SURABAYA – Guru Besar Ilmu Gizi sekaligus pakar ketahanan pangan, Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S., mendorong transformasi sistem surveilans gizi nasional agar tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi berkembang menjadi sistem intelijen gizi yang mampu menghasilkan analisis, prediksi, dan rekomendasi kebijakan secara cepat untuk mendukung pembangunan berbasis bukti.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada Temu Ilmiah Nasional II Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi).
Dalam paparannya, Hardinsyah menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai sumber data gizi, mulai dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), surveilans gizi, hingga berbagai sistem informasi kesehatan. Namun, menurutnya, data tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor.
Ia mengatakan, selama ini surveilans gizi masih lebih banyak dipandang sebagai kegiatan pengumpulan laporan tahunan. Padahal, fungsi utama surveilans seharusnya mampu memberikan peringatan dini terhadap potensi munculnya masalah gizi sehingga pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
“Surveilans bukan sekadar mengumpulkan data. Yang paling penting adalah analisis, interpretasi, prediksi, kemudian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurut Hardinsyah, hingga kini perhatian terhadap sistem surveilans gizi masih belum optimal. Berbagai data yang telah dikumpulkan sering kali hanya menjadi laporan tanpa diolah menjadi informasi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya.
Ia mencontohkan bahwa hasil surveilans gizi seharusnya tidak hanya menjadi konsumsi dinas kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh sektor pertanian, ketahanan pangan, pendidikan, sosial, hingga pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Kalau data hanya dipahami oleh dinas kesehatan, manfaatnya menjadi sangat terbatas. Padahal persoalan gizi berkaitan dengan banyak sektor, mulai dari pangan, sanitasi, pendidikan, kemiskinan hingga kesempatan kerja,” katanya.
Hardinsyah menilai salah satu kelemahan yang masih terjadi adalah proses analisis yang lambat. Menurutnya, data gizi seharusnya dianalisis secara berkala, misalnya setiap satu hingga tiga bulan, sehingga perubahan kondisi di masyarakat dapat segera diketahui dan direspons melalui program yang tepat.
Ia menegaskan bahwa survei tahunan seperti SSGI tetap penting sebagai evaluasi nasional, namun tidak cukup apabila digunakan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan.
“Kalau hanya menunggu data satu tahun sekali, keputusan yang diambil menjadi terlambat. Surveilans harus mampu memberikan gambaran kondisi yang lebih cepat sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan sebelum masalah semakin besar,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hardinsyah juga menyoroti keberhasilan Indonesia menurunkan prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi, namun perlu dianalisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut agar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berikutnya.
Ia mengingatkan bahwa stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya intervensi spesifik di sektor kesehatan, tetapi juga intervensi sensitif seperti sanitasi, pendidikan, ketahanan pangan, kondisi ekonomi keluarga, serta perlindungan sosial.
“Penurunan stunting tentu merupakan capaian yang baik. Tetapi kita juga harus memahami faktor-faktor yang menyebabkannya sehingga kebijakan ke depan benar-benar berbasis bukti,” ujarnya.
Hardinsyah juga mengkritisi masih terpisah-pisahnya pengelolaan data antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem Satu Data Nasional yang benar-benar terintegrasi sehingga berbagai sektor dapat menggunakan data yang sama dalam menyusun kebijakan.
Ia menilai integrasi data akan mempermudah pemerintah melakukan analisis lintas sektor sekaligus meningkatkan efektivitas program penanggulangan masalah gizi.
“Jangan sampai setiap kementerian memiliki datanya sendiri-sendiri tanpa saling terhubung. Yang dibutuhkan adalah satu data nasional yang bisa dimanfaatkan bersama,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), dalam pengelolaan data gizi. Menurutnya, perkembangan teknologi memungkinkan analisis data dilakukan lebih cepat sehingga pemerintah dapat memperoleh prediksi mengenai potensi masalah gizi beberapa bulan ke depan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah tidak lagi hanya bersifat reaktif setelah masalah muncul, tetapi mampu melakukan langkah-langkah pencegahan melalui sistem peringatan dini (early warning system).
“Ke depan kita harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi tiga sampai enam bulan mendatang sehingga intervensi bisa dilakukan lebih awal,” ujarnya.
Hardinsyah juga menekankan pentingnya membangun budaya penggunaan data dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Ia menilai pengumpulan data akan menjadi sia-sia apabila tidak diikuti dengan analisis, umpan balik, dan pemanfaatan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurutnya, orientasi sistem informasi gizi harus bergeser dari sekadar menghasilkan laporan menjadi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sebagai langkah perbaikan, Hardinsyah mengusulkan enam rekomendasi utama, yakni memperkuat sistem surveilans menjadi Sistem Intelijen Gizi Nasional, mempercepat digitalisasi seluruh sistem informasi gizi, memperkuat kelembagaan dan koordinasi lintas sektor, membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data, mengintegrasikan sistem informasi nasional, serta menjadikan hasil analisis sebagai dasar penyusunan program dan penganggaran.
Ia menegaskan bahwa pembangunan gizi di masa depan harus didukung oleh data yang cepat, akurat, terintegrasi, dan mudah diakses sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Paradigma harus berubah. Bukan lagi sekadar mengumpulkan data dan membuat laporan, tetapi bagaimana data tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan, menghasilkan prediksi, membangun sistem peringatan dini, dan akhirnya mampu mempercepat perbaikan status gizi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.