Surabaya- Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi Setdaprov Jatim menggelar Penganugerahan Penghargaan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, Zona Integritas, dan Budaya Kerja Tahun 2025 di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (11/12/2025). Acara ini menjadi wadah apresiasi bagi perangkat daerah yang menunjukkan capaian terbaik dalam peningkatan kualitas birokrasi selama satu tahun terakhir.
Kepala Biro Organisasi, Adina, Febriani menjelaskan bahwa pelaksanaan penganugerahan tahun ini dirancang dalam satu rangkaian acara sebagai bentuk efisiensi serta mencerminkan bahwa empat aspek penilaian tersebut saling berkaitan erat dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
“Penghargaan untuk pelayanan publik, zona integritas, akuntabilitas kinerja, dan budaya kerja kita jadikan satu acara, dengan semangat efisiensi. Ini adalah hasil kerja selama satu tahun, dan inilah penghargaannya,” ujarnya.
Adina menyampaikan bahwa perangkat daerah yang selama ini memberikan pelayanan publik terbaik, menunjukkan integritas tinggi, serta mampu menerapkan budaya kerja BerAKHLAK telah diberikan apresiasi.
“Pelayanan yang diberikan perangkat daerah, integritasnya, dan budaya kerja BerAKHLAK juga sudah kita berikan hari ini. Alhamdulillah,” ujarnya.
Pada acara tersebut, Pemprov Jatim juga memberikan Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada perangkat daerah Sutomo. Adina menegaskan bahwa penghargaan WBK bukan sekadar simbol, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menjaga serta memperkuat integritas birokrasi.
“Ini tidak hanya sekadar penghargaan. Ini adalah awal bahwa integritas harus dipertahankan. Setelah WBK, masih ada target berikutnya yaitu WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang merupakan capaian paripurna dan sangat sulit dicapai. Harapannya semua perangkat daerah yang sudah mencanangkan WBK dapat berproses menuju WBBM,” tegasnya.
Adina juga memaparkan strategi baru dalam membangun keberlanjutan zona integritas di lingkungan Pemprov Jatim. Jika sebelumnya perangkat daerah mengajukan diri untuk dinilai, kini mekanisme tersebut berubah. Tim Penilai Internal (TPI) yang telah dipercaya secara resmi oleh Kemenpan RB akan lebih aktif memberikan pendampingan.
“Kalau dulu perangkat daerah mengusulkan. Sekarang strateginya berbeda. TPI kita akan lebih aktif mendampingi secara reguler. Bahkan bisa turun langsung ke perangkat daerah. Kita yang lebih proaktif daripada menunggu usulan,” jelas Adina.
Melalui perubahan strategi ini, Pemprov Jatim menargetkan peningkatan kualitas integritas dan pelayanan secara lebih merata dan konsisten di seluruh perangkat daerah. Pendampingan aktif dinilai mampu membantu proses pencapaian predikat WBK maupun WBBM secara lebih efektif.
“Semangat integritas harus tetap dijaga. Dengan pendampingan reguler dan proaktif, kita ingin memastikan kesinambungan pembangunan zona integritas di semua perangkat daerah,” pungkasnya.
