan iklim serta fluktuasi produksi pangan nasional.Aida menegaskan, komoditas pangan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Meski bobot pangan bergejolak dalam inflasi nasional sekitar 20 persen, bagi masyarakat berpenghasilan rendah pengeluaran pangan dapat mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.Karena itu, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat sinergi melalui tujuh program unggulan GPIPS yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program tersebut juga akan dihubungkan dengan berbagai program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.“Yang paling penting dari GPIPS adalah sinergi. Seluruh unsur pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha harus bergerak bersama menjaga pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan,” katanya.Aida juga mengungkapkan alasan dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS 2026. Selain sebagai salah satu lumbung pangan terbesar nasional, Jawa Timur dinilai memiliki semangat patriotisme yang kuat.“Semangat Arek-Arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ingin kami pinjam sebagai semangat bersama menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.Ia menyebut Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap sektor pangan nasional, mulai dari produksi padi, jagung, cabai, tebu, hingga susu yang menempati peringkat tertinggi nasional. Selain itu, sekitar 80 persen distribusi logistik kawasan timur Indonesia juga ditopang Jawa Timur.Tidak hanya itu, kapasitas penyimpanan Bulog di Jawa Timur juga mencapai sekitar 22,81 persen dari kapasitas nasional sehingga dinilai sangat strategis dalam menjaga cadangan pangan pemerintah.Dalam kesempatan tersebut, Aida juga menyoroti capaian cadangan beras pemerintah yang saat ini mencapai 5,28 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar, terutama akibat perubahan iklim dan karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.Melalui GPIPS, Bank Indonesia berharap pengendalian inflasi pangan dapat semakin kuat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dirut PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien: JATIM HUB Ciptakan Efisiensi Ekspor dan Impor dalam Satu Kawasan
Sidoarjo — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Karantina Indonesia resmi meresmikan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di kawasan Puspa Agro, Sidoarjo. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekspor-impor dan logistik terintegrasi di Jawa Timur. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti pemanfaatan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya operasional fasilitas tersebut. Instalasi Karantina Terpadu ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan JATIM HUB — Nusantara Integrated Trade & Quarantine Gateway, sebuah konsep kawasan terintegrasi yang menggabungkan layanan karantina, logistik, perdagangan, hingga fasilitas pendukung ekspor-impor dalam satu ekosistem. Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien, S.H., M.HP., menjelaskan bahwa konsep JATIM HUB dirancang untuk menciptakan efisiensi layanan ekspor dan impor melalui integrasi berbagai fasilitas dalam satu kawasan. Menurutnya, selama ini proses ekspor-impor sering kali memerlukan tahapan yang terpisah di lokasi berbeda, mulai dari pemeriksaan karantina, bea cukai, pengujian laboratorium, hingga tempat penimbunan sementara. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan bertambahnya biaya logistik dan waktu tunggu atau dwelling time. “Melalui konsep JATIM HUB, seluruh proses dapat dilakukan dalam satu kawasan. Ada karantina, joint inspection dengan bea cukai, laboratorium, pergudangan, cold storage, tempat penimbunan sementara hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan keterpaduan ini maka efisiensi akan tercipta,” ujarnya pada 13 Mei 2026. Mirza menambahkan, terdapat dua bentuk keterpaduan utama dalam konsep tersebut. Pertama, integrasi layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem. Kedua, keterpaduan pemeriksaan antara Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai melalui mekanisme joint inspection. Ia menyebut Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu menjadi model pengembangan kawasan logistik modern nasional. Selain melibatkan instansi pemerintah, pengembangan kawasan ini juga membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha swasta maupun BUMN lainnya, khususnya dalam pengembangan pergudangan, cold storage, tempat penimbunan, serta fasilitas perkantoran dan pendukung lainnya. “JGU bertindak sebagai pengelola kawasan yang mengintegrasikan seluruh layanan tersebut agar proses ekspor-impor menjadi lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi,” katanya. Lebih lanjut, Mirza menilai optimalisasi kawasan Puspa Agro menjadi JATIM HUB akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan daya saing produk Jawa Timur, termasuk produk koperasi, UMKM, dan Industri Kecil Menengah (IKM). Ia menjelaskan, selama ini banyak produk IKM mengalami kesulitan menembus pasar internasional karena terkendala pemenuhan standar dan persyaratan negara tujuan ekspor, seperti standar HACCP, fumigasi, kualitas produk, hingga ketentuan teknis lainnya yang berbeda di setiap negara. Karena itu, melalui kawasan terintegrasi ini pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan, pengujian laboratorium, audit kualitas, hingga manajemen pemenuhan standar ekspor dalam satu ekosistem terpadu. “Selama ini pelaku IKM sering terkendala dalam memenuhi standar internasional. Di kawasan ini semuanya akan didampingi dan diproses secara terintegrasi sehingga produk-produk daerah memiliki peluang lebih besar diterima di pasar global,” pungkasnya.
BUMD Jatim PT Jatim Grha Utama Kembangkan Beras Fortifikasi, Solusi Atasi Kekurangan Mikronutrien
Surabaya – PT Jatim Grha Utama (JGU), salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memelopori produksi beras fortifikasi sebagai upaya mendukung program nasional pemenuhan gizi masyarakat dan pencegahan kekurangan mikronutrien. Direktur Utama PT Jatim Grha Utama, Mirza Muttaqien, S.H., M.HP., menjelaskan bahwa beras fortifikasi kini telah menjadi bagian dari kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN serta diperkuat melalui regulasi pemerintah dan Standar Nasional Indonesia (SNI). “Beras fortifikasi ini sudah menjadi kebijakan nasional di RPJMN dan juga sudah dituangkan dalam perpres. Bahkan sudah ada SNI 9372 dan SNI 9314 terkait beras fortifikasi,” ujar Mirza. Ia menjelaskan, beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya lima vitamin dan mineral penting sesuai standar SNI 9372. Program ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan mikronutrien. Menurutnya, beras dipilih sebagai media fortifikasi karena menjadi makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia, sehingga intervensi gizi dapat dilakukan tanpa harus mengubah pola hidup masyarakat. “Kalau bentuknya tablet atau sirup kadang orang lupa mengonsumsinya. Tapi kalau beras, masyarakat makan setiap hari. Jadi konsepnya lebih mudah diterapkan,” katanya. Mirza menerangkan, komposisi beras fortifikasi terdiri dari 99 persen beras biasa dan 1 persen Fortified Rice Kernel (FRK) atau kernel fortifikan. FRK dibuat dari tepung beras yang dicampur premiks vitamin dan mineral, lalu dicetak ulang menggunakan teknologi khusus sehingga bentuknya menyerupai butiran beras. “FRK ini adalah tepung beras dengan beberapa bahan tambahan dan vitamin premiks yang dicetak ulang menyerupai beras menggunakan teknologi tinggi,” jelasnya. PT JGU, lanjut Mirza, menjadi salah satu pelopor di Indonesia yang memproduksi FRK bekerja sama dengan mitra industri. Bahkan pihaknya membuka peluang bagi daerah lain untuk ikut memproduksi beras fortifikasi secara mandiri. “Kami mengundang siapa saja untuk bisa memproduksi beras fortifikasi. Kalau diproduksi di tiap provinsi atau kabupaten, maka konsumsi hasil daerah juga ikut meningkat,” ujarnya. Selain mendukung pangan lokal, pola produksi tersebar dinilai mampu menekan biaya logistik sehingga harga beras fortifikasi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. “Yang kami kirimkan bisa hanya kernelnya saja, bukan beras fortifikasinya. Jadi lebih efisien,” imbuhnya. Mirza menambahkan, pemanfaatan beras fortifikasi di sejumlah negara telah terbukti membantu program peningkatan gizi dan pencegahan stunting. Negara seperti India dan Brasil telah lebih dulu menerapkannya dalam program pangan nasional mereka. “Di India dan Brasil, beras fortifikasi sudah digunakan secara luas, termasuk untuk program-program bantuan pangan pemerintah,” katanya. Di Indonesia sendiri, penggunaan pangan fortifikasi juga mulai masuk dalam petunjuk teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan Petunjuk Teknis Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401 Tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026, beberapa bahan pangan diwajibkan menggunakan produk fortifikasi seperti minyak goreng, tepung terigu, dan garam. Sementara untuk beras fortifikasi, penerapannya masih bersifat menyesuaikan ketersediaan produksi. “Untuk beras fortifikasi masih sifatnya ‘bagi yang tersedia’, karena produsennya memang belum banyak,” jelas Mirza. Karena itu, PT JGU terus mendorong perluasan produksi agar program fortifikasi beras dapat berjalan lebih masif dan harga tetap terjangkau.Menurut perhitungan pihaknya, tambahan biaya penggunaan FRK sebenarnya tidak terlalu besar. “Hitungan kami sederhana, tambahan biaya FRK per kilogram kurang lebih sekitar Rp700. Ditambah biaya proses sekitar Rp200 sampai Rp300. Jadi kenaikannya tidak terlalu besar dibanding harga beras biasa,” pungkasnya.