SURABAYA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat Provinsi/Kabupaten/Kota pada Kamis, 27 November 2025 bertempat di Hotel Shangri-La Surabaya. Kegiatan ini dibuka secara resmi dan dihadiri oleh seluruh legislator Demokrat dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam sambutannya menegaskan bahwa Bimtek ini menjadi momentum penting bagi para legislator untuk menyelaraskan pemahaman dan langkah politik dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Emil menyebut, banyak program prioritas nasional yang kini perlu dikawal bersama demi suksesnya pembangunan, antara lain Sekolah Rakyat, MBG, ketahanan pangan, operasi desa merah putih, hingga transportasi gratis. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki sejumlah komoditas strategis yang perlu didorong hilirisasinya, seperti tebu dan potensi sumber daya maritim.
“Semua ini harus diselaraskan. Rekan-rekan yang duduk di Dewan harus punya perspektif yang sama, karena Partai Demokrat juga bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Bimtek ini bukan sekadar mendengar materi, tapi mematangkan pemahaman bersama,” tegas Emil.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu juga menyinggung peran strategis DPRD, khususnya dalam pembahasan APBD. Ia mengingatkan bahwa tahun depan daerah akan menghadapi tantangan berupa pengurangan transfer anggaran, sehingga perlu strategi matang untuk menjaga kualitas layanan publik.
“Kita tidak boleh abai. Harus menentukan skala prioritas dan berkoordinasi dengan pusat terkait program-program daerah yang bisa diperkuat lewat skema pendanaan nasional, seperti investasi jalan daerah, sekolah, maupun infrastruktur lainnya,” jelasnya.
Terkait isu politik dan Pemilu 2029, Emil menegaskan bahwa fokus utama saat ini bukan pada hitung-hitungan elektoral, melainkan kerja nyata untuk masyarakat.
“Masyarakat itu ingin partai bekerja, bukan bicara kursi. Yang ada sekarang saja harus kita pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Emil juga menanggapi isu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 yang sedang ramai serta disertai aksi buruh. Ia mengapresiasi komunikasi yang baik antara serikat buruh dan Pemprov, yang hari ini diterima langsung oleh Sekda.
“Kami selalu memaksimalkan upaya untuk kesejahteraan buruh, dengan tetap memperhatikan daya saing perusahaan. Komunikasi seperti tahun-tahun sebelumnya berjalan baik,” katanya.
Saat ditanya mengenai wacana bahwa kenaikan UMP seharusnya tidak dilakukan setiap tahun, Emil memilih tidak menjawab secara terburu-buru.
“Pertanyaan itu tidak bisa dijawab sambil lalu. Harus dibahas bersama, tidak bisa hanya dengan teori. Jadi saya tidak ingin mengomentari wacana tersebut saat ini,” tutup Emil.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas dan soliditas Fraksi Partai Demokrat di seluruh Jawa Timur dalam mengawal program-program pembangunan yang berpihak pada rakyat.
