Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur terus mendorong percepatan reforma agraria sebagai instrumen strategis dalam menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Asep Heri melalui Staf Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Ervin Rahmawati, dalam forum diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 pada Sabtu, 14 Desember 2025, bertempat di Kantor PWM Jawa Timur, kawasan Kertomenanggal, Surabaya.
Ervin menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat sekitar 14 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah berstatus kabupaten/kota lengkap, yakni wilayah yang seluruh bidang tanahnya telah terpetakan, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum terdaftar. Status lengkap ini bukan berarti seluruh tanah telah bersertifikat, melainkan telah memiliki basis data spasial yang utuh sebagai fondasi penataan pertanahan.
“Target kami pada tahun 2026 nanti akan ada tambahan sembilan kabupaten/kota lagi yang mendeklarasikan diri sebagai kabupaten/kota lengkap,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang berkontribusi langsung terhadap visi Indonesia Emas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, khususnya dalam agenda penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Namun demikian, reforma agraria tidak dapat dipandang sebagai program sektoral BPN semata.
“Reforma agraria itu lintas sektor. Tidak akan berjalan kalau hanya dilakukan oleh BPN saja. Ini melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, BPN berperan pada penataan aset, sementara penataan akses dilakukan oleh instansi terkait seperti dinas koperasi, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, maupun OPD lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Penataan akses tersebut mencakup edukasi, permodalan, pemasaran, hingga pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat.
Sebagai bentuk dukungan, BPN juga memfasilitasi kegiatan pendataan akses reforma agraria, pemetaan sosial, pembentukan kelompok usaha, serta pendampingan untuk memastikan sertifikasi tanah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga diarahkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ervin menambahkan, sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Jawa Timur berasal dari berbagai skema, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penyelesaian konflik pertanahan, hingga tanah hasil redistribusi lainnya. Reforma agraria juga diselaraskan dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong pengembangan industri kreatif, serta mempercepat pembangunan infrastruktur.
Selain redistribusi tanah, BPN Jatim juga mengembangkan kebijakan konsolidasi tanah, khususnya pada pengembangan kawasan permukiman, pembentukan kota baru, dan kawasan berorientasi transit (transit oriented development). Pendekatan ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi wilayah sekitar, sekaligus membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas tata ruang.
Dalam konteks penataan ruang, Ervin menekankan pentingnya pengawalan sejak tahap awal penyusunan rencana tata ruang melalui konsultasi publik yang inklusif. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus tetap menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.
“Kalau pembangunan hanya mengejar hasil sebesar-besarnya tanpa memperhatikan lingkungan, dampaknya justru akan merusak ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, penyusunan kebijakan tata ruang harus benar-benar dikawal dari awal,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa layanan pertanahan BPN tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga mencakup kebijakan penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
