Sidoarjo – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menggelar Grand Launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa Tahun 2026 di kawasan Kantor Perum Bulog Cabang Surabaya, Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, perwakilan Komisi XI DPR RI, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, jajaran kementerian dan lembaga, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan bahwa peluncuran GPIPS merupakan penguatan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang selama ini telah berjalan secara nasional.
Menurutnya, perubahan dinamika global, tantangan distribusi pangan, hingga kebutuhan menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi alasan utama perlunya penguatan strategi pengendalian inflasi pangan.
“Kalau tiga tahun lalu kita mengenal GNPIP, maka sekarang kita perkuat menjadi GPIPS, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Fokusnya bukan hanya menjaga inflasi, tetapi juga memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani,” ujar Aida.
Ia menjelaskan, GPIPS tetap mengusung strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun dalam implementasinya, program tersebut diperkuat pada aspek pasokan dan distribusi pangan guna menghadapi tantangan perubahan iklim serta fluktuasi produksi pangan nasional.
Aida menegaskan, komoditas pangan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Meski bobot pangan bergejolak dalam inflasi nasional sekitar 20 persen, bagi masyarakat berpenghasilan rendah pengeluaran pangan dapat mencapai 60 hingga 80 persen dari total pendapatan.
Karena itu, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat sinergi melalui tujuh program unggulan GPIPS yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program tersebut juga akan dihubungkan dengan berbagai program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Yang paling penting dari GPIPS adalah sinergi. Seluruh unsur pemerintah pusat, daerah, kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha harus bergerak bersama menjaga pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan,” katanya.
Aida juga mengungkapkan alasan dipilihnya Jawa Timur sebagai lokasi peluncuran nasional GPIPS 2026. Selain sebagai salah satu lumbung pangan terbesar nasional, Jawa Timur dinilai memiliki semangat patriotisme yang kuat.
“Semangat Arek-Arek Suroboyo dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ingin kami pinjam sebagai semangat bersama menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia menyebut Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap sektor pangan nasional, mulai dari produksi padi, jagung, cabai, tebu, hingga susu yang menempati peringkat tertinggi nasional. Selain itu, sekitar 80 persen distribusi logistik kawasan timur Indonesia juga ditopang Jawa Timur.
Tidak hanya itu, kapasitas penyimpanan Bulog di Jawa Timur juga mencapai sekitar 22,81 persen dari kapasitas nasional sehingga dinilai sangat strategis dalam menjaga cadangan pangan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Aida juga menyoroti capaian cadangan beras pemerintah yang saat ini mencapai 5,28 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Meski demikian, tantangan ke depan tetap besar, terutama akibat perubahan iklim dan karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Melalui GPIPS, Bank Indonesia berharap pengendalian inflasi pangan dapat semakin kuat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.