Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 pada Senin, 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring dinamika perubahan iklim, khususnya memasuki musim kemarau.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran pejabat penting lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian, kepala perangkat daerah terkait, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, jajaran kepolisian seperti para kapolres, serta ribuan undangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, S E.,M.PSDM. menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan kolaborasi lintas lembaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan dampak musim kemarau 2026.
Gatot mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hampir seluruh wilayah memiliki potensi risiko bencana, baik yang berkaitan dengan kekeringan maupun keterbatasan sumber air bersih. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang serta pemetaan wilayah terdampak secara lebih rinci.
Ia menjelaskan bahwa BPBD Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya antisipatif dengan menggandeng BNPB, khususnya dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan menyiapkan langkah penanganan sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. “Kami berupaya memastikan, ketika potensi ancaman itu terjadi, penanganannya sudah siap, baik dari sisi logistik, personel, maupun koordinasi,” ujarnya.
Menurut Gatot, sejumlah wilayah di Jawa Timur diketahui memiliki kerentanan tinggi terhadap kekeringan, terutama daerah-daerah dengan ketersediaan air terbatas. Kawasan dengan kondisi tanah kering serta minim sumber air bersih menjadi perhatian utama, karena berpotensi mengalami krisis air saat musim kemarau mencapai puncaknya.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi desa-desa yang sangat bergantung pada sumur resapan sebagai sumber air. Saat intensitas hujan menurun, ketersediaan air dari sumur resapan turut berkurang secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. “Wilayah-wilayah yang mengandalkan sumur resapan tentu akan sangat terdampak ketika musim kemarau panjang terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gatot menyampaikan bahwa dalam rapat koordinasi juga dibahas kesiapan BNPB dalam memberikan dukungan, termasuk kemungkinan penyaluran bantuan air bersih apabila dibutuhkan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat di daerah rawan kekeringan tetap mendapatkan akses air yang memadai.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, serta instansi terkait lainnya, Gatot berharap upaya mitigasi dan penanganan dampak bencana dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah pun terus mendorong kesiapsiagaan sejak dini guna meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi maupun musim kemarau 2026 di Jawa Timur.
