Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa S.T, M.Si, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera yang baru saja diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan tidak ada anak usia SMA dan SMK yang putus sekolah hanya karena kendala biaya.
Yordan yang menghadiri peuncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu Tahun 2025, Rabu malam (10/12/2025), di Grand City Convex, Surabaya. menekankan bahwa biaya pendidikan, terutama di sekolah-sekolah swasta, masih cukup berat bagi masyarakat kurang mampu. Meski pemerintah provinsi telah menyediakan bantuan melalui BPOPP atau BOSDA, namun realisasinya belum mencukupi, bahkan tidak berlangsung penuh selama 12 bulan. Karena itu, menurutnya, tambahan bantuan melalui program baru ini sangat dibutuhkan, terutama bagi keluarga yang berada pada kategori ekonomi terbawah.
“Kami menyambut baik pelaksanaan beasiswa untuk keluarga prasejahtera ini. Kita berharap tidak ada lagi anak usia SMA-SMK yang putus sekolah karena masalah biaya. Biaya sekolah, khususnya swasta, tidaklah ringan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program ini sudah memiliki sasaran yang jelas karena hanya diperuntukkan bagi siswa desil 1 dan desil 2 DTSN, sehingga dipastikan tepat sasaran kepada keluarga miskin. Selain itu, aturan tanpa duplikasi bantuan—di mana penerima BPOPP tidak bisa menerima bantuan ini—dinilai membuat anggaran lebih efektif.
Terkait mekanisme, Yordan berharap bantuan pendidikan ini dapat dilaksanakan setiap tahun, bukan hanya di 2025 saja. Ia juga mengusulkan adanya penyesuaian besaran bantuan berdasarkan wilayah, karena kebutuhan biaya pendidikan tidak merata di semua daerah.
“Di Surabaya, biaya pendidikan swasta lebih tinggi dibanding daerah lain. Jadi mungkin ke depan besarannya bisa disesuaikan, tidak disamaratakan untuk seluruh Jawa Timur,” tambahnya.
Yordan juga menyoroti kondisi siswa SMA dan SMK di Surabaya yang kini berada di bawah kewenangan provinsi. Menurutnya, beban mereka menjadi lebih berat dibanding saat sekolah menengah masih ditangani pemerintah kota, karena saat itu biaya sekolah digratiskan. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi memberi perhatian lebih, baik dalam bentuk penambahan bantuan maupun pembangunan unit sekolah baru.
“Kalau belum mampu membangun sekolah baru, minimal kuota bantuan seperti ini diperbesar. Karena banyak masyarakat Surabaya yang berat jika harus menyekolahkan anaknya di swasta,” ungkapnya.
Dengan adanya program bantuan biaya pendidikan ini, Yordan berharap semakin banyak siswa yang memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah dan memperoleh masa depan yang lebih baik, tanpa terhambat persoalan ekonomi keluarga.
