Surabaya – PT Jatim Grha Utama (JGU), salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memelopori produksi beras fortifikasi sebagai upaya mendukung program nasional pemenuhan gizi masyarakat dan pencegahan kekurangan mikronutrien.
Direktur Utama PT Jatim Grha Utama, Mirza Muttaqien, S.H., M.HP., menjelaskan bahwa beras fortifikasi kini telah menjadi bagian dari kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN serta diperkuat melalui regulasi pemerintah dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Beras fortifikasi ini sudah menjadi kebijakan nasional di RPJMN dan juga sudah dituangkan dalam perpres. Bahkan sudah ada SNI 9372 dan SNI 9314 terkait beras fortifikasi,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya lima vitamin dan mineral penting sesuai standar SNI 9372. Program ini dinilai penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan mikronutrien.
Menurutnya, beras dipilih sebagai media fortifikasi karena menjadi makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Indonesia, sehingga intervensi gizi dapat dilakukan tanpa harus mengubah pola hidup masyarakat.
“Kalau bentuknya tablet atau sirup kadang orang lupa mengonsumsinya. Tapi kalau beras, masyarakat makan setiap hari. Jadi konsepnya lebih mudah diterapkan,” katanya.
Mirza menerangkan, komposisi beras fortifikasi terdiri dari 99 persen beras biasa dan 1 persen Fortified Rice Kernel (FRK) atau kernel fortifikan. FRK dibuat dari tepung beras yang dicampur premiks vitamin dan mineral, lalu dicetak ulang menggunakan teknologi khusus sehingga bentuknya menyerupai butiran beras.
“FRK ini adalah tepung beras dengan beberapa bahan tambahan dan vitamin premiks yang dicetak ulang menyerupai beras menggunakan teknologi tinggi,” jelasnya.
PT JGU, lanjut Mirza, menjadi salah satu pelopor di Indonesia yang memproduksi FRK bekerja sama dengan mitra industri. Bahkan pihaknya membuka peluang bagi daerah lain untuk ikut memproduksi beras fortifikasi secara mandiri.
“Kami mengundang siapa saja untuk bisa memproduksi beras fortifikasi. Kalau diproduksi di tiap provinsi atau kabupaten, maka konsumsi hasil daerah juga ikut meningkat,” ujarnya.
Selain mendukung pangan lokal, pola produksi tersebar dinilai mampu menekan biaya logistik sehingga harga beras fortifikasi menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Yang kami kirimkan bisa hanya kernelnya saja, bukan beras fortifikasinya. Jadi lebih efisien,” imbuhnya.
Mirza menambahkan, pemanfaatan beras fortifikasi di sejumlah negara telah terbukti membantu program peningkatan gizi dan pencegahan stunting. Negara seperti India dan Brasil telah lebih dulu menerapkannya dalam program pangan nasional mereka.
“Di India dan Brasil, beras fortifikasi sudah digunakan secara luas, termasuk untuk program-program bantuan pangan pemerintah,” katanya.
Di Indonesia sendiri, penggunaan pangan fortifikasi juga mulai masuk dalam petunjuk teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan Petunjuk Teknis Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401 Tahun 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026, beberapa bahan pangan diwajibkan menggunakan produk fortifikasi seperti minyak goreng, tepung terigu, dan garam. Sementara untuk beras fortifikasi, penerapannya masih bersifat menyesuaikan ketersediaan produksi.
“Untuk beras fortifikasi masih sifatnya ‘bagi yang tersedia’, karena produsennya memang belum banyak,” jelas Mirza.
Karena itu, PT JGU terus mendorong perluasan produksi agar program fortifikasi beras dapat berjalan lebih masif dan harga tetap terjangkau.
Menurut perhitungan pihaknya, tambahan biaya penggunaan FRK sebenarnya tidak terlalu besar.
“Hitungan kami sederhana, tambahan biaya FRK per kilogram kurang lebih sekitar Rp700. Ditambah biaya proses sekitar Rp200 sampai Rp300. Jadi kenaikannya tidak terlalu besar dibanding harga beras biasa,” pungkasnya.
