Surabaya, 23 Januari 2026 – Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga menggelar Ujian Doktor Terbuka Program Studi Doktor Kesehatan Masyarakat atas nama Supriyanto, dr. SpB., FINACS., M.Kes, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, pada Jumat (23/1/2026).

Ujian doktor terbuka tersebut dilaksanakan di Aula Garuda Mukti Lantai 5 Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan UNAIR, para promotor dan ko-promotor, penguji, civitas akademika, serta tamu undangan dari kalangan praktisi dan pembuat kebijakan di bidang kesehatan.

Dalam sesi diskusi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, yang hadir secara daring, mengapresiasi gagasan dan model yang dipaparkan. Ia menyoroti tantangan implementasi di daerah, mulai dari variasi kepemimpinan kepala daerah, kemampuan APBD, hingga ketersediaan sumber daya manusia kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Supriyanto menyampaikan perlunya pemetaan dan asesmen daerah secara komprehensif, sehingga implementasi dapat dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari sekitar sepertiga rumah sakit daerah yang paling siap.

“Perlu dibentuk task force untuk melakukan asesmen kesiapan daerah, baik dari sisi regulasi, SDM, maupun pendanaan. Dengan begitu, akselerasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa hasil riset tidak boleh berhenti pada produk akademik semata, melainkan harus menghasilkan produk kebijakan dan produk terapan yang memberikan manfaat langsung bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menjawab tantangan distribusi tenaga kesehatan, kemandirian alat kesehatan, serta pembangunan SDM kesehatan unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ujian doktor terbuka ini menjadi momentum penting dalam pengembangan inovasi tata kelola rumah sakit berbasis komunitas dan teknologi, sekaligus memperkuat kontribusi akademisi dan praktisi dalam pembangunan sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Menjawab penyanggah yang disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Supriyanto menegaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang telah dikembangkan sangat memungkinkan untuk direplikasi di 514 kabupaten/kota di Indonesia, dengan catatan adanya komitmen kuat dan kerangka kebijakan yang jelas.

Menurutnya, replikasi sistem tersebut dapat ditargetkan sebelum tahun 2030 dan menjadi bagian dari legacy nasional bagi sekitar 280 juta penduduk Indonesia. Ia menekankan pentingnya penetapan deadline yang tegas, yang diperkuat melalui regulasi di tingkat atas, agar implementasi dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Supriyanto menilai bahwa keberhasilan replikasi sangat bergantung pada kemauan pemangku kepentingan daerah, serta penguatan kepemimpinan transformasional di seluruh level organisasi rumah sakit, mulai dari direktur hingga pimpinan unit terkecil. Selain itu, diperlukan pelatihan berjenjang, penetapan timeline kebutuhan peralatan, serta kesiapan teknologi informasi yang memadai.

Ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada stabilitas jaringan dan sistem teknologi informasi, yang harus diantisipasi melalui pembentukan suprasistem yang kuat untuk mengawal jalannya program. Menurutnya, sistem ini hanya akan berjalan optimal apabila klinisi dipercaya penuh dalam pengambilan keputusan medis, dengan mengedepankan prinsip good clinician no frill, yakni pelayanan berkualitas tinggi dengan biaya efisien.

“Jika kualitas dijaga dan efisiensi diterapkan dengan tepat, maka sistem kesehatan yang murah namun bermutu bukan hal yang mustahil. Dengan kesamaan cara pandang lintas kementerian, setidaknya empat kementerian berada dalam satu olah pikir, maka replikasi nasional sangat mungkin diwujudkan sesuai timeline yang ditetapkan,” pungkasnya.

Sedangkan menjawab pertanyaan Wakil Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan, Supriyanto menegaskan bahwa konsep pelayanan kesehatan yang dikembangkan memang berbiaya rendah (low cost), meskipun melibatkan lebih banyak sumber daya manusia.

Menurutnya, seluruh skema pembiayaan telah dihitung secara matang. Ia menjelaskan bahwa setiap perluasan layanan memang membutuhkan biaya, namun biaya tersebut relatif kecil dan justru dapat ditekan melalui penggunaan obat-obatan yang rasional dan sederhana.

“Tidak ada obat yang kualitasnya rendah hanya karena berlabel generik. Kalau ada yang mengatakan obat generik lebih jelek, itu berarti yang salah adalah industrinya, bukan obatnya,” tegas Supriyanto.

Ia mencontohkan pengalaman penggunaan obat generik yang dikemas sederhana, namun tetap efektif secara klinis dan jauh lebih murah dibandingkan obat bermerek, bahkan harganya bisa mencapai seperlima puluh dari obat paten, tanpa mengurangi hasil pengobatan.

Terkait pembiayaan tenaga kesehatan, Supriyanto menjelaskan bahwa tenaga yang turun ke lapangan telah diperhitungkan setara dengan perjalanan dinas dalam kota. Setiap petugas memperoleh honor yang jelas, dengan selisih sekitar 20 persen antara pelayanan di dalam dan di luar rumah sakit. Sementara untuk tindakan medis, tarifnya tetap sama, baik dilakukan di fasilitas rumah sakit maupun di luar rumah sakit.

“Dengan skema ini, kualitas tetap terjaga, tenaga kesehatan tetap dihargai, dan biaya bisa ditekan. Jadi tidak ada perbedaan signifikan dari sisi pembiayaan, hanya pendekatannya yang lebih efisien,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa sistem tersebut telah disusun secara terstruktur, termasuk perhitungan logistik, transportasi, hingga obat-obatan, sehingga dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.