SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran sebagai ungkapan syukur atas ditetapkannya Syaikhona Muhammad Kholil bin Abdul Latif Al-Bangkalani sebagai Pahlawan Nasional. Acara yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya 15 November 2025, ini dihadiri jajaran Forkopimda Jatim, para ulama, dzurriyah Syaikhona Kholil, serta para tokoh masyarakat. Tasyakuran berlangsung khidmat dan penuh haru, menandai babak penting dalam sejarah Bangkalan dan dunia pesantren.
Dalam sambutannya, pejabat Pemprov Jatim yang turut mengawal proses pengusulan gelar tersebut membeberkan perjalanan panjang yang harus ditempuh hingga ditetapkannya Syaikhona Muhammad Kholil sebagai Pahlawan Nasional. Ia mengisahkan bahwa sejak satu per satu ulama murid Syaikhona Kholil ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pertanyaan demi pertanyaan mengenai sosok guru besar mereka mulai muncul di tingkat nasional.
Menurutnya, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, isu terbesar yang menjadi kendala adalah soal foto autentik Syaikhona Kholil. Dalam proses administrasi gelar pahlawan nasional, foto menjadi syarat penting dan harus dapat diverifikasi. Namun, dokumen visual mengenai Syaikhona Kholil sangat terbatas. Hanya ada satu foto lama dan satu sketsa. Karena itu, pihak Pemprov Jatim beberapa kali melakukan tasheh bersama dzurriyah untuk menyepakati mana yang bisa digunakan secara resmi.
“Tidak mungkin tidak ada foto, tapi setelah diskusi panjang akhirnya dzurriyah menyetujui penggunaan sketsa,” jelasnya. Diskusi tersebut berlangsung lama, bahkan bersama Wakil Gubernur Jatim, karena ada perasaan sungkan: murid-murid Syaikhona Kholil sudah menjadi pahlawan, namun sang guru belum ditetapkan, hanya karena terbentur masalah foto.
Situasi mulai berubah ketika proses pengusulan memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sang Presiden menegaskan bahwa ketiadaan foto tidak akan menghalangi penetapan. “Pokoknya pahlawan dulu, foto mengikuti kesepakatan dzurriyah,” demikian arahan Presiden yang dikutip dalam acara tersebut.
Sketsa akhirnya resmi dipakai sebagai dokumen visual. Sketsa tersebut dibuat dalam warna hitam putih agar tidak mudah dimodifikasi atau disalahgunakan, terutama di era teknologi AI. Keputusan ini sekaligus mengakhiri perdebatan panjang mengenai identitas visual Syaikhona Muhammad Kholil.
Proses pengusulan sendiri membutuhkan pemenuhan berbagai persyaratan—mulai data primer, dokumen sejarah, hingga seminar lokal, regional, dan nasional. Pejabat tersebut mengungkap bahwa ia mengikuti setidaknya tiga seminar secara langsung, dan persoalan foto selalu muncul sebagai kendala utama. “Hal-hal yang oleh dzurriyah dianggap sederhana—karena beliau hidup dengan penuh keikhlasan tanpa meninggalkan banyak dokumentasi—ternyata menjadi syarat penting bagi dokumen kenegaraan,” terangnya.
Ia kemudian menceritakan momen penetapan gelar pahlawan yang diumumkan pada 10 November, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Gelar diterima di Istana Negara oleh Lora Imron Amin dan Kiai Jamiati Faisal. Seusai penganugerahan, dirinya langsung menghubungi Pemprov Jatim untuk menentukan waktu tasyakuran. Semula akan digelar lebih cepat, namun akhirnya diputuskan setelah hari Jumat karena ia sedang menghadiri undangan Rising Fellowship di Singapura.
Acara tasyakuran di Grahadi disebutnya sebagai wujud syukur sekaligus momentum untuk ngalap berkah dari perjuangan dan keikhlasan Syaikhona Muhammad Kholil. “Semoga keberkahan beliau menetes kepada kita semua—perjuangannya, keikhlasannya, kedalaman ilmunya,” tuturnya.
Ia juga mengisahkan bahwa sebelum acara berlangsung, ia sempat mengajak Ketua DPRD Jatim, Kusnadi Musyafa’, untuk turut hadir. Dengan nada akrab, ia bercerita tentang panggilan sehari-hari antara keduanya yang menggambarkan kedekatan personal dengan para pemimpin daerah yang juga memiliki takzim mendalam kepada ulama besar Madura tersebut.
Tasyakuran ditutup dengan doa bersama, mengalirkan rasa syukur sekaligus harapan agar nilai-nilai perjuangan Syaikhona Muhammad Kholil—baik dalam bidang keilmuan, spiritualitas, maupun nasionalisme pesantren—dapat terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Gelar Pahlawan Nasional yang kini disandang ulama kharismatik asal Bangkalan itu bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Madura, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.
