BPN Jatim dan UAC Jalin Kerja Sama, KH Asep Saifuddin Chalim Sampaikan Pentingnya Kesepakatan Batas Tanah dalam Sertifikasi
Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menjalin perjanjian kerja sama dengan Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Pacet Mojokerto, sekaligus menyerahkan sertipikat wakaf dan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya, Kamis (9/4/2026). Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, dalam kesempatan nya menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam proses sertifikasi tanah, khususnya terkait penetapan batas lahan. Ia menegaskan bahwa proses pemasangan patok batas tanah tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemilik lahan yang berbatasan langsung. “Kita hanya membantu dalam pelaksanaan di lapangan, seperti pemasangan patok. Itu harus dilakukan bersama-sama dengan pemilik tanah dan pihak terkait agar semuanya kondusif,” ujarnya. Menurutnya, setiap bidang tanah memiliki keterkaitan dengan batas lahan milik pihak lain, sehingga diperlukan persetujuan bersama sebelum proses sertifikasi dapat dilakukan. “Semua harus rela dan menyetujui, kemudian dibukukan persetujuannya. Setelah itu baru bisa diterbitkan sertifikatnya,” jelasnya. Ia juga menuturkan pengalamannya dalam mengelola sejumlah lahan yang tersebar di beberapa desa. Lahan-lahan tersebut, kata dia, awalnya diperoleh dari masyarakat yang menawarkan tanahnya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. “Tanah-tanah itu tidak saya jadikan milik pribadi, tetapi saya wakafkan untuk pendidikan, untuk sekolah dan pesantren,” ungkapnya. Lebih lanjut, KH Asep Saifuddin Chalim menekankan bahwa ketersediaan lahan yang luas sangat penting untuk pengembangan lembaga pendidikan yang berkualitas. Ia mengklaim bahwa lembaga pendidikan yang dikelolanya telah menunjukkan capaian akademik yang unggul di tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pesantren mampu bersaing bahkan melampaui sekolah umum dalam hal prestasi. Ia menambahkan, pihaknya juga tengah mengembangkan pendidikan tinggi dengan membuka sejumlah fakultas, seperti teknik, pertanian, kesehatan, hingga kedokteran. Namun, pengembangan tersebut dilakukan secara terencana dengan orientasi yang jelas. “Kita tidak asal mendirikan, tetapi ingin melakukan transformasi orientasi. Dulu pesantren berorientasi pada Indonesia merdeka, sekarang harus menuju Indonesia maju, adil, dan makmur,” tegasnya. Ia pun menutup dengan menekankan pentingnya melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, tidak hanya berhenti pada kemerdekaan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Sedangkan Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antara dunia akademik dan otoritas pertanahan. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut penting untuk memastikan tata kelola pertanahan dan aset negara berjalan secara transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum yang kuat. “Esensi dari kerja sama ini adalah simbol sinergitas. Dunia akademik dan otoritas pertanahan harus berjalan beriringan agar pengelolaan aset di Jawa Timur semakin baik dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat wakaf untuk berbagai tempat ibadah. Menurut Asep, sertifikasi wakaf merupakan bentuk perlindungan negara terhadap niat suci para wakif, sehingga aset keagamaan memiliki legalitas hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Ia merinci, dalam kesempatan tersebut diserahkan total 574 sertifikat wakaf yang berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 12 hari. Rinciannya meliputi 301 aset wakaf Nahdlatul Ulama (NU), 20 wakaf Muslimat, 14 wakaf Muhammadiyah, 22 wakaf milik Amanatul Ummah, serta 144 wakaf dari yayasan Islam lainnya maupun perorangan. Selain itu, turut diserahkan sebanyak 30 sertifikat hak pakai atas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan total luasan sekitar 101 ribu meter persegi. Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan berpotensi menembus angka triliunan rupiah tergantung nilai tanah per meter. “Ini capaian luar biasa. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ratusan sertifikat berhasil diselesaikan. Ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, juga dibentuk tim relawan bertajuk “Laskar Karomah Wakaf” yang akan berperan membantu percepatan sertifikasi aset wakaf dan aset pemerintah. Tim ini melibatkan berbagai unsur, termasuk santri dan mahasiswa. Sebanyak sekitar 7.500 santri dan mahasiswa direncanakan akan mengikuti pelatihan di Pacet untuk mendukung program tersebut. Mereka akan dibekali kemampuan administratif, mulai dari membantu pengisian berkas permohonan hingga pendampingan masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Asep menambahkan, pihaknya menargetkan program sertifikasi wakaf di Jawa Timur dapat mencapai 40.000 bidang. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.Tak hanya itu, BPN Jatim juga berkomitmen mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk pengadaan tanah untuk akses jalan di Kabupaten Malang yang ditargetkan rampung lebih cepat, yakni pada Juli 2026. “Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak. Ini adalah tugas mulia dalam rangka memberikan kepastian hukum atas aset umat dan pemerintah,” pungkasnya. Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan aset wakaf dan aset pemerintah di Jawa Timur semakin tertata, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dinas Pendidikan Jatim : LKS 2026 Jadi Ajang Cetak Juara
Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menggelar peresmian rehabilitasi sarana dan prasarana untuk SMA, SMK, serta SLB negeri dan swasta di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Kamis (9/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di SMKN 12 Surabaya ini diresmikan langsung oleh Khofifah Indar Parawansa. Selain peresmian infrastruktur pendidikan, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penutupan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Dikmen ke-34 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ajang unjuk kemampuan sekaligus seleksi bagi siswa-siswi terbaik Jawa Timur untuk melaju ke tingkat nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung PaewaiS.STP.,M.M., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur di tengah para peserta LKS. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah memberikan semangat dan motivasi besar bagi para siswa yang tengah berkompetisi. Ia juga melaporkan bahwa program revitalisasi dan rehabilitasi sarana pendidikan kali ini mencakup 50 lembaga sekolah dengan total anggaran lebih dari Rp45,6 miliar. Rinciannya meliputi 26 SMA, 21 SMK, dan 3 SLB. Bantuan tersebut terdiri dari 20 jenis program yang bersumber dari APBD serta 34 jenis bantuan dari pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Aries menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki semangat juara yang kuat, mengingat provinsi ini telah tiga kali berturut-turut meraih juara umum LKS tingkat nasional. Ia berharap pada tahun 2026, prestasi tersebut dapat kembali dipertahankan. LKS tahun ini mempertandingkan 56 bidang lomba, yang terdiri dari 54 bidang kompetisi dan 2 bidang ekshibisi. Para juara pertama di tingkat provinsi nantinya akan mewakili Jawa Timur di ajang nasional. Lebih lanjut, Aries juga mengapresiasi dukungan dari dunia usaha, dunia industri, serta perguruan tinggi yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pembinaan maupun beasiswa kepada para siswa berprestasi. Dukungan ini diharapkan dapat terus memacu semangat siswa untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Ia pun berpesan kepada seluruh peserta LKS agar terus meningkatkan kemampuan, tidak cepat berpuas diri, dan tetap berkomitmen mengembangkan potensi diri. “Masih banyak yang harus kita lakukan dan benahi bersama untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi,” ujarnya. Kegiatan ini disampaikannya menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.
BPN Jatim dan UAC Mojokerto Jalin Kerja Sama, Ratusan Sertifikat Wakaf dan Aset Pemprov Diserahkan
Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menjalin perjanjian kerja sama dengan Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Pacet Mojokerto, sekaligus menyerahkan sertipikat wakaf dan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto Utara No. 56 Surabaya, Kamis (9/4/2026). Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antara dunia akademik dan otoritas pertanahan. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut penting untuk memastikan tata kelola pertanahan dan aset negara berjalan secara transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian hukum yang kuat. “Esensi dari kerja sama ini adalah simbol sinergitas. Dunia akademik dan otoritas pertanahan harus berjalan beriringan agar pengelolaan aset di Jawa Timur semakin baik dan memberikan kepastian hukum,” ujarnya. Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat wakaf untuk berbagai tempat ibadah. Menurut Asep, sertifikasi wakaf merupakan bentuk perlindungan negara terhadap niat suci para wakif, sehingga aset keagamaan memiliki legalitas hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat. Ia merinci, dalam kesempatan tersebut diserahkan total 574 sertifikat wakaf yang berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 12 hari. Rinciannya meliputi 301 aset wakaf Nahdlatul Ulama (NU), 20 wakaf Muslimat, 14 wakaf Muhammadiyah, 22 wakaf milik Amanatul Ummah, serta 144 wakaf dari yayasan Islam lainnya maupun perorangan. Selain itu, turut diserahkan sebanyak 30 sertifikat hak pakai atas aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan total luasan sekitar 101 ribu meter persegi. Nilai aset tersebut diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan berpotensi menembus angka triliunan rupiah tergantung nilai tanah per meter. “Ini capaian luar biasa. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ratusan sertifikat berhasil diselesaikan. Ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya. Dalam kesempatan tersebut, juga dibentuk tim relawan bertajuk “Laskar Karomah Wakaf” yang akan berperan membantu percepatan sertifikasi aset wakaf dan aset pemerintah. Tim ini melibatkan berbagai unsur, termasuk santri dan mahasiswa. Sebanyak sekitar 7.500 santri dan mahasiswa direncanakan akan mengikuti pelatihan di Pacet untuk mendukung program tersebut. Mereka akan dibekali kemampuan administratif, mulai dari membantu pengisian berkas permohonan hingga pendampingan masyarakat dalam proses sertifikasi tanah. Asep menambahkan, pihaknya menargetkan program sertifikasi wakaf di Jawa Timur dapat mencapai 40.000 bidang. Untuk itu, diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.Tak hanya itu, BPN Jatim juga berkomitmen mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk pengadaan tanah untuk akses jalan di Kabupaten Malang yang ditargetkan rampung lebih cepat, yakni pada Juli 2026. “Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak. Ini adalah tugas mulia dalam rangka memberikan kepastian hukum atas aset umat dan pemerintah,” pungkasnya. Melalui kerja sama ini, diharapkan pengelolaan aset wakaf dan aset pemerintah di Jawa Timur semakin tertata, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA, dalam kesempatan nya menyampaikan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam proses sertifikasi tanah, khususnya terkait penetapan batas lahan. Ia menegaskan bahwa proses pemasangan patok batas tanah tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemilik lahan yang berbatasan langsung. “Kita hanya membantu dalam pelaksanaan di lapangan, seperti pemasangan patok. Itu harus dilakukan bersama-sama dengan pemilik tanah dan pihak terkait agar semuanya kondusif,” ujarnya. Menurutnya, setiap bidang tanah memiliki keterkaitan dengan batas lahan milik pihak lain, sehingga diperlukan persetujuan bersama sebelum proses sertifikasi dapat dilakukan. “Semua harus rela dan menyetujui, kemudian dibukukan persetujuannya. Setelah itu baru bisa diterbitkan sertifikatnya,” jelasnya. Ia juga menuturkan pengalamannya dalam mengelola sejumlah lahan yang tersebar di beberapa desa. Lahan-lahan tersebut, kata dia, awalnya diperoleh dari masyarakat yang menawarkan tanahnya, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. “Tanah-tanah itu tidak saya jadikan milik pribadi, tetapi saya wakafkan untuk pendidikan, untuk sekolah dan pesantren,” ungkapnya. Lebih lanjut, KH Asep Saifuddin Chalim menekankan bahwa ketersediaan lahan yang luas sangat penting untuk pengembangan lembaga pendidikan yang berkualitas. Ia mengklaim bahwa lembaga pendidikan yang dikelolanya telah menunjukkan capaian akademik yang unggul di tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pesantren mampu bersaing bahkan melampaui sekolah umum dalam hal prestasi. Ia menambahkan, pihaknya juga tengah mengembangkan pendidikan tinggi dengan membuka sejumlah fakultas, seperti teknik, pertanian, kesehatan, hingga kedokteran. Namun, pengembangan tersebut dilakukan secara terencana dengan orientasi yang jelas. “Kita tidak asal mendirikan, tetapi ingin melakukan transformasi orientasi. Dulu pesantren berorientasi pada Indonesia merdeka, sekarang harus menuju Indonesia maju, adil, dan makmur,” tegasnya. Ia pun menutup dengan menekankan pentingnya melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, tidak hanya berhenti pada kemerdekaan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.
BPBD Jatim Siapkan Strategi Hadapi Ancaman Kekeringan dan Krisis Air Bersih
Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 pada Senin, 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring dinamika perubahan iklim, khususnya memasuki musim kemarau. Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran pejabat penting lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian, kepala perangkat daerah terkait, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, jajaran kepolisian seperti para kapolres, serta ribuan undangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, S E.,M.PSDM. menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan dampak musim kemarau 2026. Gatot mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hampir seluruh wilayah memiliki potensi risiko bencana, baik yang berkaitan dengan kekeringan maupun keterbatasan sumber air bersih. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang serta pemetaan wilayah terdampak secara lebih rinci. Ia menjelaskan bahwa BPBD Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya antisipatif dengan menggandeng BNPB, khususnya dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan menyiapkan langkah penanganan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. “Kami berupaya memastikan, ketika potensi ancaman itu terjadi, penanganannya sudah siap, baik dari sisi logistik, personel, maupun koordinasi,” ujarnya. Menurut Gatot, sejumlah wilayah di Jawa Timur diketahui memiliki kerentanan tinggi terhadap kekeringan, terutama daerah-daerah dengan ketersediaan air terbatas. Kawasan dengan kondisi tanah kering serta minim sumber air bersih menjadi perhatian utama, karena berpotensi mengalami krisis air saat musim kemarau mencapai puncaknya. Ia juga menambahkan bahwa kondisi desa-desa yang sangat bergantung pada sumur resapan sebagai sumber air. Saat intensitas hujan menurun, ketersediaan air dari sumur resapan turut berkurang secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. “Wilayah-wilayah yang mengandalkan sumur resapan tentu akan sangat terdampak ketika musim kemarau panjang terjadi,” jelasnya. Lebih lanjut, Gatot menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi juga dibahas kesiapan BNPB dalam memberikan dukungan, termasuk kemungkinan penyaluran bantuan air bersih apabila dibutuhkan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat di daerah rawan kekeringan tetap mendapatkan akses air yang memadai. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, serta instansi terkait lainnya, Gatot berharap upaya mitigasi dan penanganan dampak bencana dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun terus mendorong kesiapsiagaan sejak dini guna meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi maupun musim kemarau 2026 di Jawa Timur.