SURABAYA – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur mengusulkan gagasan inovasi kebijakan bertajuk DIGIMAN (Digitalisasi Manajemen Jalan) dalam ajang Kompetisi Policy Innovation (POIN) 2026 yang diselenggarakan oleh BRIDA Jatim. Inovasi yang dipresentasikan oleh tim kelompok Apriana, M. Harun Al Hikam, dan Agnes Hanandita tersebut menawarkan sistem pengelolaan aset jalan berbasis digital untuk memperkuat perencanaan, menentukan prioritas penanganan, serta meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam presentasinya di hadapan dewan juri, Apriana menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun 2025, panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar 1.667 kilometer. Besarnya jaringan jalan tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi agar pemeliharaan dan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Namun, pengelolaan jalan provinsi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah penurunan tingkat kemantapan jalan dari 89,25 persen pada 2023 menjadi 86,51 persen pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laju kerusakan jalan belum sebanding dengan kecepatan penanganannya.

Apriana menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya refocusing anggaran, kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih atau over dimension over loading (ODOL), serta pengaruh cuaca. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menuntut adanya dasar penilaian yang lebih objektif dalam menentukan ruas jalan yang harus mendapatkan penanganan terlebih dahulu.

Selama ini, kebutuhan untuk menghimpun data riwayat penanganan, lokasi pekerjaan, hingga besaran biaya penanganan menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Tanpa basis data yang terintegrasi, penentuan prioritas berpotensi menimbulkan persoalan, terutama ketika terdapat sejumlah ruas jalan yang sama-sama membutuhkan penanganan.

“Diperlukan suatu sistem basis data agar penanganan jalan lebih terukur dan menghindari terbentuknya persepsi masyarakat bahwa pemerintah lambat dalam memberikan pelayanan,” jelas Apriana.

DIGIMAN hadirkan sistem pengelolaan jalan terpadu

Sebagai solusi, tim Dinas PU Bina Marga Jatim merekomendasikan pengembangan sistem JTM Road Asset sebagai bagian dari inovasi DIGIMAN. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi aset jalan, tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta potensi ekonomi di sekitar ruas jalan.

Sejumlah fitur yang ditawarkan antara lain Road Asset untuk menampilkan data aset jalan daerah dan potensi wilayah, serta Road Priority Index (RPI) yang digunakan untuk menentukan tingkat prioritas penanganan berdasarkan indikator dan penilaian yang lebih objektif.

Selain itu, tersedia fitur peta infrastruktur dan informasi potensi daerah di sekitar ruas jalan. Melalui fitur tersebut, kondisi jaringan jalan dapat dikaitkan dengan kebutuhan konektivitas menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi.

Apriana juga memaparkan rancangan aplikasi yang dilengkapi dashboard dan peta terpadu. Peta tersebut diharapkan membantu masyarakat membedakan status jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, laporan atau aduan kerusakan jalan dapat lebih tepat sasaran sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.

Fitur lain yang diperkenalkan adalah ruang simulasi penanganan. Melalui fasilitas ini, kebutuhan anggaran dan pilihan ruas yang menjadi prioritas dapat dihitung berdasarkan data. Apriana mencontohkan pentingnya mekanisme tersebut ketika pemerintah harus menyesuaikan alokasi anggaran akibat efisiensi belanja.

Dalam presentasinya, ia menyebut alokasi anggaran pada perubahan APBD yang dibahas saat itu sekitar Rp900 miliar, dengan adanya efisiensi sekitar 25 persen. Melalui DIGIMAN, penyesuaian anggaran diharapkan dapat dilakukan dengan dasar perhitungan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tim juga menyiapkan fitur asisten berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Fitur tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi seputar kondisi jalan maupun pengetahuan terkait pengelolaan jalan.

Sementara itu, aplikasi Jati Merut Aset diperkenalkan sebagai aplikasi berbasis smartphone untuk menunjang kegiatan survei jalan. Aplikasi ini juga direncanakan dapat diakses masyarakat guna memperoleh informasi kondisi jalan dan menyampaikan aduan apabila ditemukan kerusakan.

Enam tahapan implementasi

Dalam rancangan pelaksanaannya, DIGIMAN akan dikembangkan melalui enam tahapan. Tahap awal meliputi persiapan dan pengumpulan data melalui survei, studi literatur, serta konsultasi. Tahap berikutnya adalah desain inovasi, termasuk pembuatan aplikasi, penyusunan rancangan RPI, dan perancangan skema penilaian prioritas.

Tahap ketiga mengusung konsep One Route One Data, yakni membangun satu basis data jalan yang memuat informasi seperti STA, nomor ruas, nama jalan, kondisi jalan, dan data pendukung lainnya.

Selanjutnya, konsep One Route One Map mengintegrasikan data jalan dengan berbagai informasi pendukung dalam satu peta terpadu. Tahap kelima adalah One Route One Decision, yaitu penggunaan data dan penilaian berbasis RPI sebagai dasar pengambilan keputusan penanganan jalan.

Tahap terakhir berupa implementasi melalui uji coba sistem DIGIMAN, validasi data jalan, serta penerapan RPI untuk menentukan ruas yang menjadi prioritas penanganan.

Apriana menjelaskan, inovasi tersebut diharapkan memberikan tujuh manfaat utama. Di antaranya menentukan prioritas ruas jalan berdasarkan skor RPI, mengoptimalkan alokasi biaya pemeliharaan, menyatukan data jalan dalam satu basis digital, serta mendukung konektivitas menuju pusat produksi dan distribusi.

DIGIMAN juga dirancang untuk mempertimbangkan risiko bencana dan cuaca ekstrem, membuka informasi mengenai prioritas serta status penanganan jalan, dan mengurangi kerusakan berulang melalui perencanaan yang memperhatikan riwayat penanganan sebelumnya.

Melalui inovasi DIGIMAN, Dinas PU Bina Marga Jawa Timur mendorong pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan transparan. Sistem tersebut diharapkan menjadi landasan pengambilan keputusan yang lebih tepat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan infrastruktur jalan bagi masyarakat Jawa Timur.