Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 pada Senin, 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring dinamika perubahan iklim, khususnya memasuki musim kemarau.
Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Suseno, memaparkan langkah-langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau 2026 terhadap sektor pertanian.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi iklim ke depan telah dipetakan dalam beberapa kategori, mulai dari lemah hingga kuat, yang berpotensi memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan strategi antisipasi sesuai dengan tingkat risiko yang ada.
Heru mengungkapkan bahwa salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap bantuan-bantuan pertanian yang telah disalurkan pada tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program serta menentukan langkah perbaikan ke depan. Selain itu, untuk tahun 2026, pemerintah akan mempercepat proses verifikasi lapangan guna memastikan kesiapan lahan serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran bagi para petani.
“Bantuan yang telah diberikan sebelumnya perlu kita lihat kembali efektivitasnya, sementara untuk tahun 2026 proses verifikasi harus dipercepat agar penanganan di lapangan bisa lebih optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan data pengamatan yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat potensi peningkatan produksi pertanian sekitar 2,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan tersebut tetap harus diantisipasi dengan baik mengingat adanya ancaman kekeringan yang dapat memengaruhi hasil panen di sejumlah wilayah.
Heru juga menekankan pentingnya pemanfaatan data Kerangka Sampel Area (KSA) sebagai salah satu acuan dalam memantau kondisi pertanian di lapangan. Data tersebut digunakan untuk melihat perkembangan luas tanam dan panen, termasuk memprediksi masa panen yang umumnya berlangsung pada periode April hingga Juni.
Menurutnya, periode tersebut harus dimaksimalkan oleh para petani, terutama dalam memanfaatkan sisa curah hujan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. “Masa panen yang masih berlangsung hingga pertengahan tahun harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Biasanya pola tanam sangat dipengaruhi oleh curah hujan, sehingga ketika hujan mulai berkurang, petani harus segera menyesuaikan strategi tanamnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa daerah-daerah yang mulai mengalami penurunan ketersediaan air perlu mendapatkan perhatian khusus, agar tidak terjadi gagal panen yang dapat berdampak pada ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, petani, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman musim kemarau.
Melalui langkah-langkah tersebut, dirinya berharap sektor pertanian tetap mampu bertahan dan bahkan meningkat, meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan iklim dan potensi kekeringan di tahun 2026.



