Kadis Pertanian Jatim Heru Suseno Siapkan Strategi Hadapi Dampak Kemarau 2026
Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 pada Senin, 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring dinamika perubahan iklim, khususnya memasuki musim kemarau. Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, memaparkan langkah-langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau 2026 terhadap sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi iklim ke depan telah dipetakan dalam beberapa kategori, mulai dari lemah hingga kuat, yang berpotensi memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan strategi antisipasi sesuai dengan tingkat risiko yang ada. Heru mengungkapkan bahwa salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan-bantuan pertanian yang telah disalurkan pada tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program serta menentukan langkah perbaikan ke depan. Selain itu, untuk tahun 2026, pemerintah akan mempercepat proses verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan lahan serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran bagi para petani. “Bantuan yang telah diberikan sebelumnya perlu kita lihat kembali efektivitasnya, sementara untuk tahun 2026 proses verifikasi harus dipercepat agar penanganan di lapangan bisa lebih optimal,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan data pengamatan yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat potensi peningkatan produksi pertanian sekitar 2,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan tersebut tetap harus diantisipasi dengan baik mengingat adanya ancaman kekeringan yang dapat memengaruhi hasil panen di sejumlah wilayah. Heru juga menekankan pentingnya pemanfaatan data Kerangka Sampel Area (KSA) sebagai salah satu acuan dalam memantau kondisi pertanian di lapangan. Data tersebut digunakan untuk melihat perkembangan luas tanam dan panen, termasuk memprediksi masa panen yang umumnya berlangsung pada periode April hingga Juni. Menurutnya, periode tersebut harus dimaksimalkan oleh para petani, terutama dalam memanfaatkan sisa curah hujan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. “Masa panen yang masih berlangsung hingga pertengahan tahun harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Biasanya pola tanam sangat dipengaruhi oleh curah hujan, sehingga ketika hujan mulai berkurang, petani harus segera menyesuaikan strategi tanamnya,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa daerah-daerah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air perlu mendapatkan perhatian khusus, agar tidak terjadi gagal panen yang dapat berdampak pada ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, petani, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau. Melalui langkah-langkah tersebut, dirinya berharap sektor pertanian tetap mampu bertahan dan bahkan meningkat, meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan potensi kekeringan di tahun 2026.
Pemprov Jatim Matangkan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Jelang Musim Kemarau 2026
Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 pada Selasa, 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring dinamika perubahan iklim, khususnya memasuki musim kemarau. Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran pejabat penting lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian, kepala perangkat daerah terkait, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Kapolda Jatim serta jajaran kapolres Se Jatim, serta ribuan undangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr.Ir.Jumadi, M.MT. yang juga bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Gedung Negara Grahadi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan bahwa forum ini sengaja diperluas cakupannya agar koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif dibandingkan dengan pola apel siaga yang selama ini dinilai kurang optimal dalam menyerap arahan strategis. Menurutnya, rapat koordinasi ini tidak hanya berfokus pada antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, tetapi juga mengkaji secara serius potensi dampak musim kemarau 2026. Ia mengingatkan bahwa sejumlah fenomena iklim global seperti El Niño berpotensi memicu kondisi cuaca ekstrem yang berdampak luas, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan. “Rapat hari ini memang diperluas skalanya, sesuai arahan Ibu Gubernur, agar lebih efektif dalam menyatukan langkah. Tidak hanya antisipasi hidrometeorologi, tetapi juga kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko,” ujar Jumadi dalam sambutannya. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan tujuh narasumber utama dari berbagai lembaga strategis, di antaranya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kehutanan. Para pemateri tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait prediksi cuaca, potensi bencana, hingga langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, Jumadi menambahkan bahwa pada sesi lanjutan, Gubernur Jawa Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan memberikan arahan penutup guna memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi potensi bencana ke depan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-Polri, serta instansi vertikal dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk perangkat daerah, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh stakeholder dapat meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan musim kemarau 2026. Upaya ini diharapkan mampu melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sektor-sektor vital di Jawa Timur di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
DPRD Jatim Soroti Polemik Jembatan Lahor, M. Arbayanto Dorong Mediasi Warga dan Pengelola
Polemik terkait pengelolaan Jembatan Lahor di Kabupaten Malang terus menuai perhatian berbagai pihak, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, S.H., M.H., angkat bicara dan mendorong adanya solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan warga lokal maupun pihak pengelola. Dalam keterangannya, Arbayanto menegaskan pentingnya mencari titik temu di tengah konflik yang terjadi. Ia memahami bahwa keberadaan pintu masuk kawasan Lahor memiliki nilai ekonomis sebagai sumber pemasukan daerah. Namun di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi warga sekitar yang setiap hari harus melintasi akses tersebut untuk menjalankan aktivitas. “Harus ada titik temu terbaik antara warga lokal dengan pihak operator. Di satu sisi, ini memang menjadi pemasukan yang baik bagi daerah. Tapi di sisi lain, warga juga tidak mungkin terus dibebani, karena itu akses utama mereka untuk pulang, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari,” ujarnya. Menurutnya, warga yang telah lama tinggal di kawasan tersebut memiliki hak yang patut diperhatikan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat lokal. Arbayanto juga menyinggung adanya insiden pengerusakan fasilitas yang sempat terjadi dalam polemik tersebut. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan semua pihak dapat menahan diri demi terciptanya suasana kondusif. Terkait upaya penyelesaian, ia menilai peran pemerintah daerah sangat krusial dalam memfasilitasi dialog. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang merupakan pihak yang paling tepat untuk memediasi konflik tersebut. “Pemerintah Kabupaten Malang harus hadir sebagai mediator. Karena ini wilayah kerja mereka, sehingga diharapkan bisa bijak mempertemukan kedua belah pihak dan menghasilkan kesepakatan yang adil serta tidak merugikan siapa pun,” tegasnya. Lebih lanjut, ia berharap instansi terkait di tingkat lokal dapat mengambil langkah aktif untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pengelola, sehingga polemik Jembatan Lahor dapat segera menemukan solusi yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan bersama.
Wagub Emil Tinjau Ketersediaan BBM dan LPG di Surabaya, Pastikan Stok Aman dan Imbau Warga Tidak Panic Buying
Surabaya — Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, melakukan peninjauan langsung terhadap ketersediaan energi, khususnya LPG, di sebuah pangkalan LPG yang berlokasi di kediaman warga milik Muh Nur Komari, Jalan Jemursari II No. 74, Surabaya, Senin (6/4/2026). Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kekhawatiran masyarakat terkait isu kelangkaan LPG di sejumlah daerah di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Dalam keterangannya, Emil menjelaskan bahwa fenomena kelangkaan yang sempat terjadi, seperti di Banyuwangi, bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan lonjakan konsumsi secara tiba-tiba akibat kepanikan masyarakat. “Di Banyuwangi kemarin sempat terjadi panic buying karena tiba-tiba pola penggunaan meningkat pesat dalam satu waktu. Akhirnya stok harus ditambah hingga 73 persen dari kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan saat itu,” ujarnya. Ia menambahkan, setelah kondisi kembali normal dan masyarakat memahami bahwa stok sebenarnya tersedia, distribusi LPG pun kembali lancar dan tidak ditemukan masalah serupa di daerah lain. Emil menegaskan bahwa distribusi LPG subsidi oleh Pertamina dilakukan melalui pangkalan resmi yang jumlahnya mencapai sekitar 36 ribu titik di seluruh Jawa Timur. Di pangkalan tersebut, harga LPG dipastikan sesuai ketentuan pemerintah. “Kalau di pangkalan, stok dijamin selalu ada dan harga sesuai, sekitar Rp18.000. Kalau ada pengecer menjual lebih mahal, itu perlu dicek. Pengecer boleh menjual, tapi tidak boleh merugikan masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, ketahanan stok LPG dalam kondisi aman. Berdasarkan data, konsumsi LPG di Jawa Timur mencapai sekitar 6.000 metrik ton per hari, sementara total stok nasional berada pada level lebih dari 20 hari. Namun, Emil mengakui bahwa sering terjadi kesalahpahaman dalam membaca data stok, khususnya antara stok yang tersedia langsung di depo dan stok yang masih dalam perjalanan atau berada di kapal tanker. “Stok yang siap didistribusikan saat ini sekitar 4,4 hari. Tapi kalau ditotal dengan yang ada di kapal dan dalam perjalanan, jumlahnya mencapai lebih dari 20 hari. Jadi jangan hanya melihat satu angka saja,” jelasnya. Menurutnya, sistem distribusi energi memang dirancang dinamis sesuai kebutuhan, bukan dengan menyimpan stok berlebihan. Hal ini untuk menghindari risiko penyusutan maupun potensi bahaya, mengingat LPG merupakan bahan yang mudah terbakar. Dalam kesempatan tersebut, Emil juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak tanpa terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar. “Kita tidak perlu mengubah pola hidup secara drastis. Gunakan energi seperti biasa, tapi tetap bijak. Jangan karena isu global lalu langsung panik dan membeli berlebihan,” pesannya. Ia menegaskan bahwa panic buying justru dapat memicu kelangkaan semu di tingkat lokal. Jika terjadi secara masif dalam satu wilayah, kondisi ini bisa mengganggu distribusi yang sebenarnya sudah berjalan normal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pertamina, lanjut Emil, akan terus memastikan distribusi energi berjalan lancar serta melakukan pemantauan langsung di lapangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bagi masyarakat.