SURABAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, H. Miseri Efendy, SH., MH., dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).
Dalam pandangan akhirnya, Miseri menegaskan bahwa persetujuan terhadap APBD 2027 didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar), jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi, serta rekomendasi komisi-komisi DPRD Jawa Timur.
Fraksi Demokrat menilai penyusunan APBD 2027 telah mempertimbangkan potensi daerah, kapasitas fiskal, serta dinamika perekonomian global dan nasional. Karena itu, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Fraksi Demokrat memberikan sejumlah catatan penting terhadap struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan APBD 2027.
Soroti Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi PAD
Miseri menjelaskan, pendapatan daerah dalam APBD Jawa Timur 2027 diproyeksikan mencapai Rp26,54 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,68 triliun, pendapatan transfer Rp8,83 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28 miliar.
Fraksi Demokrat mencermati adanya kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp138,11 miliar atau 0,52 persen dibandingkan perhitungan dalam Nota Keuangan Raperda APBD 2027. Namun, kenaikan tersebut sepenuhnya berasal dari tambahan alokasi transfer ke daerah, sementara PAD justru mengalami penurunan sekitar Rp20,25 miliar.
Menurutnya, komposisi PAD sebesar 66,6 persen dan pendapatan transfer sekitar 33,3 persen menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Jawa Timur yang relatif tinggi. Akan tetapi, pertumbuhan PAD dinilai masih perlu ditingkatkan karena hanya tumbuh sekitar 0,2 persen dibandingkan PAPBD 2026.
Untuk itu, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah daerah memperkuat optimalisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), melalui pemutakhiran data kendaraan, penagihan tunggakan, serta digitalisasi pelayanan Samsat.
Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan kebijakan antisipatif terhadap peralihan penggunaan kendaraan listrik, memperkuat sinergi pemungutan opsen pajak bersama pemerintah kabupaten/kota, serta mengoptimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Optimalisasi aset milik daerah yang belum produktif juga dinilai penting agar dapat memberikan tambahan penerimaan bagi daerah tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Fraksi Demokrat turut meminta agar tambahan Transfer ke Daerah digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Termasuk memastikan penggunaan minimal 10 persen hasil penerimaan PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Belanja Operasi Masih Mendominasi
Pada sisi belanja, Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap komposisi belanja daerah 2027 yang mencapai Rp27,63 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp20,80 triliun atau sekitar 75,3 persen. Sementara belanja modal hanya dialokasikan Rp1,67 triliun atau sekitar 6,1 persen, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp5,05 triliun.
Miseri menilai dominasi belanja operasi perlu menjadi perhatian serius karena belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik masih relatif terbatas.
Fraksi Demokrat juga mencermati pemenuhan kewajiban belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan catatan pembahasan, capaian Jawa Timur masih berada di kisaran 30 persen sehingga diperlukan langkah konkret untuk memenuhi ketentuan tersebut.
Di sisi lain, belanja pegawai sebesar Rp8,5 triliun atau sekitar 30,7 persen dari total belanja daerah juga menjadi perhatian. Namun, setelah komponen tunjangan guru yang bersumber dari transfer ke daerah diperhitungkan sesuai ketentuan, proporsinya berada di kisaran 25,2 persen.
Fraksi Demokrat mengingatkan agar struktur belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung produktivitas masyarakat dan tidak mengurangi ruang fiskal bagi program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap rakyat.
Selain persoalan komposisi belanja, Miseri juga menyoroti alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp100 miliar. Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk mengantisipasi berbagai risiko, mulai dari kekeringan akibat El Nino hingga awal 2027, bencana hidrometeorologi, hingga kebutuhan penanganan keadaan darurat lainnya.
Perhatian juga diberikan terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meskipun alokasi pendidikan telah memenuhi batas minimal 20 persen, sebagian besar anggaran Dinas Pendidikan masih terserap untuk belanja pegawai, tunjangan profesi guru, dan BOS. Sementara itu, belanja modalnya masih relatif kecil.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta memperkuat orientasi belanja terhadap hasil pelayanan. Tingginya angka kematian ibu dan bayi serta capaian program Cek Kesehatan Gratis yang masih perlu ditingkatkan menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapatkan perhatian.
Dorong Percepatan Penyerapan Anggaran
Persoalan penyerapan anggaran juga menjadi salah satu catatan Fraksi Demokrat. Miseri menyebutkan bahwa realisasi belanja modal pada Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen.
Bahkan, hingga pertengahan Oktober 2026, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis masih menunjukkan tingkat penyerapan yang belum optimal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran dan berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di masing-masing OPD.
Menurut Miseri, setiap alokasi anggaran harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan mandat pembangunan yang telah ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Pembiayaan Daerah Harus Akuntabel
Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Demokrat mencermati bahwa struktur pembiayaan APBD 2027 bertumpu pada perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Penggunaan SiLPA tersebut menjadi sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tanpa menimbulkan kebutuhan pembiayaan melalui utang baru.
Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa perkiraan SiLPA tersebut masih harus dipastikan melalui realisasi anggaran dan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Miseri menegaskan, pengelolaan pembiayaan daerah harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang baik harus menjadi landasan dalam penggunaan setiap rupiah uang publik.
Demokrat Setujui APBD 2027
Setelah menyampaikan berbagai catatan terhadap struktur APBD 2027, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Miseri menegaskan, persetujuan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa APBD 2027 telah memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik atau good financial governance, terutama transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.
Fraksi Demokrat juga berharap seluruh kebijakan anggaran yang telah disepakati dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Timur.
Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, menurut Fraksi Demokrat, harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus mengedepankan pengabdian dan kepentingan rakyat.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
