Rasiyo Pantau Langsung MPLS Sekolah Rakyat, Pastikan Siswa Dapat Layanan Terbaik
SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat yang berada di Kota Surabaya Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar dapat berjalan sesuai harapan. Dalam peninjauannya, Rasiyo melihat secara langsung berbagai aktivitas yang dijalani para siswa sejak hari pertama mengikuti MPLS. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi seluruh peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak awal menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi fisik siswa dalam keadaan baik sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar dengan optimal. “Pada hari ini saya melihat langsung pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat. Salah satu yang sangat baik adalah adanya Cek Kesehatan Gratis bagi anak-anak. Dengan pemeriksaan kesehatan sejak awal, kita bisa memastikan tumbuh kembang mereka berjalan dengan baik sehingga nantinya dapat menerima pembelajaran dengan tenang dan maksimal,” ujar Rasiyo. Ia menilai konsep Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, kedisiplinan, dan pembentukan karakter peserta didik. Hal itu terlihat dari berbagai aktivitas yang dijalankan siswa setiap hari, termasuk olahraga pagi dan pembiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah. “Lingkungannya sangat mendukung. Anak-anak sejak pagi sudah diajak berolahraga dan menjalani aktivitas yang positif. Ini menjadi modal penting untuk membentuk generasi yang sehat, disiplin, dan siap belajar,” katanya. Selain itu, Rasiyo juga mengapresiasi fasilitas yang disediakan bagi para siswa. Sistem pendidikan berasrama dinilai mampu memberikan dukungan yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan peserta didik. Di lingkungan sekolah, siswa mendapatkan tempat tinggal, ruang belajar, tempat tidur, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya yang menunjang proses pendidikan. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses. “Anak-anak ditampung di asrama yang cukup baik. Ada tempat tidur, ruang belajar, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar ingin memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi mereka,” ungkapnya. Rasiyo berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan dukungan fasilitas yang memadai serta proses pendidikan yang terintegrasi, ia optimistis para siswa mampu berkembang menjadi generasi yang memiliki daya saing tinggi. “Harapan kita, cita-cita Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi masyarakat sangat miskin dapat terlaksana dengan baik. Kita ingin mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara,” tegasnya. Lebih lanjut, Rasiyo juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat. Menurutnya, meskipun pengelolaan sarana, prasarana, dan peserta didik berada dalam lingkup Dinas Sosial, aspek kurikulum tetap harus diselaraskan dengan kewenangan sektor pendidikan. Ia menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum perlu melibatkan Dinas Pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Untuk tingkat SD dan SMP, koordinasi dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK perlu melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Guru dan kepala sekolah tentu sudah memiliki tugas masing-masing dalam mengelola pembelajaran. Namun untuk kurikulum harus tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena kewenangan pendidikan ada di sana. Dinas Sosial lebih fokus pada penyediaan sarana, prasarana, serta pembinaan sosial peserta didik,” jelasnya. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Rasiyo optimistis Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Bapenda Jatim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Mulai 1 Agustus 2026, Guru Dapat Diskon Tunggakan 20 Persen
Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur resmi meluncurkan program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (31/7/2026) sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur, Kresna Bimasakti, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Menurutnya, program pemutihan pajak akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur yang mengatur berbagai bentuk keringanan pajak kendaraan bermotor. “Kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Kresna. Dalam program tersebut, Pemprov Jatim memberikan sejumlah fasilitas, antara lain pembebasan sanksi administratif keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta bebas Pajak Progresif bagi kendaraan yang memenuhi ketentuan. Selain itu, tunggakan pokok PKB untuk tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan keringanan. Wajib pajak cukup membayar kewajiban pajak tahun berjalan 2026, sedangkan tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku dalam program pemutihan. Kresna mengungkapkan, terdapat kebijakan baru yang menjadi perhatian khusus pada tahun ini, yakni pemberian diskon sebesar 20 persen terhadap tunggakan pajak kendaraan bagi guru. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan kalangan pendidik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Sesuai arahan Ibu Gubernur, khusus untuk profesi guru diberikan pengurangan atau diskon sebesar 20 persen terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk tahun-tahun sebelumnya. Ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada para pendidik,” jelasnya. Bapenda Jatim memperkirakan program pemutihan ini akan dimanfaatkan oleh sekitar 962 ribu objek pajak dari berbagai kategori kendaraan. Nilai pembebasan pajak yang diberikan diperkirakan mencapai Rp17,2 miliar. Meski memberikan berbagai keringanan, pemerintah optimistis program tersebut tetap mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan PT Jasa Raharja Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas kebijakan Pemprov Jatim yang dinilai dapat membantu masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pihak Jasa Raharja juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Dana yang terkumpul dari sektor pajak kendaraan akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Selain itu, Jasa Raharja mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 pihaknya telah menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat Jawa Timur dengan nilai mencapai lebih dari Rp440 miliar. Santunan tersebut diberikan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan sebagai bentuk perlindungan dasar bagi pengguna jalan. Melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 ini, Pemprov Jatim berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepatuhan pajak sekaligus memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan. Pemerintah optimistis kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan Jawa Timur yang lebih maju.
Yordan Batara Goa Serap Aspirasi Warga Kalisari Surabaya, Soroti Akses BPJS dan Bantuan Usaha Mikro
SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menggelar kegiatan reses di Jalan Kalisari Sayangan I, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya, Rabu (29/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus sarana menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat secara langsung. Dalam sambutannya, Yordan menyampaikan bahwa reses merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi sehari-hari, baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun pemerintah pusat. “Saya hadir di sini untuk mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan warga. Tidak semua persoalan menjadi kewenangan kami di provinsi, tetapi kami siap membantu menghubungkan dan meneruskan kepada instansi yang berwenang, baik pemerintah kota maupun pemerintah pusat,” ujar Yordan di hadapan warga. Pada kesempatan tersebut, Yordan juga memberikan pemahaman mengenai berbagai layanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan SMA, SMK, dan SLB berada di bawah pemerintah provinsi. Sementara di sektor kesehatan, Pemprov Jatim memiliki sejumlah rumah sakit rujukan yang melayani masyarakat. Salah satu yang disoroti Yordan adalah perkembangan layanan di RSJ Menur Surabaya yang kini tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tetapi juga menjadi pusat layanan tumbuh kembang anak. “Sekarang RS Menur sudah berkembang. Tidak hanya melayani pasien gangguan jiwa, tetapi juga memiliki layanan tumbuh kembang anak, termasuk untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, kesulitan konsentrasi, kebutuhan khusus, hingga kecanduan gawai,” jelasnya. Selain sektor kesehatan, Yordan juga mensosialisasikan program bantuan usaha mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro atau rintisan usaha dengan persyaratan tertentu. Menurutnya, penerima bantuan harus masuk kategori desil 1 hingga 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), berusia produktif antara 17 hingga 55 tahun, serta telah memiliki usaha atau embrio usaha yang sedang dijalankan. “Bantuannya sebesar Rp3 juta dan diperuntukkan untuk penguatan sarana usaha, seperti membeli peralatan produksi, gerobak, kompor, tabung LPG, maupun perlengkapan usaha lainnya. Dana tersebut tidak diperbolehkan untuk membeli bahan baku usaha,” terang Yordan. Dalam sesi dialog, persoalan BPJS Kesehatan menjadi isu yang paling banyak dikeluhkan warga. Salah satunya disampaikan oleh Irwan, warga setempat yang mengaku mengalami kesulitan mengurus BPJS anaknya karena masih tercatat dalam kepesertaan di luar daerah. Menanggapi hal tersebut, Yordan langsung meminta data administrasi yang diperlukan agar dapat dibantu proses pengurusannya melalui staf yang mendampingi kegiatan reses. “Kalau ada kendala administrasi BPJS, silakan sampaikan kepada kami. Nanti akan kami bantu komunikasikan dan fasilitasi penyelesaiannya,” katanya. Keluhan lain yang mengemuka adalah mengenai tunggakan BPJS yang sebelumnya berasal dari kepesertaan perusahaan tempat warga bekerja. Banyak warga mengaku masih menerima pemberitahuan tunggakan meskipun saat ini telah menjadi peserta BPJS yang dibiayai pemerintah. Menjawab pertanyaan tersebut, Yordan menjelaskan bahwa tunggakan lama memang tidak otomatis terhapus. Namun, keberadaan tunggakan tersebut tidak menghilangkan hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui program BPJS yang ditanggung pemerintah daerah. “Yang terpenting BPJS-nya aktif. Tunggakan lama memang masih tercatat, tetapi tidak menghalangi masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang saat ini ditanggung pemerintah kota,” tegasnya. Ia juga mengingatkan warga untuk memastikan status kepesertaan BPJS selalu aktif, terutama sebelum membutuhkan layanan kesehatan. Menurutnya, BPJS hanya dapat diaktifkan maksimal tiga kali 24 jam sejak pasien masuk rumah sakit. “Jangan menunggu sakit baru mengurus BPJS. Pastikan statusnya aktif sejak sekarang. Kalau ada kendala, segera komunikasikan agar bisa segera ditangani,” ujar Yordan. Untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat, Yordan bahkan membagikan nomor kontak pribadinya yang dapat dihubungi melalui WhatsApp. Ia berharap warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan pendampingan. Reses yang berlangsung hangat dan penuh dialog tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Berbagai persoalan terkait kesehatan, bantuan sosial, hingga pengembangan usaha mikro berhasil dihimpun sebagai bahan perjuangan dan tindak lanjut di tingkat pemerintahan. Melalui kegiatan reses ini, Yordan menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap aspirasi warga tersampaikan dan memperoleh solusi sesuai kewenangan yang ada.
Reses di Ngawi, Kanang Tekankan Pendidikan dan Karakter sebagai Kunci Masa Depan Anak
NGAWI – Anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menggelar kegiatan reses di Kabupaten Ngawi dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat sekaligus memberikan perhatian khusus terhadap isu pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Kegiatan yang berlangsung di SDN Margomulyo 2 tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2026 dan dihadiri oleh para siswa, guru, orang tua murid, tokoh masyarakat, serta sejumlah unsur pemerintahan setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kanang menegaskan bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah melalui pendidikan yang berkualitas dan pembentukan karakter yang kuat sejak usia dini. Menurutnya, kemajuan suatu daerah maupun negara tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. “Anak-anak adalah aset bangsa yang harus dipersiapkan sebaik mungkin. Pendidikan menjadi pintu untuk meraih masa depan yang lebih baik, namun pendidikan harus dibarengi dengan pembentukan karakter agar lahir generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian sosial,” ujarnya di hadapan peserta kegiatan. Kanang menjelaskan bahwa perkembangan zaman yang semakin cepat menghadirkan tantangan baru bagi anak-anak. Kemajuan teknologi digital membawa banyak manfaat, namun juga memunculkan berbagai risiko apabila tidak disertai pendampingan yang memadai dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Karena itu, peran keluarga dinilai sangat penting dalam membentuk pola pikir, perilaku, dan kebiasaan positif anak sejak dini. Mantan Bupati Ngawi dua periode tersebut mengajak para orang tua untuk tidak hanya fokus pada capaian akademik anak, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pendidikan moral dan etika. Menurutnya, karakter yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa mendatang. Pada dialog yang berlangsung interaktif, Kanang juga mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat terkait dunia pendidikan. Sejumlah orang tua menyampaikan harapan agar akses pendidikan semakin merata dan berkualitas, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan. Selain itu, perhatian terhadap fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan terhadap kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Kanang menyatakan bahwa aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan menjadi bahan masukan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan pembangunan manusia dan peningkatan daya saing bangsa. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal. “Sekolah memiliki peran penting dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi keluarga tetap menjadi tempat pertama bagi anak untuk belajar tentang nilai, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Karena itu, sinergi semua pihak harus terus diperkuat,” katanya. Selain memberikan motivasi kepada para siswa, Kanang juga berbagi pengalaman hidup dan perjalanan pendidikannya sebagai bentuk inspirasi bagi generasi muda. Ia mendorong para pelajar untuk terus belajar, memiliki cita-cita yang tinggi, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Para siswa tampak aktif mengikuti sesi dialog dan menyampaikan berbagai pertanyaan. Kehadiran Kanang dalam momentum Hari Anak Nasional juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Melalui kegiatan reses tersebut, Kanang berharap semakin banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap pembangunan karakter anak sebagai bagian penting dari upaya menciptakan generasi unggul Indonesia. Ia meyakini bahwa anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan karakter yang kuat akan menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa kemajuan bagi daerah maupun bangsa. Reses yang digelar di Ngawi tersebut menjadi salah satu sarana bagi Kanang untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai kebutuhan dan aspirasi warga dapat tersampaikan secara langsung. Di tengah berbagai tantangan pembangunan saat ini, pendidikan dan pembentukan karakter dinilai tetap menjadi fondasi utama dalam mewujudkan generasi yang berdaya saing, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan.