Surabaya- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 pada Sabtu, 14 Desember 2025, bertempat di Kantor PWM Jawa Timur, kawasan Kertomenanggal, Surabaya. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk membaca arah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, sekaligus menegaskan pentingnya reformasi agraria yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan antar generasi.
Mengusung tema “Membaca Arah Perubahan RTRW Provinsi Jawa Timur: Dari Reforma Agraria Menuju Keadilan Antar Generasi”, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap isu tata ruang, agraria, dan kebijakan publik.
Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur Dr. Asep Heri, S.H., M.H., Guru Besar Teknologi Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. Rochmad Safari, S.H., M.Si., Guru Besar Teknologi Hukum Universitas Jember Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., serta anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Deddi Irawan, S.Pd. Diskusi dipandu secara interaktif dengan melibatkan peserta dari unsur persyarikatan, akademisi, dan masyarakat sipil.
Pada kesempatannya, Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Ahmad Riyadh, PhD, menegaskan pentingnya kegiatan refleksi akhir tahun sebagai ruang evaluasi bersama bagi seluruh elemen organisasi dan pemangku kepentingan, khususnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum dan kebijakan publik di daerah.
Menurutnya, refleksi ini menjadi momentum bagi seluruh peserta, baik dari unsur Majelis Hukum dan HAM daerah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), advokat persyarikatan, maupun unsur lembaga lainnya, untuk melakukan introspeksi terhadap kinerja sepanjang tahun 2025 serta merumuskan perbaikan ke depan.
“Bagi MHH, refleksi ini penting agar semua pihak bisa merefleksikan diri. Terutama untuk melihat bagaimana perjalanan kita selama 2025 dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depan,” ujar Ahmad Riyadh.
Ia menjelaskan bahwa hasil refleksi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi internal organisasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Salah satu isu yang disampaikan dalam refleksi tersebut adalah tata ruang. Ahmad Riyadh menilai bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan tata ruang masih kerap menghadapi persoalan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Tata ruang itu sebenarnya sudah jelas aturannya. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya yang belum seimbang. Semua pihak punya kebutuhan, warga juga punya kepentingan, tapi semuanya harus ditempatkan secara proporsional dan berkeadilan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam konteks hukum, MHH PWM Jatim kerap menangani berbagai persoalan yang muncul akibat ketidakseimbangan tersebut, termasuk kasus-kasus di luar kepentingan organisasi, seperti sengketa wakaf dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya.
Refleksi tahunan ini, lanjutnya, memang telah menjadi agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun. Namun ia menekankan pentingnya menjadikan refleksi tidak sekadar kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menghasilkan langkah konkret dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Ahmad Riyadh juga mendorong penguatan kolaborasi lintas majelis dan lembaga di lingkungan Muhammadiyah, agar berbagai persoalan yang dihadapi di daerah dapat ditangani secara bersama dan berkelanjutan.
“Selama ini forum-forum seperti rapat kerja sudah menjadi wadah berkumpul, tetapi ke depan perlu ada tindak lanjut yang lebih nyata. Masalah-masalah di daerah itu banyak, dan biasanya semuanya muncul dalam forum seperti ini. Tantangannya adalah bagaimana rekomendasi itu benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, ia berharap refleksi akhir tahun ini dapat menghasilkan rumusan rekomendasi strategis yang tidak hanya memperkuat peran MHH PWM Jatim, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang berkeadilan di Jawa Timur.
