Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan secara resmi meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu Tahun 2025, Rabu malam (10/12/2025), di Grand City Convex, Surabaya. Program ini menyasar puluhan ribu siswa SMA, SMK, dan SLB sebagai upaya konkret mencegah anak putus sekolah sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paewai, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di tengah-tengah insan pendidikan. Ia juga mengucapkan selamat atas capaian Gubernur yang kembali meraih Apresiasi Inovasi Government Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, yang menurutnya merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah provinsi, DPRD, dan stakeholder terkait dalam mendorong inovasi pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan.
“Penghargaan ini menjadi energi bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik, merata, dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Aris Agung Paewai.
Dalam kesempatan tersebut, Aris Agung Paewai melaporkan dua agenda strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, penyerahan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang disusun sebagai panduan strategis untuk memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang tertinggal dan kehilangan hak atas pendidikan. Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat penurunan angka anak tidak sekolah di Jawa Timur.
Agenda kedua adalah launching Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu Tahun 2025, yang merupakan bagian dari implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya program Jatim Cerdas. Program ini bertujuan memperkuat akses pendidikan yang berkualitas serta mencegah peserta didik putus sekolah akibat kendala ekonomi, sekaligus mendukung program wajib belajar 13 tahun.
Aris menjelaskan, bantuan ini diperuntukkan bagi siswa SMA dan SMK kelas X, XI, XII, serta SLB kelas I hingga XII yang berasal dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 dan desil 2. Ia menegaskan bahwa penerima bantuan bukan merupakan penerima bantuan pendidikan sejenis dari sumber lain, sehingga tidak terjadi duplikasi anggaran. Seluruh data penerima telah melalui proses pemadanan dengan data kependudukan dan data sekolah, serta diverifikasi secara faktual oleh sekolah dan cabang dinas pendidikan.
“Besaran bantuan yang diberikan kepada setiap peserta didik adalah Rp1 juta, dengan total penerima sebanyak 48.077 siswa dan total anggaran mencapai Rp48,077 miliar,” ungkapnya.
Adapun rincian penerima bantuan meliputi 11.362 siswa SMA, 24.339 siswa SMK, dan 12.376 siswa SLB. Dana bantuan akan disalurkan melalui virtual account masing-masing siswa berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur yang telah ditetapkan. Penggunaan dana diatur secara ketat dan hanya boleh digunakan untuk kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam, buku dan alat tulis, tas, sepatu, paket data pembelajaran, serta biaya transportasi ke sekolah.
Dinas Pendidikan Jawa Timur juga menetapkan aturan tegas terkait penghentian bantuan, di antaranya jika peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, menikah, terlibat tindak kriminal, atau terbukti menerima bantuan sejenis dari sumber lain.
Menurut Aris Agung Paewai, program ini merupakan wujud nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang anak-anak untuk mengenyam pendidikan. “Pendidikan adalah hak semua anak dan menjadi bekal utama untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Aris Agung Paewai memohon perkenan Gubernur Jawa Timur untuk memberikan arahan sekaligus secara resmi meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu Tahun 2025. Ia berharap program ini menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan Jawa Timur berprestasi dan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang.
