Sidoarjo — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Karantina Indonesia resmi meresmikan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur di kawasan Puspa Agro, Sidoarjo. Kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekspor-impor dan logistik terintegrasi di Jawa Timur.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti pemanfaatan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur bersama Kepala Badan Karantina Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai simbol dimulainya operasional fasilitas tersebut.
Instalasi Karantina Terpadu ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan JATIM HUB — Nusantara Integrated Trade & Quarantine Gateway, sebuah konsep kawasan terintegrasi yang menggabungkan layanan karantina, logistik, perdagangan, hingga fasilitas pendukung ekspor-impor dalam satu ekosistem.
Direktur Utama PT Jatim Grha Utama (JGU), Mirza Muttaqien, S.H., M.HP., menjelaskan bahwa konsep JATIM HUB dirancang untuk menciptakan efisiensi layanan ekspor dan impor melalui integrasi berbagai fasilitas dalam satu kawasan.
Menurutnya, selama ini proses ekspor-impor sering kali memerlukan tahapan yang terpisah di lokasi berbeda, mulai dari pemeriksaan karantina, bea cukai, pengujian laboratorium, hingga tempat penimbunan sementara. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan bertambahnya biaya logistik dan waktu tunggu atau dwelling time.
“Melalui konsep JATIM HUB, seluruh proses dapat dilakukan dalam satu kawasan. Ada karantina, joint inspection dengan bea cukai, laboratorium, pergudangan, cold storage, tempat penimbunan sementara hingga fasilitas pendukung lainnya. Dengan keterpaduan ini maka efisiensi akan tercipta,” ujarnya pada 13 Mei 2026.
Mirza menambahkan, terdapat dua bentuk keterpaduan utama dalam konsep tersebut. Pertama, integrasi layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem. Kedua, keterpaduan pemeriksaan antara Badan Karantina Indonesia dan Bea Cukai melalui mekanisme joint inspection.
Ia menyebut Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu menjadi model pengembangan kawasan logistik modern nasional.
Selain melibatkan instansi pemerintah, pengembangan kawasan ini juga membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha swasta maupun BUMN lainnya, khususnya dalam pengembangan pergudangan, cold storage, tempat penimbunan, serta fasilitas perkantoran dan pendukung lainnya.
“JGU bertindak sebagai pengelola kawasan yang mengintegrasikan seluruh layanan tersebut agar proses ekspor-impor menjadi lebih cepat, efisien, dan terkoordinasi,” katanya.
Lebih lanjut, Mirza menilai optimalisasi kawasan Puspa Agro menjadi JATIM HUB akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan daya saing produk Jawa Timur, termasuk produk koperasi, UMKM, dan Industri Kecil Menengah (IKM).
Ia menjelaskan, selama ini banyak produk IKM mengalami kesulitan menembus pasar internasional karena terkendala pemenuhan standar dan persyaratan negara tujuan ekspor, seperti standar HACCP, fumigasi, kualitas produk, hingga ketentuan teknis lainnya yang berbeda di setiap negara.
Karena itu, melalui kawasan terintegrasi ini pelaku usaha juga akan mendapatkan pendampingan, pengujian laboratorium, audit kualitas, hingga manajemen pemenuhan standar ekspor dalam satu ekosistem terpadu.
“Selama ini pelaku IKM sering terkendala dalam memenuhi standar internasional. Di kawasan ini semuanya akan didampingi dan diproses secara terintegrasi sehingga produk-produk daerah memiliki peluang lebih besar diterima di pasar global,” pungkasnya.
